MANADO, SULAWESI UTARA — Suaraindonesia1, Keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sulawesi Utara mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pertamina bersama jajaran Polda Sulawesi Utara, melalui Direktorat Intelkam Polda Sulut dan Unit Intel Polresta Manado, disebut melakukan koordinasi dan pengawasan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta mengawal distribusi BBM kepada masyarakat.
Dalam upaya penanganan tersebut, pihak Pertamina melalui Agus selaku SBM dan Apri selaku Officer, bersama unsur kepolisian, melakukan koordinasi guna mendukung kelancaran penyaluran BBM. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang membutuhkan kepastian ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Kerja sama dan koordinasi lintas institusi tersebut mendapat perhatian serta apresiasi dari masyarakat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kondisi distribusi BBM berangsur kembali normal dalam waktu tiga hari.
Pihak Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat selama terjadinya gangguan ketersediaan BBM. Permohonan maaf tersebut diharapkan menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memastikan distribusi BBM berjalan lebih baik ke depannya.
Apresiasi turut disampaikan terhadap perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Gubernur Sulawesi Utara, YSK, dalam menyikapi persoalan yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum, Fikri Alkatiri, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pertamina, Polda Sulawesi Utara, Direktorat Intelkam Polda Sulut, Unit Intel Polresta Manado, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas koordinasi dan upaya yang dilakukan dalam membantu pemulihan distribusi BBM.
Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, aktivitas ekonomi, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari warga.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkoordinasi dan bekerja mengawal distribusi BBM. Harapan masyarakat sederhana, yakni ketersediaan BBM yang lancar, pelayanan yang baik, dan tidak terjadi lagi kelangkaan yang mengganggu aktivitas warga,” ujar Fikri.
Ia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dan aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan pihak terkait.
Menurut Fikri, fungsi kontrol sosial bukan semata-mata untuk menyampaikan keluhan atau kritik, melainkan juga mendorong lahirnya solusi konkret, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas.
Ke depan, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum berharap Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat terkait dapat memperkuat langkah antisipasi, meningkatkan pengawasan distribusi, serta menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terjadi kendala penyaluran BBM.
“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini menjadi evaluasi bersama. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, harus ada respons, koordinasi, dan solusi. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” tutup Fikri Alkatiri.
ALIANSI MASYARAKAT PEDULI HUKUM
Peduli, Mengawasi, dan Mengawal Kepentingan Masyarakat.
