Manokwari, suaraindonesia1.com, Jumat (30 Oktober 2026),- Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Papua Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, program tersebut telah menjangkau 136 lokasi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) di Papua Barat dan Papua Barat Daya, dengan total layanan kepada 3.863 pemustaka.
Data tersebut dipaparkan dalam pertemuan pemangku kepentingan tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Capaian program mencakup 11 perpustakaan kabupaten/kota dan 125 perpustakaan desa, kelurahan, serta TBM yang menjadi mitra pelaksanaan TPBIS.
Selain memperluas jangkauan layanan, program ini juga mencatat 136 kegiatan pembinaan dan pendampingan, 65 kegiatan pelibatan masyarakat, 29 kegiatan promosi dan publikasi, serta enam kegiatan advokasi. Tercatat pula tiga layanan perpustakaan baru atau yang ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Fasilitator Daerah Program TPBIS Papua Barat, Nancy S. P. Mayor, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran perpustakaan kini semakin berkembang sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. "Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat membaca buku, tetapi sudah berkembang menjadi ruang belajar, akses informasi dan wadah peningkatan kapasitas masyarakat sesuai kebutuhan lokal," kata Nancy S. P. Mayor dalam paparannya.
Berdasarkan data program, jumlah peserta kegiatan TPBIS mencapai 1.236 orang. Sementara itu, jumlah pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan layanan mencapai 3.863 orang, terdiri dari 1.630 laki-laki dan 2.233 perempuan.
Beragam kegiatan dilaksanakan melalui perpustakaan dan TBM, mulai dari bimbingan belajar membaca dan menulis, pelatihan komputer, kelas bahasa Inggris, pelatihan keterampilan masyarakat, hingga kegiatan literasi berbasis komunitas.
Menurut Nancy S. P. Mayor, dampak program tidak hanya terlihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat penerima manfaat. "Kami ingin memastikan program ini menghasilkan layanan yang relevan, inklusif, terukur dan berkelanjutan sehingga manfaat perpustakaan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Program TPBIS Papua Barat pada 2026 didukung anggaran sebesar Rp1,112 miliar yang dialokasikan melalui DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat dari Dana Otonomi Khusus sektor pendidikan. Program ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, perguruan tinggi, Tim Penggerak PKK, serta komunitas literasi. Ke depan, pemerintah daerah akan melakukan validasi capaian pada 20 perpustakaan sasaran, melengkapi data layanan dan pemustaka, serta menyusun evaluasi sebagai dasar penguatan program pada tahun berikutnya.
Nancy S. P. Mayor menegaskan bahwa keberlanjutan program membutuhkan dukungan lintas sektor dan pendampingan yang konsisten. "Kolaborasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan TPBIS. Dengan dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas dan mitra lainnya, perpustakaan dapat terus berkembang sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di Papua Barat," katanya.
Penguatan kapasitas pengelola perpustakaan, monitoring berbasis data, advokasi kebijakan, serta perluasan kemitraan akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas implementasi TPBIS pada tahun mendatang. (cr)
