MANANGGU, SuaraIndonesia1.com — Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mananggu kembali menjadi sorotan. BUMDes yang seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai belum menunjukkan aktivitas usaha yang jelas dan manfaat yang nyata bagi warga.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana sebenarnya pengelolaan BUMDes selama ini, apa saja program usaha yang telah dijalankan, serta sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun perekonomian masyarakat.
Lebih jauh, perhatian Pemerintah Desa Mananggu terhadap keberlangsungan BUMDes juga menjadi sorotan. Sejumlah warga menilai keberadaan BUMDes seolah dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas. Padahal, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan BUMDes dapat dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.
“BUMDes itu dibentuk untuk kepentingan masyarakat. Kalau kemudian tidak berjalan, tentu masyarakat berhak bertanya. Apa programnya, berapa anggarannya, bagaimana pengelolaannya, dan apa hasil yang sudah diberikan kepada desa?” demikian pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Minimnya informasi mengenai perkembangan BUMDes juga dinilai dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai laporan kegiatan, kondisi keuangan, jenis usaha yang dijalankan, aset yang dimiliki, serta pertanggungjawaban pengurus BUMDes kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Warga berharap Pemerintah Desa Mananggu tidak menganggap persoalan BUMDes sebagai hal sepele. Jika terdapat kendala dalam pengelolaan, pemerintah desa bersama pengurus BUMDes seharusnya mencari solusi dan melakukan evaluasi, bukan membiarkan badan usaha tersebut kehilangan fungsi dan tujuan awalnya.
Masyarakat juga meminta agar Pemerintah Desa Mananggu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi BUMDes saat ini. Transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui apakah BUMDes benar-benar dikelola dan dikembangkan, atau justru hanya sebatas lembaga yang ada secara administratif tetapi tidak memberikan aktivitas ekonomi yang berarti.
Dimas Bobihu, pemuda desa Mananggu, menyoroti persoalan ini dengan tegas. Menurutnya, kelambanan operasional BUMDes merupakan sinyal buruk bagi ekosistem ekonomi desa.
"BUMDes yang tak kunjung berjalan sama saja mengubur potensi desa. Pengurus dan pemerintah desa wajib duduk bersama memetakan kendala, karena keterbukaan adalah kunci kepercayaan. Jika tidak segera diaktifkan, BUMDes hanya menjadi pajangan administrasi yang merugikan harapan warga," ujar Dimas kepada awak media.
Pada akhirnya, keberadaan BUMDes bukan sekadar nama dalam struktur pemerintahan desa. BUMDes seharusnya hadir sebagai wadah pengembangan potensi ekonomi desa, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, warga berharap Pemerintah Desa Mananggu segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi dan mengaktifkan kembali BUMDes. Jangan sampai BUMDes hanya berdiri di atas kertas, sementara potensi ekonomi desa dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan justru berjalan di tempat.
Rep: JO
