KOTAMOBAGU, SuaraIndonesia1.com — Ketua Forum Pelajar Mahasiswa Indonesia Kotamobagu (FPMIK) menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan kegagalan etika kepemimpinan yang paling fatal.
"Saya menilai OTT ini bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan kegagalan etika kepemimpinan yang paling fatal," tegas Ketua FPMIK.
Ia menyebut peristiwa tersebut sangat ironis. Seorang pemimpin daerah dengan latar belakang akademisi akuntansi dan birokrat senior, yang seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola dan akuntabilitas, justru terseret dalam pusaran dugaan pemerasan dan gratifikasi fantastis.
"Ini adalah bentuk abuse of power yang telanjang. Ketika jabatan yang diamanatkan rakyat disalahgunakan sebagai alat untuk memeras proyek daerah, maka yang dikorupsi bukan hanya anggaran negara, tapi juga harapan masyarakat Bolmut akan jalan yang mulus dan infrastruktur yang layak," ujarnya.
FPMIK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK. Kami mendesak penyidikan dilakukan secara komprehensif hingga ke akar - telusuri aliran dana, bongkar aktor lain yang terlibat. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, namun proses hukum harus berjalan tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.
SIKAP KETUA UMUM FPMIK: KAMI TIDAK AKAN BERKOMPROMI DENGAN KORUPSI
Sebagai Ketua Umum FPMIK, saya tegaskan dengan keras: FPMIK tidak akan pernah berkompromi dengan korupsi dalam bentuk apapun.
Kasus Bolmut adalah cermin dari patologi kekuasaan yang permisif dan serakah. Korupsi hari ini bukan lagi kejahatan karena kebutuhan, melainkan kejahatan yang dilakukan secara sistematis karena keserakahan.
Maraknya korupsi di daerah terjadi karena tiga racun utama: lemahnya pengawasan internal, tertutupnya informasi pengadaan, dan minimnya partisipasi publik yang berani bersuara.
Maka sikap kami jelas dan final:
Kami menolak normalisasi gratifikasi. Kami menolak budaya fee 10% proyek yang dianggap wajar. Dan kami menolak sikap diam dari kalangan intelektual.
Bagi kami, mahasiswa adalah moral force. Jika kami diam hari ini, maka sesungguhnya kami sedang menyiapkan korupsi yang lebih besar dan lebih brutal di masa depan.
HIMBAUAN TERBUKA UNTUK WALIKOTA KOTAMOBAGU
Teruntuk Walikota Kotamobagu, Bapak dr. Wenny Gaib Sp.M
Peristiwa OTT di Bolmut adalah lonceng peringatan yang sangat dekat. Jarak Bolmut dan Kotamobagu bukan hanya soal geografis, tapi soal ekosistem pemerintahan yang sama. Apa yang terjadi di sana bisa terjadi di sini jika kita lengah.
Melalui pernyataan ini, saya sebagai Ketua Umum FPMIK menyampaikan himbauan terbuka:
Pastikan Pemerintah Kota Kotamobagu steril dari praktik busuk serupa. Jangan beri ruang satu senti pun untuk praktik fee 10% proyek, arisan proyek, dan jual-beli jabatan.
Kami menuntut tiga langkah konkret dari Bapak Walikota:
Pertama, lakukan audit menyeluruh dan evaluasi total terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, terutama di Dinas PUPR dan dinas dengan anggaran besar yang rawan.
Kedua, buka semua data pengadaan kepada publik. Transparansi adalah antiseptik terbaik untuk membunuh bakteri korupsi.
Ketiga, lindungi ASN yang berani jujur. Bangun Whistleblowing System yang benar-benar aman dan melindungi pelapor, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Jangan tunggu Kotamobagu menjadi berita berikutnya di Gedung Merah Putih KPK. Jadikan Kotamobagu sebagai bukti bahwa pemerintahan yang bersih itu masih mungkin dan harus diperjuangkan.
FPMIK SIAP MENJADI PENGAWAS DAN PENGAWAL KOTA KOTAMOBAGU
Di akhir pernyataan ini, kami ingin menegaskan komitmen perjuangan kami.
Forum Pelajar Mahasiswa Indonesia Kotamobagu yang disingkat FPMIK menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi pengawas dan pengawal program Pemerintah Kota Kotamobagu agar tetap bersih dan bebas dari korupsi.
Kami tidak akan menjadi penonton yang hanya bertepuk tangan. Kami akan mengawal dengan intensif dan berbasis data:
Kami akan mengkaji setiap dokumen Rencana Umum Pengadaan, dan kami akan menyuarakan dengan lantang setiap ketimpangan antara besarnya penganggaran dengan kualitas fasilitas umum yang tersedia di lapangan.
Kami siap berkolaborasi secara konstruktif, tapi kami juga siap berdiri di barisan paling depan untuk melakukan aksi korektif jika ditemukan penyimpangan sekecil apapun.
Ini adalah komitmen moral kami untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat Kotamobagu kembali kepada rakyat, bukan kepada segelintir elit.
Pernyataan ini adalah tanggung jawab moral dan intelektual kami. BMR harus bersih.
Rep: JO
