MANADO – Suaraindonesia1, Ketua DPD KAMPAK MAS RI mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan dugaan adanya konspirasi yang dilakukan oleh oknum yang diduga bertindak seperti preman di lingkungan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara terhadap Ketua Umum Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri.
Dugaan tindakan tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi ketika Ketua Umum GTI sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan nasional yang hingga kini menjadi keluhan publik dan dinilai lambat mendapatkan penanganan.
Ketua DPD KAMPAK MAS RI menegaskan bahwa perjuangan menyampaikan aspirasi masyarakat tidak boleh dihadapkan dengan intimidasi, ancaman, ataupun tekanan dari pihak mana pun.
"KAMI MENGECAM KERAS DUGAAN AKSI PREMANISME DI KANTOR PEMERINTAH!"
"Ini sangat serius. Ketua Umum GTI datang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat terkait jalan rusak yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bukan untuk mencari konflik. Kalau masyarakat datang membawa aspirasi, seharusnya diberikan ruang dialog, bukan justru menghadapi dugaan intimidasi. Kantor pemerintahan bukan tempat untuk mempertontonkan tindakan premanisme," tegas Ketua DPD KAMPAK MAS RI.
Menurutnya, persoalan kerusakan jalan nasional harus menjadi perhatian utama BPJN Sulut. Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko kecelakaan akibat infrastruktur yang belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
DESAK KAPOLDA SULUT SEGERA BERTINDAK!
Ketua DPD KAMPAK MAS RI mendesak Kapolda Sulawesi Utara agar segera memerintahkan jajaran terkait untuk:
1. Memeriksa pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap Fikri Alkatiri.
2. Mengusut dugaan adanya konspirasi atau keterlibatan pihak lain.
3. Memeriksa saksi-saksi dan mengamankan rekaman CCTV Kantor BPJN Sulut apabila tersedia.
4. Mengambil tindakan hukum, termasuk penangkapan apabila telah terpenuhi syarat hukum dan terdapat bukti yang cukup.
5. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
JANGAN BIARKAN ASPIRASI RAKYAT DIBUNGKAM!
"Kami meminta Kapolda Sulut tidak menganggap persoalan ini sebagai perkara biasa. Dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik harus ditindaklanjuti secara serius. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses tanpa pandang bulu," tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa perjuangan menyangkut keselamatan masyarakat akibat kerusakan jalan nasional harus mendapatkan dukungan, bukan tekanan.
KAMPAK MAS RI menegaskan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Garda Timur Indonesia dan meminta seluruh pihak menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi.
PENEGASAN:
JANGAN GUNAKAN INTIMIDASI UNTUK MEMBUNGKAM ASPIRASI RAKYAT! JALAN RUSAK HARUS DIPERBAIKI, DUGAAN INTIMIDASI HARUS DIUSUT, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN!
KETUA DPD KAMPAK MAS RI
