MANADO – Suaraindonesia1, Garda Timur Indonesia (GTI) secara resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan tindakan intimidasi dan ancaman yang terjadi di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara.
Laporan tersebut merupakan bentuk keseriusan GTI dalam menyikapi peristiwa yang dinilai telah mencederai prinsip demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kehormatan sebuah lembaga yang hadir untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Perlu ditegaskan bahwa kehadiran GTI di Kantor BPJN Sulut bukan tanpa dasar. GTI datang atas undangan resmi pihak BPJN Sulut untuk melakukan pembahasan terkait rencana penyampaian aspirasi masyarakat mengenai kondisi kerusakan jalan nasional yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.
Namun, sangat disayangkan, dalam rangkaian peristiwa tersebut justru muncul dugaan tindakan intimidasi, ancaman, serta perilaku tidak pantas dari oknum yang diduga melakukan tindakan provokatif terhadap pelapor.
GTI menilai tindakan semacam ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Apabila benar terdapat pihak-pihak yang sengaja melakukan intimidasi terhadap masyarakat atau organisasi yang hendak menyampaikan aspirasi secara damai, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Atas dasar itu, GTI memilih untuk tidak melakukan tindakan balasan ataupun membuka ruang terjadinya gesekan di lapangan. Sebaliknya, seluruh persoalan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Utara, untuk ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
GTI MENYAMPAIKAN DESAKAN KEPADA POLDA SULUT:
1. Segera menindaklanjuti laporan resmi terkait dugaan intimidasi dan ancaman tersebut.
2. Melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mengungkap apakah terdapat unsur kesengajaan, provokasi, ataupun keterlibatan pihak lain.
3. Memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian guna memperoleh gambaran peristiwa secara objektif.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan organisasi yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat.
5. Memberikan arahan serta petunjuk hukum kepada GTI mengenai langkah selanjutnya agar persoalan ini tidak berkembang menjadi gesekan sosial yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sulawesi Utara.
GTI juga meminta pihak BPJN Sulut agar memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini. Sebuah institusi pemerintah seharusnya menjadi ruang dialog yang terbuka, aman, dan menghargai aspirasi masyarakat, bukan menjadi tempat munculnya dugaan tindakan intimidasi terhadap pihak yang datang untuk menyampaikan kepentingan publik.
Perlu dipahami, kritik dan aspirasi masyarakat bukanlah ancaman bagi pemerintah. Justru kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi dan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perbaikan pelayanan publik.
INI NEGARA HUKUM, BUKAN NEGARA YANG MEMBERIKAN RUANG BAGI INTIMIDASI!
GTI menegaskan bahwa kehormatan lembaga, kebebasan berpendapat, serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik harus dihormati dan dilindungi.
Kami menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Polda Sulawesi Utara. Kami meminta aparat penegak hukum bertindak berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan pihak tertentu.
GTI tidak menginginkan konflik, tidak mencari kegaduhan, dan tidak ingin terjadi benturan dengan pihak mana pun. Namun, GTI juga tidak akan membiarkan dugaan intimidasi terhadap perjuangan aspirasi masyarakat berlalu tanpa proses hukum.
Demokrasi harus dijaga, hukum harus ditegakkan, dan aspirasi masyarakat tidak boleh dibungkam oleh intimidasi.
Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan rakyat takut menyampaikan kebenaran.
GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)
Berintegritas, Profesional, dan Berpihak pada Kepentingan Masyarakat.
