GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mendesak DPW PKB Provinsi Gorontalo segera memeriksa anggota DPRD Pohuwato, Tomi Umar, dan Ketua DPC PKB Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, terkait dugaan keterlibatan dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Desakan ini muncul setelah pemberitaan SuaraPost.id yang menyebutkan bahwa Ketua DPC PKB Pohuwato telah meminta klarifikasi kepada Tomi Umar dan yang bersangkutan membantah keterlibatannya. Namun, BEM SI menilai bantahan tersebut tidak cukup tanpa menguji laporan pengaduan masyarakat ARMADA beserta dokumentasi dan bukti pendukung terkait dugaan aktivitas PETI di Molosipat, Popayato Barat, hingga Moutong, Sulawesi Tengah.
Sebagai bentuk keseriusan, besok BEM SI Wilayah Gorontalo akan mendatangi DPW PKB untuk menyerahkan seluruh bukti dan informasi pendukung, sekaligus meminta pemeriksaan resmi terhadap kedua pihak.
“Kami tidak datang membawa tuduhan kosong. Kami punya bukti dan siap menyerahkannya. Jangan hanya mendengar bantahan, tetapi uji juga bukti yang kami bawa. Jika tidak terlibat, buktikan melalui pemeriksaan yang objektif,” tegas BEM SI.
BEM SI juga mengingatkan bahwa AD/ART PKB hasil Muktamar Bali 2024, khususnya Pasal 18, mengatur kewajiban anggota menaati disiplin partai. Karena itu, DPW PKB diminta tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme organisasi apabila ditemukan pelanggaran.
BEM SI menegaskan, pemeriksaan internal partai tidak boleh menggantikan proses hukum. Aparat penegak hukum tetap harus menelusuri dugaan PETI, termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal, pengendali kegiatan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan.
Besok bukti kami serahkan. Kini publik menunggu keberanian DPW PKB untuk memeriksa kadernya sendiri secara objektif, tanpa pandang jabatan dan kedudukan.
Rep: JO
