MANADO, SULAWESI UTARA – Suaraindonesia1, Garda Timur Indonesia (GTI) mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan yang dialami Ketua Umum GTI, Fikri Alkatiri, setelah menghadiri pertemuan resmi dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Selasa sore.
Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 16.00 WITA, ketika Ketua Umum GTI, Fikri Alkatiri, diundang oleh pihak BPJN Sulut melalui Kepala Satuan Kerja (Kasatker) 1 PJN Sulut, Ir. Ringgo Radetyo, ST., ME., IPU., ASEAN Eng.
Pertemuan tersebut membahas rencana aksi damai Garda Timur Indonesia yang akan dilaksanakan pada Rabu pukul 10.00 WITA di Kantor BPJN Sulut.
Aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian GTI terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi kerusakan jalan Ring Road yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahkan, persoalan tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pertemuan itu, pembicaraan berlangsung dengan baik. Pihak Kasatker menyampaikan bahwa regulasi dan program prioritas terkait penanganan persoalan jalan akan diupayakan secepatnya.
GTI tentu menghargai komunikasi dan komitmen tersebut sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan keselamatan masyarakat.
Namun, persoalan serius justru terjadi setelah pertemuan berakhir.
Ketika Fikri Alkatiri keluar dari ruangan dan hendak meninggalkan kantor BPJN Sulut, tepat di area lobi, dirinya bertemu dengan seseorang bernama Steven Tikoalu.
Fikri kemudian memperkenalkan diri dan berpamitan untuk pulang. Namun, menurut keterangan Fikri, Steven Tikoalu justru membanting meja dan melontarkan perkataan dengan nada tinggi dan intimidatif.
"Kiapa ngana datang di sini, bekeng ribut? (Sambil membanting Meja Kantor BPJN Sulut) bahkan juga Memberikan Nada lebih keras Bahwa besok Jangan Coba-coba ngana bekeng ribut di kampung sini kita orang sini"
Bahkan, yang bersangkutan diduga menunjukkan sikap agresif seolah hendak melakukan pemukulan terhadap dirinya.
Tidak hanya itu, Steven Tikoalu juga disebut menegaskan bahwa dirinya merupakan orang asli Airmadidi dan tidak mengizinkan aksi dilaksanakan di kampungnya.
Mendapat perlakuan tersebut, Fikri mempertanyakan kapasitas dan kepentingan yang bersangkutan berada di lingkungan kantor BPJN Sulut serta alasan melakukan intimidasi terhadap seseorang yang sedang menjalankan hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Fikri menegaskan bahwa kehadirannya di BPJN bukan untuk mencari keributan, bukan untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk mengganggu kepentingan siapa pun.
GTI hadir membawa persoalan publik, yaitu keselamatan masyarakat akibat kerusakan jalan nasional yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
ADA APA DI BALIK INTIMIDASI TERHADAP AKTIVIS?
Peristiwa ini menimbulkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab secara terbuka oleh pihak BPJN Sulawesi Utara.
1. Apa kapasitas Steven Tikoalu sehingga dapat berada di lingkungan kantor BPJN dan melakukan tindakan intimidatif terhadap Ketua Umum GTI?
2. Apakah pihak BPJN mengetahui keberadaan dan kepentingan yang bersangkutan di dalam kantor tersebut Karena yang bersangkutan Sudah menunggu kehadiran Ketua Umum di tempat itu dan seakan-akan sudah Di setting?
3. Mengapa setelah pertemuan resmi membahas aspirasi masyarakat, justru terjadi dugaan intimidasi terhadap pimpinan organisasi yang akan menyampaikan aspirasi?
4. Apakah ada pihak yang merasa terganggu dengan rencana aksi damai GTI sehingga muncul tindakan konspirasi?
Jangan sampai kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik justru menjadi tempat terjadinya tindakan intimidasi terhadap masyarakat.
DASAR HUKUM: HAK MENYAMPAIKAN ASPIRASI DILINDUNGI KONSTITUSI
GTI menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin:
- Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, mengenai hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5, yang menjamin hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.
- Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998, yang mengatur kewajiban aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, dan menyelenggarakan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.
SIKAP DAN TUNTUTAN TEGAS GARDA TIMUR INDONESIA
Atas peristiwa tersebut, GTI menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. GTI akan melaporkan Steven Tikoalu secara resmi ke Polda Sulawesi Utara untuk meminta penyelidikan atas dugaan intimidasi, ancaman pemukulan, dan tindakan yang diduga bertujuan menghalangi penyampaian aspirasi.
2. Mendesak pihak BPJN Sulut, khususnya Kepala Balai, untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai keberadaan dan kapasitas Steven Tikoalu di lingkungan kantor BPJN Sulut.
3. Mendesak BPJN Sulut untuk mengamankan rekaman CCTV di area lobi dan lokasi kejadian pada waktu sekitar pukul 16.00 WITA agar tidak hilang atau terhapus sebelum proses pemeriksaan.
4. Meminta dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian serta pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.
5.Mendesak BPJN Sulut agar tidak mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni kerusakan jalan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan Ring Road.
FIKRI ALKATIRI: JANGAN COBA MEMBUNGKAM ASPIRASI MASYARAKAT!
Ketua Umum Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur hanya karena adanya dugaan intimidasi.
"Saya datang secara baik-baik memenuhi undangan resmi pihak BPJN. Kami membicarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Tetapi setelah keluar dari ruangan, justru saya mendapatkan perlakuan intimidatif dari seseorang yang mempertanyakan kehadiran saya dan seolah hendak melakukan pemukulan."
"Saya ingin bertanya, siapa sebenarnya yang bersangkutan? Apa kapasitasnya berada di kantor BPJN? Mengapa seseorang bisa melakukan tindakan seperti itu di lingkungan kantor pemerintahan?"
"Ini bukan persoalan pribadi Fikri Alkatiri. Ini persoalan keselamatan masyarakat. Jalan rusak, kecelakaan, dan ancaman terhadap nyawa pengguna jalan bukan perkara kecil yang boleh dianggap remeh."
"Jangan sampai masyarakat yang datang membawa aspirasi justru mendapatkan intimidasi. Negara ini negara hukum, bukan negara yang tunduk pada tekanan dan gertakan."
PENEGASAN GTI
Kami datang membawa aspirasi, bukan mencari permusuhan.
Kami meminta perbaikan jalan, bukan meminta kepentingan pribadi.
Kami memperjuangkan keselamatan masyarakat, bukan mengganggu siapa pun.
Jika ada pihak yang merasa terganggu dengan kritik terhadap pelayanan publik, maka jawabannya harus melalui kinerja, transparansi, dan tanggung jawab, bukan intimidasi.
Garda Timur Indonesia akan menempuh jalur hukum dan tetap mengawal aksi damai. Tidak boleh ada satu pun pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk membungkam suara masyarakat.
FIKRI ALKATIRI
Ketua Umum
DPP LSM Garda Timur Indonesia (GTI)
SALAM PERJUANGAN. KESELAMATAN MASYARAKAT ADALAH PRIORITAS.
