BOALEMO – Suaraindonesia1, Persoalan ketepatan pendataan sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam penetapan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Boalemo.
GMNI Boalemo menilai bahwa akurasi data sosial ekonomi merupakan hal mendasar dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu, GMNI mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo dan Dinas Sosial Kabupaten Boalemo untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan dan penetapan desil masyarakat.
BPS sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik diharapkan melakukan kajian ulang terhadap metode, variabel, serta indikator yang digunakan dalam penentuan desil kesejahteraan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat benar-benar mencerminkan keadaan di lapangan.
Selain itu, GMNI Boalemo juga menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses pemutakhiran data. Dinas Sosial diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan adanya proses verifikasi dan validasi terhadap masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data.
Masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dapat mengajukan pemutakhiran atau verifikasi ulang melalui pemerintah desa/kelurahan, Dinas Sosial setempat melalui operator SIKS-NG, maupun aplikasi resmi Cek Bansos melalui fitur usul dan sanggah.
Proses tersebut perlu didukung dengan pemeriksaan langsung ke lapangan, termasuk mencocokkan dokumen identitas dan bukti kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Hasil verifikasi selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran data sesuai mekanisme yang berlaku.
Sahril Tialo menegaskan bahwa persoalan ketidaktepatan data tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, kesalahan dalam menentukan kategori kesejahteraan masyarakat dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Menurutnya, BPS dan Dinas Sosial harus membangun koordinasi yang serius agar tidak terjadi kesenjangan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi nyata masyarakat.
GMNI Boalemo juga menuntut adanya transparansi mengenai indikator dan mekanisme penetapan desil agar masyarakat mengetahui dasar pengelompokan kondisi sosial ekonominya.
Bagi GMNI Boalemo, data yang akurat merupakan bagian dari keadilan sosial. Negara tidak boleh salah membaca kondisi rakyatnya, sebab di balik angka-angka statistik terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah.
