PT BKA MENGAKU KORBAN, BEM SI GORONTALO PERTANYAKAN PENGIRIMAN 4 KONTAINER PASCA PENANGKAPAN BATU HITAM: DUA KEMBALI DIAMANKAN DI SURABAYA!
GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Persoalan dugaan pengiriman batu hitam dari Gorontalo kembali menuai sorotan serius. BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Gorontalo mempertanyakan aktivitas pelayanan pengiriman melalui PT Bahari Kurnia Agency (BKA) dan PT Tanto Berkat setelah memperoleh informasi mengenai dugaan pengiriman empat kontainer pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan konferensi pers terkait penangkapan batu hitam di Polda Metro Jaya.
Sorotan tersebut semakin menguat setelah BEM SI Wilayah Gorontalo melakukan pertemuan langsung dengan pihak PT Bahari Kurnia Agency. Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa mereka merupakan korban dalam persoalan yang sedang dipersoalkan.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan sejumlah pertanyaan serius.
BEM SI mempertanyakan bagaimana sebuah perusahaan yang menjalankan fungsi keagenan dalam pelayanan kapal dapat menyatakan dirinya sebagai korban, sementara berdasarkan informasi yang diperoleh, aktivitas pengiriman melalui ekspedisi yang sama diduga kembali diproses setelah kasus batu hitam mencuat ke publik.
"Ketika kami bertemu, pihak BKA menyampaikan bahwa mereka adalah korban. Tetapi kami justru mempertanyakan, bagaimana mungkin posisi sebagai korban terus dikemukakan sementara pola kejadian serupa diduga kembali berulang? Kalau memang perusahaan merasa dirugikan, apa langkah konkret yang sudah dilakukan untuk mencegah pengulangan? Apakah ada evaluasi pelayanan, pemeriksaan dokumen, atau penghentian sementara terhadap aktivitas yang mencurigakan?" tegas perwakilan BEM SI Wilayah Gorontalo.
Lebih jauh, BEM SI menegaskan bahwa status sebagai korban tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan terhadap tanggung jawab operasional masing-masing pihak.
"Kalau benar perusahaan mengaku sebagai korban, maka pertanyaan kami sederhana: apa yang sudah dilakukan untuk mencegah kejadian yang sama terulang? Jangan sampai status korban hanya menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan atas tanggung jawab operasional masing-masing pihak. Kami tidak sedang memvonis siapa pun, tetapi kami menuntut penjelasan yang dapat diuji melalui dokumen dan fakta," tegasnya.
28 OKTOBER, EMPAT KONTAINER DIDUGA KEMBALI DIPROSES
Hal yang menjadi perhatian BEM SI adalah informasi mengenai pengiriman empat kontainer pada 28 Oktober 2026.
Tanggal tersebut bertepatan dengan konferensi pers di Polda Metro Jaya terkait penangkapan batu hitam yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Berdasarkan informasi yang diterima BEM SI, PT Tanto Berkat melalui agen PT Bahari Kurnia Agency diduga kembali memproses pengiriman ekspedisi yang sama dengan jumlah empat kontainer pada hari tersebut.
Lebih jauh, informasi yang diterima menyebutkan bahwa dua dari empat kontainer tersebut kemudian diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Dalam informasi awal mengenai isi kontainer, terdapat botol-botol bir Bintang kosong di bagian belakang, sementara pada bagian tengah ditemukan material batu hitam yang diduga mengandung emas.
Informasi tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut kemungkinan penggunaan barang lain sebagai kedok dalam pengiriman material yang dipersoalkan.
BEM SI meminta agar aparat mengungkap secara menyeluruh identitas pengirim, pemesan jasa ekspedisi, pemilik barang, penerima, dokumen manifest, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan empat kontainer tersebut.
"Kami ingin bertanya, apakah setelah penangkapan sebelumnya tidak ada evaluasi terhadap pola pengiriman yang sama? Mengapa pada tanggal 28 Oktober, ketika persoalan ini sudah menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum, justru muncul lagi informasi pengiriman empat kontainer melalui ekspedisi yang sama? Ini bukan pertanyaan sederhana. Ini harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran seluruh rantai distribusi," lanjutnya.
JANGAN HANYA MENGAKU KORBAN, JELASKAN TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
BEM SI menegaskan bahwa pernyataan sebagai korban tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk memeriksa tanggung jawab setiap pihak sesuai fungsi dan kewenangannya.
Jika PT Bahari Kurnia Agency memang hanya menjalankan fungsi keagenan kapal, perusahaan harus menjelaskan secara terbuka batas kewenangannya, mekanisme penerimaan dokumen, serta prosedur yang dilakukan ketika terdapat dugaan ketidaksesuaian informasi muatan.
