GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Mari kita mulai dengan prasangka yang paling baik. Di Kampus Ichsan Gorontalo, tentu tidak pernah ada pungutan yang bermasalah. Tidak pernah ada mahasiswa yang mempertanyakan uang yang harus dibayarkan. Tidak pernah ada mahasiswa yang bingung mengenai dasar pungutan. Tidak pernah ada mahasiswa yang bertanya, ini uang untuk apa? Dan tentu saja, tidak pernah ada mahasiswa yang merasa perlu mempertanyakan transparansi pengelolaan biaya pendidikan.
Kalau pun ada mahasiswa yang bertanya, mungkin mereka hanya sedang terlalu rajin berpikir. Bukankah mahasiswa memang dididik untuk berpikir kritis? Tetapi rupanya, dalam logika yang aneh, berpikir kritis hanya berlaku di ruang kuliah, bukan ketika menyangkut uang kuliah. Di ruang kelas, mahasiswa diajarkan tentang demokrasi. Di ruang kelas, mahasiswa diajarkan tentang hukum. Di ruang kelas, mahasiswa diajarkan tentang etika. Di ruang kelas, mahasiswa diajarkan tentang transparansi. Di ruang kelas, mahasiswa diajarkan bahwa setiap tindakan harus memiliki dasar. Tetapi ketika mahasiswa bertanya mengenai dasar suatu pungutan, mungkin tiba-tiba mereka dianggap terlalu kritis. Sungguh menarik.
MUNGKIN UANG BUKU MEMANG TIDAK PERLU BUKU
Mari kita bicara tentang buku. Kalau mahasiswa membayar buku tetapi buku tersebut belum juga diterima, tentu kita tidak boleh buru-buru menyebutnya sebagai masalah. Mungkin memang begitulah konsep pendidikan modern. Mahasiswa membayar buku untuk mendapatkan pengalaman filosofis tentang ketidakhadiran buku. Buku tidak perlu berada di tangan mahasiswa. Yang penting uangnya sudah berpindah. Bukankah pendidikan adalah proses? Mungkin buku sedang menjalani proses spiritual sebelum akhirnya menemukan jalan menuju mahasiswa.
Dan mahasiswa yang bertanya: Pak, Bu, bukunya kapan datang. Mungkin dianggap tidak memahami filosofi pendidikan. Sebab yang terpenting bukan buku sampai atau tidak. Yang terpenting adalah pembayaran sudah dilakukan. Ironisnya, kalau benar pungutan buku itu sah dan memang menjadi bagian dari kewajiban mahasiswa, pertanyaan paling sederhana seharusnya tidak sulit dijawab: Apa dasar kewajibannya? Berapa nilainya? Siapa yang mengelola? Buku apa yang diberikan? Kapan diserahkan? Dan bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanyaan seperti itu seharusnya bukan kejahatan.
LALU ADA UANG KARTU UJIAN
Kemudian muncullah istilah lain yang tidak kalah menarik: Soal kartu ujian. Jangan langsung berpikir macam-macam. Mungkin uang kartu ujian memang sebuah tradisi akademik yang sangat luhur. Mahasiswa ingin mengikuti ujian. Kampus menyediakan kartu ujian. Kemudian ada biaya tertentu. Lalu mahasiswa bertanya: Apa dasar pembayarannya?” Pertanyaan sederhana. Tetapi justru pertanyaan sederhana inilah yang sering menjadi rumit ketika tidak tersedia jawaban sederhana.
Sebab kalau pungutan itu memang resmi, seharusnya ada dasar kebijakan, mekanisme, nominal, pihak yang menerima, dan pertanggungjawaban yang jelas. Kalau semuanya jelas, mahasiswa tidak perlu menjadi detektif. Tidak perlu mencari-cari. Tidak perlu bertanya kepada senior. Tidak perlu membuat percakapan panjang di grup. Tidak perlu takut salah bicara. Cukup buka dokumen.
Tetapi kalau penjelasan justru kabur, maka mahasiswa dipaksa hidup dalam dunia akademik yang sangat unik: membayar dengan pasti, tetapi mengetahui alasannya dengan tidak pasti.
DAN KALAU MAHASISWA MERASA TERTEKAN?
Mari kita juga berbaik sangka. Kalau ada mahasiswa yang merasa tertekan ketika mempertanyakan pungutan, jangan buru-buru mengatakan bahwa itu bentuk intimidasi.
Mungkin mahasiswa tersebut hanya terlalu sensitif. Mungkin mereka belum memahami budaya akademik. Mungkin mereka belum memahami bahwa di dunia pendidikan, bertanya tentang uang terkadang membutuhkan keberanian lebih besar daripada bertanya tentang teori di ruang kelas. Bukankah mahasiswa memang harus belajar mental? Mungkin itu bagian dari kurikulum tersembunyi. Kurikulum untuk belajar diam. Belajar membayar. Belajar menerima. Belajar tidak banyak bertanya.
Dan yang paling penting: belajar bahwa kritik terhadap tata kelola kampus sebaiknya disampaikan dengan volume suara serendah mungkin. Kalau demikian, kita patut bertanya: Pendidikan macam apa yang sedang dibangun? Apakah kampus sedang mendidik manusia yang kritis? Ataukah sedang membentuk mahasiswa yang hanya kritis terhadap buku, teori, dan pemerintah tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan persoalan di lingkungan akademiknya sendiri? Yaa, semua kita akhiri dengan kasih, wisudahlah dengan baik dengan semua prosedur pembayaran-nya. (RED/J)
