MANDAILING NATAL, SuaraIndonesia1.com — Sebanyak 24 siswa MTsS Ar-Riyadhul Mukhlisin dilarikan ke Puskesmas setelah mengalami mual dan keringat dingin usai mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa telah mendapat penanganan medis dan diperbolehkan pulang.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (AMPM Madina), Alfin Sahani, meminta kejadian ini jangan dianggap angin lalu. Ia mendesak Dapur MBG Polres Madina 1 diaudit total, dari bahan baku sampai makanan tiba di sekolah.
"Jangan cuma siswa yang diperiksa. Sistem yang menghasilkan makanannya juga harus dibongkar. Jangan sibuk mencari siapa yang sakit, tapi lupa memeriksa bagaimana makanan itu diproduksi," kata Alfin.
Gejala awal dilaporkan dialami dua siswa pada Rabu, 9 September 2026, sebelum jumlahnya bertambah menjadi 24 siswa. Pihak sekolah menyebut makanan berasal dari Dapur MBG Polres Madina 1. Namun, hingga kini belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan keluhan tersebut berkaitan dengan makanan MBG.
Alfin meminta pemerintah tidak bermain asumsi. Pemeriksaan medis, uji laboratorium dan penelusuran rantai produksi harus menjadi dasar untuk memastikan penyebabnya.
"Bongkar dari hulu sampai hilir. Bahan baku dari mana, siapa yang mengolah, bagaimana kebersihan dapur dan peralatan, kapan dimasak, bagaimana penyimpanan dan distribusinya. Semua harus terang," ujarnya.
Ia juga meminta sisa makanan segera diamankan dan diuji di laboratorium, disertai pemeriksaan bahan baku, higienitas petugas, peralatan, proses pengolahan, suhu penyimpanan, pengemasan hingga waktu distribusi.
Menurut Alfin, Dapur MBG Polres Madina 1 justru harus menjadi etalase keamanan pangan, bukan tanda tanya.
"Kalau namanya Polres Madina 1, ekspektasi publik tinggi. Harusnya paling disiplin, paling siap diaudit dan paling transparan," tegasnya.
Alfin mendesak Badan Gizi Nasional, Pemkab Mandailing Natal dan Dinas Kesehatan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Evaluasi harus menghasilkan sedikitnya lima langkah: amankan dan uji sampel, audit rantai produksi, periksa distribusi dan penyimpanan, telusuri kondisi kesehatan siswa, serta buka hasil pemeriksaan kepada publik.
"Evaluasi bukan sekadar rapat, foto atau berita acara. Harus ada audit, uji laboratorium, hasil, perbaikan dan pertanggungjawaban. Kalau ditemukan kelalaian, jangan berlindung di balik sistem," katanya.
Ia juga mendorong seluruh dapur MBG menerapkan traceability, sehingga makanan dapat ditelusuri sejak bahan diterima, diolah, disimpan, dikirim hingga dikonsumsi.
"Programnya besar, maka pengawasannya jangan kecil. Jangan cuma hitung berapa kotak yang keluar. Yang dihitung itu apakah makanannya aman dan benar-benar melindungi anak-anak," ujar Alfin.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan penolakan terhadap MBG, melainkan dorongan agar program pemenuhan gizi anak berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat.
"Rakyat bukan menolak MBG. Rakyat cuma bilang: kalau mau kasih makan anak kami, pastikan makanannya aman. Anak-anak bukan angka distribusi. Mereka masa depan. Jangan tunggu korban bertambah baru sibuk berbenah."
Rep: JO
