Surabaya, 10 November 2026 — Suaraindonesia1, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (10/11/2026). Aksi yang dinahkodai oleh Catur Wahyu Hidayat selaku Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya tersebut merupakan bentuk konsolidasi gerakan mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan nasional maupun regional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Surabaya membawa sejumlah tuntutan strategis, mulai dari transparansi dan evaluasi anggaran negara, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), stabilitas harga kebutuhan pokok, transparansi kebijakan publik, persoalan Koarmada, reklamasi kawasan Kenjeran, hingga perlindungan hak-hak pekerja perempuan.
Aksi ini menghasilkan sebuah Maklumat dan Pernyataan Komitmen DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Aspirasi dan Tuntutan Aliansi BEM se-Surabaya, sebagai instrumen tertulis untuk memastikan aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebatas diterima, melainkan memperoleh pengawalan dan tindak lanjut secara kelembagaan.
Salah satu poin penting dalam maklumat tersebut adalah tuntutan agar DPRD Provinsi Jawa Timur menunjukkan tindak lanjut konkret paling lambat 7 x 24 jam sejak maklumat ditandatangani. Tindak lanjut tersebut sekurang-kurangnya berupa respons tertulis, agenda pembahasan atau audiensi resmi, serta penerusan aspirasi kepada Pemerintah Pusat maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Catur Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada seremoni penyampaian aspirasi ataupun sekadar mendapatkan ruang audiensi.
“Maklumat ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban politik atas aspirasi yang telah disampaikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap tuntutan memiliki kejelasan arah, mekanisme pengawalan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai aspirasi rakyat hanya menjadi catatan di atas kertas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aliansi BEM Surabaya menegaskan akan terus mengawal seluruh komitmen yang telah dituangkan dalam maklumat tersebut. Apabila tidak terdapat tindak lanjut sesuai batas waktu yang disepakati, Aliansi BEM Surabaya menuntut pertanggungjawaban terbuka dari pihak yang menyatakan komitmen, termasuk konsekuensi politik sebagaimana tercantum dalam maklumat.
Bagi Aliansi BEM Surabaya, aksi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengawasan yang lebih serius terhadap jalannya kebijakan publik.
Mahasiswa tidak hadir untuk meminta kekuasaan mendengarkan, tetapi memastikan kekuasaan tidak pernah berhenti mendengar suara rakyat.
