GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Gelombang kritik terhadap lemahnya transparansi penegakan hukum, dugaan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, hingga persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat kembali mengguncang Provinsi Gorontalo.
Aliansi Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Wilayah Provinsi Gorontalo bersama elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam tiga aliansi menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik strategis, yakni PT Bahari Kurnia Agency, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Polres Bone Bolango, serta Kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango.
Aksi yang berlangsung secara damai dan tertib tersebut bukan sekadar demonstrasi seremonial untuk memenuhi ruang publik. Massa aksi datang membawa sederet persoalan yang dinilai membutuhkan keberanian, keterbukaan, dan keseriusan dari seluruh pemangku kebijakan maupun aparat penegak hukum.
Rahman Patingki selaku Koordinator Lapangan menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap berbagai persoalan yang memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Gorontalo.
Menurutnya, rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling mudah dituntut untuk taat terhadap hukum, sementara dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan justru membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan kepastian.
SEBELAS TUNTUTAN: DARI DUGAAN PENYELUNDUPAN BATU HITAM HINGGA TANGGUNG JAWAB CSR PERUSAHAAN
Dalam aksi tersebut, terdapat sebelas tuntutan utama yang disuarakan pada masing-masing titik demonstrasi.
Pertama, massa mendesak PT Bahari Kurnia Agency bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan perusahaan melalui mitra ekspedisi yang menyediakan dan memfasilitasi jasa pengiriman batu hitam ilegal. Massa meminta agar hubungan kerja sama, mekanisme pengiriman, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dibuka secara transparan. Persoalan ini juga disoroti karena adanya dugaan kerja sama dengan PT Tanto dalam proses penyediaan jasa pengiriman.
Kedua, massa mendesak Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo agar tidak hanya menjadi penonton dalam persoalan pertambangan rakyat. ESDM dituntut hadir bersama masyarakat penambang untuk mengawal proses pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sekaligus mendesak adanya evaluasi dan tindakan administratif terhadap PT Celebes Bone Mineral serta perusahaan-perusahaan lain di Bone Bolango yang diduga merugikan masyarakat, termasuk tuntutan pencabutan izin sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Ketiga, massa mendesak Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan secara profesional terhadap Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Bone Bolango menyusul adanya dugaan komunikasi dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam dalam upaya membebaskan pihak-pihak yang diamankan dalam perkara dugaan penyelundupan batu hitam ilegal.
Keempat, Polda Gorontalo didesak untuk serius, terbuka, dan transparan dalam menangani perkara batu hitam ilegal. Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik justru menimbulkan kecurigaan akibat minimnya informasi dan ketidakjelasan perkembangan proses hukum.
Kelima, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pemberian bantuan sembilan unit truk sampah kepada Pemerintah Kota Gorontalo yang diduga berpotensi mengandung persoalan gratifikasi. Hal ini harus ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah pemberian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru memiliki kepentingan tertentu di baliknya.
Keenam, massa mendesak Kapolres Bone Bolango agar bertindak tegas dan transparan dalam penanganan perkara dugaan penyelundupan batu hitam ilegal.
Ketujuh, massa meminta Kapolres Bone Bolango tidak memberikan penangguhan penahanan terhadap HH dan AD, dengan mempertimbangkan informasi mengenai dugaan bahwa keduanya sempat melarikan diri dan kemudian berhasil diamankan di Palu. Massa menilai aspek risiko melarikan diri harus menjadi pertimbangan serius penyidik dalam mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum.
Kedelapan, massa mendesak Kapolres Bone Bolango maupun Polda Gorontalo untuk menelusuri dan memproses hukum HI yang diduga kuat berkaitan dengan kepemilikan batu hitam ilegal tersebut apabila bukti dan hasil penyidikan memenuhi unsur pidana.
Kesembilan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama DPRD didesak segera menyelesaikan persoalan janji bantuan sapi yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Bone Bolango. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai realisasi program tersebut, bukan sekadar janji yang terus berulang tanpa kejelasan.
Kesepuluh, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD segera membahas, mengevaluasi, serta memperjelas regulasi mengenai sanksi terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam tetapi diduga tidak memenuhi kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).
Kesebelas, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD didesak turun langsung melakukan evaluasi terhadap aktivitas PT Airindo Davinci Boneva, bahkan mengambil langkah penghentian sementara apabila ditemukan dasar hukum dan pelanggaran yang membenarkannya, sampai terdapat kejelasan mengenai kewajiban CSR perusahaan tersebut.
