Suaraindonesia1.com _ Sarolangun. Kabupaten Sarolangun menerima dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) senilai Rp 10 Miliar dari Pemerintah Pusat. Dana besar ini menjadi sorotan publik. Masyarakat Sarolangun kini menuntut transparansi total ke mana uangnya, apa yang sudah dibeli, dan apa hasilnya di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, dana Rp 10 Miliar tersebut dialokasikan ke 3 OPD.
1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) - Rp 3,5 Miliar
Untuk sarana pemadam, alat pemadam, selang, pompa, APD petugas, dan penunjang pemadaman karhutla.
Kepala DPKP Sarolangun Trianto, S.IP, ME
2. BPBD Sarolangun - Rp 4 Miliar
Untuk operasional dan logistik penanggulangan bencana bahan bakar, logistik tim lapangan, dan peralatan darurat.
Kepala BPBD Sarolangun: Solahuddin Nopri, S.H.
3. Dinas Kesehatan Sarolangun - Rp 2,5 Miliar
Untuk layanan kesehatan dampak kabut asap obat-obatan, masker, tabung oksigen, dan layanan kesehatan masyarakat terdampak.
Kepala Dinkes Sarolangun: Bambang Hermanto, SKM, MM
Total : Rp 3,5 M + Rp 4 M + Rp 2,5 M = Rp 10 Miliar.
Fahrur Rozi Sukmana Ketua Temperak Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi dan Masyarakat Sarolangun Mempertanyakan kemana saja uang sebesar itu.
"Masyarakat berhak mengawasi. Uang negara harus jelas peruntukannya, terbuka realisasinya, dan nyata manfaatnya. Jangan sampai dana besar pertanggungjawabannya kecil, " Ujar fahrur rozi sukmana
Sementara itu Publik Sarolangun kini bertanya,
- Apa saja yang sudah dibeli dari dana tersebut?
- Berapa unit alat pemadam, kendaraan, masker, obat-obatan dan logistik yang sudah direalisasikan?
- Di mana barangnya sekarang?
- Bagaimana penggunaannya di lapangan?
- Apa hasilnya untuk masyarakat yang terdampak karhutla?
Rp 10 Miliar bukan uang kecil. Publik berhak tahu.
Awak media SuaraIndonesia1 meminta kepada ketiga kepala dinas tersebut untuk membuka data realisasi anggaran secara terbuka kepada publik sebelum akhir tahun 2026, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Sarolangun.
Transparansi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bantuan Presiden benar-benar sampai ke rakyat yang menghirup asap, yang lahannya terbakar, dan yang petugasnya berjuang di garis depan.
Redaksi SuaraIndonesia1, membuka ruang hak jawab bagi DPKP, BPBD, dan Dinas Kesehatan Sarolangun untuk memberikan klarifikasi dan data realisasi dana Karhutla ini.
Djarnawi Kusuma
