BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

BANTUAN 9 TRUK SAMPAH BTN KE PEMKOT GORONTALO DISOROT, RAHMAN DESAK KEJATI USUT DUGAAN GRATIFIKASI DI BALIK PEMINDAHAN RKUD


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Pemberian sembilan unit truk pengangkut sampah oleh Bank Tabungan Negara (BTN) kepada Pemerintah Kota Gorontalo mulai menuai sorotan publik. Bantuan yang secara kasatmata ditujukan untuk mendukung pelayanan kebersihan tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan serius, terutama karena pemberiannya diduga berdekatan dengan polemik pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Gorontalo.


Persoalan ini mendapat perhatian dari Rahman Patingki, mantan Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo periode 2022 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kaum Pembela Rakyat Wilayah Provinsi Gorontalo.


Rahman menegaskan bahwa pemberian sembilan unit truk sampah oleh BTN pada prinsipnya patut diapresiasi apabila benar-benar merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh membuat publik kehilangan daya kritis. Sebab, bantuan bernilai besar yang diberikan kepada pemerintah daerah, terlebih ketika berkaitan dengan momentum pengambilan keputusan strategis oleh pejabat publik, harus memiliki kejelasan administrasi, dasar hukum, mekanisme, serta transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.


"Jangan sampai sesuatu yang dikemas dengan istilah BANTUAN justru menyimpan persoalan hukum di belakangnya. Kita tidak boleh langsung menuduh, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap kemungkinan adanya kepentingan tertentu. Apalagi, kita hidup di negara hukum. Setiap pemberian kepada penyelenggara negara harus jelas asal-usul, tujuan, mekanisme, dan dasar hukumnya," tegas Rahman.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika polemik antara Bank SulutGo (BSG) dan Pemerintah Kota Gorontalo terkait pengelolaan RKUD. Memang, ketentuan pengelolaan RKUD memberikan ruang kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan bank tempat penyimpanan RKUD dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti dapat dipengaruhi oleh pemberian fasilitas atau keuntungan tertentu dari pihak perbankan.


Rahman menilai, persaingan antarlembaga perbankan untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, persaingan tersebut harus dilakukan melalui kualitas pelayanan, kapasitas kelembagaan, keamanan transaksi, dan kredibilitas pengelolaan keuangan, bukan melalui praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.


"Kalau memang BTN ingin menunjukkan kualitas dan kredibilitasnya, silakan buktikan melalui pelayanan perbankan yang profesional. Tetapi jangan sampai dalam upaya mendapatkan kepercayaan pengelolaan RKUD justru muncul indikasi praktik yang bertentangan dengan hukum. Tidak boleh menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahman mempertanyakan status hukum dan administrasi pemberian sembilan unit truk tersebut. Apakah bantuan itu merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) BTN, ataukah merupakan hibah yang memiliki mekanisme dan konsekuensi administrasi tersendiri?


Menurutnya, kedua hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan tanpa kejelasan. BTN harus terbuka menjelaskan dasar pemberian, dokumen persetujuan, sumber anggaran, nilai keseluruhan bantuan, tujuan program, hingga mekanisme penyerahannya kepada Pemerintah Kota Gorontalo.


Kecurigaan publik semakin menguat ketika mengingat adanya pemberitaan bahwa Wali Kota Gorontalo sebelumnya pernah mengajukan permohonan bantuan truk sampah melalui program CSR BSG, tetapi permohonan tersebut tidak dapat direalisasikan. Di tengah situasi tersebut, BTN justru hadir dan mampu merealisasikan pemberian sembilan unit truk sampah.


Kondisi ini tentu melahirkan pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan menggantung: apakah pemberian tersebut murni merupakan program sosial perusahaan, atau terdapat komunikasi, komitmen, maupun kepentingan tertentu yang berkaitan dengan keputusan pemindahan RKUD Pemerintah Kota Gorontalo?


Rahman bahkan mengingatkan adanya kemungkinan skenario komunikasi yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai terdapat pembicaraan atau bentuk pendekatan yang pada substansinya mengaitkan pemberian bantuan dengan keputusan pemindahan RKUD, misalnya melalui penawaran bahwa kebutuhan truk sampah pemerintah kota dapat dipenuhi apabila pengelolaan RKUD dialihkan kepada BTN.


"Jangan sampai ada praktik saling menguntungkan yang dibungkus dengan narasi kepedulian sosial. Kami tidak mengatakan bahwa hal itu telah terjadi. Tetapi kemungkinan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan. Apakah ada komunikasi, kesepakatan, atau komitmen tertentu antara pihak BTN dan Pemkot Gorontalo sebelum keputusan pemindahan RKUD diambil? Ini yang harus dibuka secara terang-benderang," tegasnya.

Rahman menekankan bahwa dugaan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana suap ataupun gratifikasi tanpa adanya bukti dan proses hukum. Namun, apabila ditemukan indikasi bahwa pemberian sembilan unit truk tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat publik demi kepentingan tertentu, maka persoalan ini patut diuji berdasarkan ketentuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan mengenai suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Atas dasar itu, Rahman secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo agar tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret dengan melakukan penelusuran serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, khususnya manajemen BTN dan pihak Pemerintah Kota Gorontalo yang terlibat dalam proses penerimaan bantuan maupun pengambilan keputusan pemindahan RKUD.


Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen pemberian bantuan, nilai pengadaan sembilan unit truk, sumber pembiayaan, dokumen program CSR atau hibah, komunikasi antara pihak BTN dan Pemkot Gorontalo, serta kronologi keputusan pemindahan RKUD.


"Jangan menunggu sampai persoalan ini menjadi bola liar di tengah masyarakat. Kejati Gorontalo harus hadir memberikan kepastian. Periksa apakah pemberian tersebut benar-benar murni CSR atau hibah, apakah seluruh prosedurnya sesuai ketentuan, dan apakah terdapat hubungan kepentingan dengan pemindahan RKUD. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi jika ditemukan indikasi tindak pidana, jangan ragu untuk menindaklanjutinya sesuai hukum yang berlaku," tambah Rahman.

Ia juga meminta BTN memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak muncul persepsi negatif terhadap lembaga perbankan tersebut. Begitu pula Pemerintah Kota Gorontalo, yang harus menjelaskan secara transparan alasan, pertimbangan, serta mekanisme pemindahan RKUD, termasuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh pemberian fasilitas atau keuntungan di luar mekanisme yang dibenarkan hukum.


Bagi Rahman, persoalan ini bukan semata-mata tentang sembilan unit truk sampah. Persoalan yang jauh lebih besar adalah menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah agar tidak tercampur dengan kepentingan bisnis, relasi kekuasaan, ataupun transaksi kepentingan yang berpotensi merugikan tata kelola pemerintahan.


"Uang daerah adalah uang rakyat. Pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kompromi kepentingan antara pejabat dan lembaga perbankan. Jika bantuan itu memang murni untuk masyarakat, buktikan melalui administrasi yang transparan. Namun, apabila ada kepentingan tersembunyi di baliknya, maka hukum harus berbicara," tutupnya.

Kini publik menunggu keberanian dan keseriusan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Jangan sampai istilah CSR atau bantuan sosial menjadi tameng yang membuat setiap pemberian bernilai besar luput dari pengawasan. Sebab, dalam negara hukum, niat baik harus dibuktikan dengan prosedur yang benar, dan setiap dugaan penyimpangan harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, serta tidak tebang pilih.


Rep: JO

NEXT »