Oleh: Mohamad Zachary Rusman, S.H., M.H. (Penceramah Pancasila dan Kewarganegaraan)
JAKARTA, SuaraIndonesia1.com – Setiap kali saya memasuki ruang kelas untuk membawakan mata kuliah Pancasila atau Kewarganegaraan, saya selalu memulai dengan sebuah tebakan ringan: "Pasti teman-teman sudah bosan dengan materi ini, kan? Karena dari SD, SMP, hingga perguruan tinggi, topiknya selalu sama." Seketika ruangan menjadi sunyi. Ada yang tersenyum malu, ada yang saling berpandangan dengan ekspresi beragam—ada rasa bosan, ada rasa penasaran, ada pula rasa skeptis yang tak terucapkan.
Saya tidak marah. Saya justru memahami mereka. Mengapa? Karena selama ini, Pancasila dan Kewarganegaraan kerap disampaikan sebagai hafalan. Sebagai susunan kalimat sakral yang harus dihafal di luar kepala, tetapi jarang menyentuh akal sehat, apalagi hati nurani. Ini adalah fakta menyedihkan yang harus kita akui bersama: pendidikan karakter kita sering kehilangan ruhnya karena metode yang itu-itu saja.
Namun, di jenjang perguruan tinggi, saya meyakini pendekatannya harus berbeda. Saya selalu katakan kepada mereka: "Mata kuliah ini bukan sekadar matakuliah seremonial. Ini adalah obat lupa. Obat yang akan menjadi pengingat ketika kita—sebagai generasi penerus—mulai melupakan jati diri kita sebagai warga negara dari bangsa yang besar." Saya juga menambahkan bahwa materinya memang sama, tetapi metodenya tidak. Fokus pembelajaran di tingkat ini bukan lagi pada penghafalan sila atau pembacaan teks Pembukaan UUD 1945 secara literal. Lebih dari itu, kita diajak untuk menyelam lebih dalam—menggali bagaimana negara ini tertatih-tatih berjuang, bagaimana para founding fathers mengorbankan jiwa dan raga, dan bagaimana kemerdekaan ini diperjuangkan dengan tetes darah terakhir agar generasi mendatang tidak terjajah dan tidak terdzalimi lagi.
Dengan pendekatan yang saya sebut sebagai metode semi-doktrin yang reflektif, saya berusaha menghadirkan suasana kebatinan para pejuang. Bukan dengan menggurui, tetapi dengan membawa mahasiswa masuk ke dalam narasi sejarah yang hidup. Saya ajak mereka merasakan kegelisahan Bung Karno saat merumuskan Pancasila, kegigihan Bung Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan ekonomi, dan keberanian para pemuda dalam Sumpah Pemuda yang menyatukan Nusantara. Hasilnya? Kelas yang semula hening berubah menjadi ramai. Mereka bertanya, mereka mengkritik, mereka berdebat tentang penyelenggaraan negara. Mereka tidak lagi pasif; mereka menjadi subjek yang merasa memiliki bangsa ini. Itulah tujuan sesungguhnya dari pendidikan kewarganegaraan: menciptakan warga negara yang kritis, cinta tanah air, dan bertanggung jawab.
Ironi di Daerah Sendiri
Namun, di tengah semangat membangun kesadaran kebangsaan di ruang kelas, saya dikejutkan oleh kenyataan pahit di daerah saya sendiri: anggaran Paskibraka dipotong, sehingga upacara kemerdekaan di tingkat kecamatan ditiadakan. Alasan yang diberikan adalah klasik: efisiensi anggaran.
Saya memahami logika efisiensi secara administratif. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, setiap rupiah memang harus dihitung dan dipertimbangkan. Saya juga tidak sedang menolak kebijakan penghematan secara buta. Namun, saya mempertanyakan: apakah efisiensi harus selalu berarti meniadakan? Apakah menghemat harus selalu berarti mengorbankan ruh kebangsaan?
Upacara kemerdekaan di kecamatan bukan sekadar acara seremonial. Ia adalah: momen mendekatkan diri kepada nilai-nilai perjuangan, momen mengingat kembali pengorbanan para pahlawan, momen recharge kecintaan kita terhadap negara. Ketika upacara di tingkat kecamatan ditiadakan, maka yang hilang bukan sekadar barisan Paskibraka atau seremoni bendera. Yang hilang adalah ruang publik untuk berkontemplasi bersama tentang makna kemerdekaan. Yang hilang adalah kesempatan bagi masyarakat akar rumput untuk turut merasakan atmosfer sakral 17 Agustus. Yang hilang adalah momentum kebersamaan lintas desa untuk saling mengingatkan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa yang besar.
Bayangkan seorang anak di pelosok kecamatan yang setiap tahunnya menonton upacara dengan penuh rasa bangga. Ia melihat Paskibraka berbaris gagah, mendengar lagu kebangsaan dikumandangkan, dan merasakan getaran nasionalisme di dadanya. Tahun ini, karena anggaran dipotong, ia hanya akan mendengar bahwa "tidak ada upacara tahun ini." Apa pesan yang ia terima? Bahwa peringatan kemerdekaan adalah sesuatu yang bisa "dihemat"? Bahwa penghormatan kepada pahlawan bisa "ditiadakan" demi hitungan angka?
Saya sedih. Bukan karena saya menolak efisiensi, tetapi karena saya melihat ada kekeliruan mendasar: menyamakan biaya dengan makna. Efisiensi adalah persoalan teknis. Makna kemerdekaan adalah persoalan eksistensial bangsa. Keduanya tidak boleh dipertukarkan.
Penutup: Jangan Biarkan Ruh Kemerdekaan Lenyap
Sebagai pengajar, saya meyakini bahwa pendidikan kewarganegaraan harus membekas di hati, bukan hanya di buku catatan. Dan sebagai warga negara, saya meyakini bahwa peringatan kemerdekaan harus hadir di setiap sudut negeri, bukan hanya di ibu kota. Kita boleh berhemat dalam biaya, tetapi jangan pernah berhemat dalam cinta tanah air. Kita boleh mengurangi anggaran, tetapi jangan pernah mengurangi kesempatan bagi rakyat untuk merenungkan perjuangan para pendiri bangsa.
Kemerdekaan bukanlah barang murah. Ia dibayar dengan nyawa, keringat, dan air mata. Karena itu, menghormatinya pun tidak boleh dilakukan dengan perhitungan untung-rugi semata. Ada harga yang harus tetap kita bayar: kesetiaan untuk terus mengingat, merayakan, dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan.
Sekali lagi, efisiensi tidak cukup untuk mengugurkan peringatan kemerdekaan. Karena peringatan itu bukan pengeluaran; ia adalah investasi jiwa bangsa.
"Pengorbanan para pahlawan tidak bisa dihitung dengan uang. Maka penghormatan kita pun tidak boleh dihitung dengan anggaran."
Rep: JO
