BOLMONG SELATAN, SuaraIndonesia1.com – Di tengah gencarnya publikasi capaian pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), realitas di lapangan justru menunjukkan adanya persoalan pelayanan dasar yang masih belum terselesaikan, yaitu krisis air bersih. Sejumlah warga mengaku masih kesulitan mengakses kebutuhan pokok ini, terutama di Desa Adow dan Desa Molibagu.
Andika Wijaya, yang menerima dan mengadvokasi langsung keluhan masyarakat, menyatakan bahwa aspirasi warga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu sorotan utama adalah proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Adow yang menelan anggaran sekitar Rp1,7 miliar dari APBD. Namun, menurut warga, kualitas hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan besaran biaya yang dikeluarkan.
"Kami menerima banyak keluhan. Masyarakat mempertanyakan manfaat proyek tersebut. Kami mendorong agar evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh dilakukan oleh instansi berwenang untuk memastikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas keuangan negara," ujar Andika Wijaya, Senin (13/7).
Lebih lanjut, Andika menilai kondisi ini menjadi bukti adanya celah serius dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di lingkungan Pemkab Bolsel. Menurutnya, pemerintah daerah terlalu mudah memublikasikan keberhasilan, namun belum mampu memastikan seluruh program menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.
"Air bersih adalah hak dasar. Jangan biarkan penderitaan masyarakat menjadi hal yang biasa. Jika kebutuhan paling mendasar ini saja belum terpenuhi, evaluasi total terhadap kinerja perangkat daerah wajib dilakukan. Jangan sampai anggaran terus mengalir tanpa manfaat nyata," tegasnya.
Andika juga mendesak Bupati Bolaang Mongondow Selatan beserta jajaran terkait untuk segera turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan warga, dan merumuskan langkah perbaikan yang konkret. Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran serta akuntabilitas setiap program yang dibiayai uang rakyat.
"Pemerintah tidak boleh menunggu persoalan semakin meluas. Ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah dari banyaknya proyek atau besaran anggaran, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.
(JO)
