BITUNG — Suaraindonesia1, Brigade Nusa Utara Indonesia mendesak Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) untuk segera melakukan penyelidikan secara serius terhadap dugaan keterlibatan oknum prajurit Marinir berinisial Larso dan rekan-rekan dalam aktivitas perdagangan solar yang diduga berlangsung di Kota Bitung.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan ketertiban di wilayah Kota Bitung. Brigade Nusa Utara menilai, apabila benar terdapat keterlibatan oknum prajurit dalam aktivitas yang melanggar hukum, maka persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mendesak Danpomal segera turun tangan. Kalau memang ada dugaan keterlibatan oknum Marinir dalam bisnis solar ilegal, lakukan penyelidikan secara terbuka dan profesional. Jangan sampai status sebagai aparat justru menimbulkan kesan adanya kekebalan hukum,” tegas Brigade Nusa Utara.
Brigade Nusa Utara menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum adanya proses hukum. Namun, setiap informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara serius agar kebenaran dapat diketahui.
Pomal sendiri memiliki fungsi dalam penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AL. Dalam berbagai kegiatan resminya, Pomal juga melaksanakan fungsi penegakan ketertiban dan hukum terhadap personel TNI AL.
Karena itu, Brigade Nusa Utara meminta Danpomal melakukan klarifikasi, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut, termasuk menelusuri asal-usul solar, pola distribusi, pihak yang terlibat serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
“Kami minta prosesnya transparan. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tetapi jika hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran, kami meminta agar diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Brigade Nusa Utara juga mengajak masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan aktivitas tersebut untuk menyampaikannya kepada aparat penegak hukum agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan fakta.
Menurut Brigade Nusa Utara, penegakan hukum yang objektif penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan institusi TNI tetap menjunjung tinggi disiplin dan ketentuan hukum.
“Intinya sederhana: periksa dulu, ungkap faktanya, dan tindak apabila terbukti. Kami tidak ingin ada ruang bagi siapapun untuk berlindung di balik jabatan atau institusi,” tegas Brigade Nusa Utara.
