Oleh : Nandar Munaidin
BOALEMO, SuaraIndonesia1.com – Desing mesin dompeng memecah keheningan hutan Dulupi, Boalemo. Di balik rimbunnya vegetasi dan aliran sungai yang kian mengeruh, sebuah rahasia umum sedang digali dalam-dalam. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bukan lagi sekadar urusan perut warga lokal yang terdesak ekonomi. Hari ini, ia telah menjelma menjadi industri bawah tanah yang terorganisir, diduga kuat disokong oleh mereka yang memiliki kuasa dan mandat rakyat.
Ironi terbesar muncul ketika desas-desus di lapangan mulai mengerucut pada satu titik: Indikasi Dugaan keterlibatan oknum Anggota Legislatif (Aleg). Kabupaten Boalemo adalah Sosok yang seharusnya menjadi benteng regulasi dan penjaga konstitusi, justru ditengarai ikut ‘bermain’ di keruhnya air Dulupi.
Karpet Merah di Balik Jeruji Regulasi
Aktivitas PETI di Kecamatan Dulupi bukanlah barang baru. Namun, mengapa riaknya jarang sampai ke permukaan hukum yang tegas? Jawabannya klasik: kekuatan modal dan proteksi politik.
Ketika seorang oknum wakil rakyat partai biru diduga ikut menanam saham, menerima hasil, atau menjadi 'tameng' hukum bagi para cukong, maka penegakan aturan otomatis mandek. Warga Lokal Ditangkap, Pemodal dan penerima hasil tidak tersentuh hukum. PETI tidak lagi dipandang sebagai kejahatan lingkungan, melainkan komoditas politik yang saling menguntungkan.
Dampak Nyata di Lapangan:
• Kerusakan Ekologis: Aliran sungai Dulupi tercemar merkuri dan sedimentasi hebat, mengancam sektor pertanian di hilir.
• Kerugian Negara: Miliaran rupiah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menguap ke kantong-kantong pribadi.
• Konflik Sosial: Kesenjangan tajam antara pekerja lokal yang bertaruh nyawa dengan para pemodal yang duduk manis menerima setoran.
Menuntut Nyali Penegak Hukum
Dugaan Keterlibatan oknum Aleg dalam pusaran PETI Dulupi adalah ujian komitmen bagi aparat penegak hukum (APH) dan institusi kehormatan dewan. Jika terus dibiarkan, opini publik akan semakin liar, dan mosi tidak percaya masyarakat terhadap lembaga legislatif akan mencapai titik nadir.
Masyarakat Boalemo tidak butuh sekadar razia seremonial yang bocor sebelum dimulai. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menyentuh para aktor intelektual di balik layar.
Aspek Realita Saat Ini Kondisi yang Diharapkan
Penegakan Hukum Cenderung menyasar pekerja kecil di lapangan. Tidak Mengusut tuntas pemodal dan oknum pejabat yang membekingi.
Fungsi Pengawasan Oknum legislatif justru diduga menjadi bagian dari masalah. DPRD Harus bersikap tegas melalui Badan Kehormatan (BK) untuk memeriksa oknum terkait.
Sikap Pemkab Dilema antara penegakan aturan dan stabilitas sosial. Mendorong lokalisasi atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang legal dan ramah lingkungan.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Dulupi Hancur Demi Syahwat Politik
Menyingkap tabir PETI di Boalemo, khususnya di Dulupi, adalah tentang menyelamatkan masa depan daerah. Ketika oknum Aleg ikut 'bermain', mereka tidak hanya mengeruk emas dari bumi Boalemo, tetapi juga sedang mengeruk habis kepercayaan rakyat yang memilih mereka.
