BITUNG — Suaraindonesia1, Maraknya kericuhan dan tawuran antarkampung (tarkam) di Kota Bitung kembali menjadi sorotan. LSM Garda Timur Indonesia DPD Kota Bitung, Menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah keamanan semata, tetapi juga harus dikaitkan dengan persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat.
Ketua DPD kota bitung LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Ardi Domili menilai kesenjangan sosial dan minimnya lapangan pekerjaan diduga menjadi salah satu faktor yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurut Ardi, pemerintah daerah seharusnya mampu membaca persoalan tersebut sejak dini. Ketika konflik dan tarkam terus muncul, hal itu semestinya menjadi bahan evaluasi serius terhadap kebijakan dan program Pemerintah Kota Bitung.
“Ini bukan hanya persoalan ketika terjadi keributan lalu aparat turun melakukan pengamanan. Pemerintah harus melihat akar masalahnya. Kesenjangan sosial, minimnya lapangan pekerjaan dan kurangnya ruang produktif bagi anak muda harus menjadi perhatian,” tegas Ardi.
GTI menilai kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa Pemerintah Kota Bitung dan Wali Kota Bitung dinilai belum maksimal dalam mengatasi sejumlah persoalan sosial di daerah, terutama terkait kesenjangan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Ardi menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan keamanan dalam menangani tarkam. Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembinaan pemuda, serta pemerataan pembangunan.
“Kalau akar persoalannya tidak disentuh, jangan heran kalau konflik sosial kembali muncul. Pemerintah harus hadir sebelum masalah terjadi, bukan hanya setelah masyarakat terlibat kericuhan,” ujarnya.
GTI juga meminta Pemkot Bitung melakukan evaluasi terbuka terhadap program-program yang selama ini dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Menurut Ardi, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah hadir memberikan solusi. Keamanan memang penting, tetapi kesejahteraan dan kesempatan ekonomi juga merupakan bagian penting dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif.
“Wali Kota harus berani mengevaluasi diri. Jangan sampai persoalan tarkam terus berulang sementara akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Ini harus menjadi alarm bagi Pemkot Bitung,” tutup Ardi.
GTI bitung berharap pemerintah bersama aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda dapat duduk bersama mencari solusi jangka panjang agar persoalan tarkam tidak terus menjadi siklus yang berulang di Kota Bitung.
