GORONTALO, SuaraIndonesia1.com — Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan secara resmi menggelar aksi demonstrasi pada hari Senin guna mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di sektor pertambangan, khususnya di wilayah Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango.
Aksi yang dipimpin langsung oleh Dimas Bobihu selaku Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan ini menegaskan komitmen aliansi untuk mengawal proses hukum ini sampai tuntas. Langkah tegas ini sejalan dengan arahan serta amanat langsung dari Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bahwa praktik pertambangan ilegal di mana pun berada wajib diusut tuntas tanpa terkecuali.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah poin tuntutan krusial yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum:
Penertiban Tambang Ilegal dan Penangkapan Pemodal Utama:
Mendesak Kapolda Gorontalo untuk segera menertibkan seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak di wilayah Bone Pesisir serta menangkap seluruh "bos" atau pemodal utama di balik aktivitas ilegal tersebut.
Pengusutan Raibnya Ribuan Karung Batu Hitam:
Meminta Kapolda Gorontalo untuk segera mengusut dan mengungkap tuntas hilangnya ribuan karung batu hitam. Massa menyoroti kejanggalan di mana dari total sekitar 3.000 karung yang diduga sempat ada, kini dilaporkan hanya tersisa 131 karung di lokasi.
Tindak Tegas Oknum Aparat Beking Tambang:
Menuntut agar Polda Gorontalo tidak ragu mengadili oknum-oknum anggota kepolisian yang diduga kuat bertindak sebagai backing atau pelindung bagi para bos tambang ilegal di Bone Pesisir. Penegakan hukum internal harus ditegakkan demi menjaga marwah institusi Polri.
Transparansi dan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih:
Meminta Polda Gorontalo untuk bersikap objektif dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus penertiban tambang ilegal di Kecamatan Bone Raya dan sekitarnya—termasuk kejelasan hukum atas pengamanan 9 orang yang sempat diamankan di wilayah tersebut.
Perluasan Operasi Penertiban ke Kecamatan Bulawa:
Mendesak agar penertiban tambang ilegal tidak hanya difokuskan pada satu titik, melainkan turut disasar secara merata ke wilayah-wilayah kecamatan sekitar yang juga mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal, seperti Kecamatan Bulawa dan Bone Raya.
Dimas Bobihu menegaskan bahwa aliansi tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini secara konsisten.
"Kami telah turun ke jalan pada hari Senin 9 November 2026 dan kami tegaskan bahwa pengawalan akan terus berlanjut sampai seluruh tuntutan ini direalisasikan secara transparan. Sesuai dengan instruksi Presiden dan Kapolri, tidak ada ruang bagi mafia tambang ilegal dan oknum pelindungnya di bumi Gorontalo," ujar Dimas.
Aliansi Masyarakat Merdeka Peduli Keadilan berharap Polda Gorontalo segera mengambil langkah konkrit dalam waktu dekat demi menyelamatkan lingkungan hidup serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Provinsi Gorontalo.
Rep: JO
