BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Dana Desa Rp 2,57 Miliar Desa Bukit Talang Mas Dipertanyakan, Kades Budi Setiawan Belum Beri Tanggapan


Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN — Realisasi Dana Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Tahun Anggaran 2023 hingga 2025, dipertanyakan. (19/11/2026)

Tim Investigasi Media Suara Indonesia 1 mempertanyakan, apakah anggaran sebesar *Rp 2,57 miliar* itu benar-benar terealisasi sesuai SPJ dan LPJ yang dibuat Pemerintah Desa, atau hanya terealisasi di atas kertas.


Upaya konfirmasi sudah dilakukan secara patut. Kepala Desa Bukit Talang Mas, *Budi Setiawan*, telah dihubungi sebanyak *empat kali*  *dua kali melalui WhatsApp dan dua kali melalui telepon*.


Hasilnya nihil,  Pesan tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Tidak ada penjelasan, dan Tidak ada bantahan.


Padahal konfirmasi itu adalah hak jawab, sekaligus kewajiban pejabat publik untuk membuka informasi kepada masyarakat.


Dalam pesan konfirmasinya, Tim Investigasi menyampaikan:


"Assalamu'alaikum, Pak Kades. Kami tim investigasi dari Media Suara Indonesia 1, izin meminta waktu Pak Kades untuk konfirmasi dan klarifikasi terkait penerapan anggaran Dana Desa 2023 sampai 2025._


" Apakah sudah terealisasi sesuai dengan apa yang Pak Kades SPJ-kan dan LPJ-kan? Karena kami akan melakukan investigasi ke desa yang Bapak bangun, yaitu Desa Bukit Talang Mas."


Dana Desa Bukan Dana Pribadi, Wajib Terbuka.

Dana Desa adalah uang negara, Uang rakyat. Bukan dana pribadi Kepala Desa.


Karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat.


Informasi tentang realisasi Dana Desa, SPJ, LPJ, dan laporan kegiatan adalah informasi publik yang wajib tersedia dan wajib diumumkan. Tidak ada alasan untuk menutup-nutupi.


Pejabat publik yang menolak atau mengabaikan permintaan konfirmasi, sama artinya dengan menghalangi hak masyarakat untuk tahu.


Sikap diam Kepala Desa selama empat kali dihubungi, bukan hanya soal etika. Itu adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi yang diamanatkan undang-undang.


Redaksi  Suara Indonesia 1 menegaskan, berita ini bukan tuduhan. Ini adalah kontrol sosial.


Jika kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada yang perlu ditakuti. Cukup tunjukkan data. Tunjukkan bukti. Jawab dengan terbuka.


Justru diam yang berulang-ulang inilah yang menimbulkan tanda tanya besar, Jika sudah sesuai SPJ dan LPJ, kenapa harus bungkam?


Tim Investigasi akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi fisik kegiatan Dana Desa Bukit Talang Mas Tahun 2023-2025.


Redaksi Suara Indonesia 1 masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Bukit Talang Mas, Budi Setiawan, maupun jajaran Pemerintah Desa.


Hak jawab dijamin oleh *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers* dan akan dimuat secara proporsional.


Silakan sampaikan klarifikasi, data, dan bukti realisasi kegiatan. Redaksi menunggu.


Red / Tim Investigasi Suara Indonesia 1

« PREV
NEXT »