Aktivis HMI Dorong Aksi Nyata, Transparansi Kualitas Udara, dan Sinergi Seluruh Elemen Rakyat
MANDAILING NATAL, SuaraIndonesia1.com — Kabut asap menyelimuti Mandailing Natal (Madina). Aktivitas pendidikan terganggu, masyarakat menghadapi risiko paparan asap, sementara pemerintah daerah dituntut memastikan penanganan berjalan nyata. Pemkab Madina dan DPRD didorong tidak sekadar mengeluarkan imbauan, tetapi menunjukkan langkah konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mhd Muslimin, mengatakan persoalan kabut asap tidak boleh dianggap selesai hanya dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama, disertai pemantauan kualitas udara, penelusuran sumber asap, dan penanganan yang jelas.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA Sumatera Utara pada 14 Oktober 2026, BMKG mendeteksi sebaran asap di wilayah Sumatera Utara melalui pemantauan citra satelit. Sementara itu, informasi dari BBMKG Wilayah I Medan mengindikasikan kemungkinan masuknya asap dari Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Meski demikian, sumber pasti asap yang menyelimuti Madina masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Jangan rakyat hanya diminta waspada, sementara penanganan tidak jelas ujungnya. Kalau cuma mengimbau, kami kira semua orang bisa! Yang dibutuhkan masyarakat itu tindakan nyata, keterbukaan data kualitas udara, pemantauan kesehatan, dan langkah penanganan yang bisa dilihat serta diuji publik,” tegas Muslimin.
Ia mendorong Pemkab Madina memperkuat koordinasi lintas instansi, menyampaikan perkembangan kualitas udara secara berkala, serta memastikan anak-anak, lansia, dan kelompok rentan mendapat perlindungan. Penelusuran sumber asap juga harus dilakukan secara serius agar penanganannya tidak berhenti pada dugaan. Jika ditemukan pelanggaran lingkungan, proses hukum harus berjalan sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku.
Muslimin turut menyoroti peran DPRD Madina. Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya menonton situasi, tetapi harus menjalankan fungsi pengawasan, mengevaluasi langkah pemerintah daerah, dan memastikan kebijakan serta anggaran penanganan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kabut asap menyelimuti Madina, sementara tanggung jawab ikut berkabut! Pemkab harus kerja konkret, DPRD harus mengawasi. Rakyat butuh perlindungan, bukan pernyataan yang diulang-ulang!” sentilnya.
Lebih jauh, Muslimin mendorong sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, pelaku usaha, media, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa ditangani dengan saling menunggu. Pemerintah harus mengambil peran utama, sementara seluruh elemen rakyat ikut berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.
“Pemerintah jangan lepas tangan, rakyat jangan dibiarkan berjuang sendiri. Semua elemen harus bergerak. Jangan saling menunggu, apalagi saling melempar tanggung jawab. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas!” ujarnya.
Muslimin menilai kondisi ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk memperkuat kepedulian dan tata kelola lingkungan di Madina, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Yang dibutuhkan sekarang keberanian bertindak, keseriusan mencari solusi, dan tanggung jawab yang bisa diperiksa publik. Jangan ukur kerja pemerintah dari banyaknya bicara, tetapi dari seberapa nyata persoalan rakyat diselesaikan!” pungkasnya.
Rep: JO