POLDA DAN PEMDA DIHADAPKAN PADA TUNTUTAN PUBLIK: JANJI TINDAK LANJUT HARUS DIBUKTIKAN!
Dalam perkembangan aksi, massa memperoleh sejumlah pernyataan tindak lanjut dari pihak-pihak yang ditemui.
Polda Gorontalo menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terkait dugaan komunikasi antara Kasat Intel dan Kasat Reskrim Polres Bone Bolango dengan pihak yang disebut sebagai pemilik batu hitam. Pernyataan ini menjadi perhatian serius massa aksi karena pemeriksaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada sebatas klarifikasi administratif, melainkan benar-benar mengungkap fakta apabila terdapat pelanggaran etik maupun hukum.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD Bone Bolango menyampaikan komitmen untuk melakukan peninjauan lapangan serta menindaklanjuti tuntutan massa aksi.
Namun, Rahman Patingki menegaskan bahwa pihaknya harus dilibatkan secara langsung dalam proses peninjauan lapangan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan elemen pengawal aksi merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi berjalan terbuka, objektif, dan tidak sekadar menjadi agenda formalitas.
KETUA FPKG: JANJI BANTUAN SAPI HARUS DIKAWAL SAMPAI DIREALISASIKAN!
Dalam kesempatan yang sama, Ketua FPKG turut menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan pendistribusian dan realisasi bantuan sapi yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Baginya, persoalan bantuan masyarakat tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme, penerima, jumlah bantuan, serta realisasi program tersebut.
Sebab, program bantuan yang menggunakan anggaran maupun fasilitas pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya menjadi komoditas janji dalam ruang-ruang politik.
ALTIO: PERSOALAN PT BAHARI KURNIA AGENCY DAN PT TANTO AKAN DIBAWA HINGGA KE PUSAT!
Sementara itu, Koordinator BEM SI, Altio, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal persoalan PT Bahari Kurnia Agency.
Ia menyatakan bahwa dugaan keterkaitan perusahaan tersebut dengan PT Tanto dalam penyediaan jasa pengiriman batu hitam ilegal harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Menurutnya, apabila terdapat bukti keterlibatan pihak perusahaan maupun pihak-pihak lain dalam memfasilitasi pengiriman komoditas ilegal, maka tidak boleh ada pihak yang kebal dari proses hukum.
Altio juga menegaskan bahwa persoalan ini akan terus disuarakan hingga ke tingkat pusat, sekaligus mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
RAHMAN PATINGKI: KAMI TIDAK DATANG UNTUK MENDENGAR JANJI, KAMI DATANG MENUNTUT BUKTI!
Menutup rangkaian aksi, Rahman Patingki menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan bukanlah kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa setiap pernyataan tindak lanjut yang disampaikan oleh institusi maupun pemerintah harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
"Jangan sampai rakyat hanya diberikan janji ketika demonstrasi berlangsung, tetapi setelah massa membubarkan diri, seluruh persoalan kembali tenggelam tanpa kepastian. Kami tidak datang untuk mencari panggung, apalagi mengganggu stabilitas. Kami datang karena ada persoalan yang harus dijawab. Jika aparat menyatakan akan melakukan pemeriksaan, maka buktikan. Jika pemerintah dan DPRD menyatakan akan turun ke lapangan, maka libatkan kami dan buka hasilnya kepada publik," tegas Rahman.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan bantuan sapi, kewajiban CSR perusahaan, penanganan perkara batu hitam ilegal, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak yang harus diperiksa secara objektif.
GORONTALO TIDAK KEKURANGAN JANJI, GORONTALO MEMBUTUHKAN KEBERANIAN DAN KETEGASAN!
Rangkaian aksi ini menjadi pengingat bahwa persoalan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab perusahaan bukanlah persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan pernyataan normatif.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar retorika. Masyarakat membutuhkan keberpihakan, bukan pembiaran. Dan hukum harus berdiri tegak tanpa melihat siapa yang memiliki kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan ekonomi.
Rahman Patingki bersama elemen aliansi menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga ada langkah konkret dan kepastian tindak lanjut dari masing-masing institusi.
Sebab, ketika suara rakyat sudah disampaikan secara damai dan melalui jalur konstitusional, maka mengabaikannya sama saja dengan mempertontonkan ketidakpekaan terhadap kepentingan publik.
Salus Populi Suprema Lex Esto — Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.
Rep: JO