Begitu pula PT Tanto Berkat, harus memberikan penjelasan mengenai hubungan operasional dengan agen, proses pelayanan pengangkutan, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pengiriman yang dilayaninya.
BEM SI menilai penyelidikan tidak boleh berhenti pada pihak yang ditemukan membawa atau menguasai barang. Penelusuran harus menjangkau pihak yang memesan pengangkutan, mengendalikan distribusi, menyediakan pembiayaan, dan menerima barang di tujuan.
DESAK PTSP EVALUASI IZIN, PERIKSA PAJAK DAN KONTRIBUSI DAERAH
Atas perkembangan tersebut, BEM SI Wilayah Gorontalo kembali mendesak PTSP Provinsi Gorontalo bersama instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas dan aktivitas usaha PT Bahari Kurnia Agency.
BEM SI meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap:
1. NIB dan kesesuaian perizinan berusaha dengan kegiatan operasional perusahaan.
2. Izin serta persyaratan usaha keagenan kapal.
3. Kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan dan kewajiban perizinan.
4. Kepatuhan perpajakan perusahaan melalui otoritas yang berwenang.
5. Kewajiban pajak daerah maupun retribusi apabila relevan.
6. Kontribusi ekonomi perusahaan terhadap daerah.
7. Catatan pelayanan kapal, dokumen keagenan, dan administrasi pengiriman yang berkaitan dengan perkara batu hitam.
BEM SI juga mendesak agar aktivitas operasional PT Tanto yang berkaitan dengan jalur pengiriman yang sedang dipersoalkan dihentikan sementara melalui keputusan instansi berwenang sampai proses pemeriksaan menghasilkan kejelasan.
Apabila ditemukan pelanggaran perizinan, BEM SI meminta pemerintah mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan hukum, termasuk pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukumnya.
SEGERA SURATI DPRD PROVINSI GORONTALO, DESAK RDP SELURUH PIHAK
Sebagai tindak lanjut, BEM SI Wilayah Gorontalo menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada DPRD Provinsi Gorontalo untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
BEM SI meminta agar forum tersebut menghadirkan PT Bahari Kurnia Agency, PT Tanto Berkat, PTSP Provinsi Gorontalo, KSOP, serta instansi terkait lainnya.
RDP tersebut diharapkan dapat membedah hubungan keagenan, proses administrasi pengangkutan, dugaan pengiriman empat kontainer pada 28 Oktober, hingga penangkapan dua kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.
"Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi bahan pemberitaan yang kemudian hilang tanpa penyelesaian. Kami akan membawa persoalan ini ke DPRD Provinsi Gorontalo. Semua pihak yang memiliki hubungan dengan aktivitas tersebut harus dimintai penjelasan secara terbuka. Kami ingin ada pertanggungjawaban, bukan sekadar pernyataan normatif."
SIAPKAN AKSI, TERMASUK TUNTUTAN PENYEGELAN KANTOR BKA
BEM SI Wilayah Gorontalo juga menyatakan akan mempersiapkan aksi lanjutan dengan membawa tuntutan penyegelan kantor PT Bahari Kurnia Agency melalui prosedur dan kewenangan hukum yang berlaku.
Tuntutan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemerintah dan aparat berwenang melakukan pemeriksaan serius terhadap legalitas serta aktivitas operasional perusahaan, bukan sebagai tindakan penyegelan sepihak.
BEM SI menegaskan tidak akan berhenti pada klarifikasi perusahaan. Jika masih terdapat ketidakjelasan, pihaknya akan meningkatkan tekanan melalui jalur kelembagaan dan aksi terbuka.
"Jangan sampai masyarakat terus disuguhi cerita bahwa perusahaan adalah korban, sementara pertanyaan mengenai pengulangan pengiriman, dokumen, pihak yang memesan, dan pihak yang mengendalikan distribusi tidak pernah dijawab. Kami ingin semua fakta dibuka. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ada perlindungan terhadap siapa pun."
BEM SI Wilayah Gorontalo menegaskan bahwa persoalan batu hitam bukan hanya tentang barang yang berhasil diamankan, tetapi juga tentang bagaimana rantai distribusi tersebut dapat terus berjalan, siapa yang mengendalikannya, dan apakah sistem pengawasan pelabuhan telah berjalan sebagaimana mestinya.
Bagi BEM SI, tidak boleh ada mata rantai yang luput dari pemeriksaan dan tidak boleh ada pertanggungjawaban yang berhenti hanya pada pekerja lapangan.
Rep: JO
