MANADO – Suaraindonesia1, Kondisi infrastruktur jalan nasional di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Timur Indonesia (GTI) menyampaikan kritik keras terhadap kondisi sejumlah ruas jalan berlubang yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat dan kewajiban membayar pajak, masyarakat justru masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur jalan yang belum tertangani secara maksimal.
Ketua Umum LSM Garda Timur Indonesia, Fikri Alkatiri, menilai bahwa persoalan jalan berlubang bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, melainkan menyangkut keselamatan jiwa, tanggung jawab penyelenggara jalan, serta kualitas pelayanan publik.
"Jangan sampai masyarakat terus dibebani berbagai kewajiban, termasuk pajak, tetapi hak masyarakat untuk menikmati infrastruktur jalan yang aman dan layak justru terabaikan. Jalan berlubang bukan persoalan kecil. Ini menyangkut keselamatan masyarakat setiap hari," tegas Fikri.
Menurut GTI, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara harus mampu menunjukkan kinerja nyata, respons cepat, serta tanggung jawab dalam memastikan pemeliharaan jalan nasional berjalan sebagaimana mestinya.
GTI menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan kinerja Kepala BPJN Sulut. Apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab secara optimal, GTI mendesak Menteri Pekerjaan Umum untuk mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan dari jabatan.
EMPAT TUNTUTAN TEGAS GTI
1. Mendesak Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga segera mengevaluasi kinerja Kepala BPJN Sulawesi Utara secara menyeluruh dan transparan.
2. Mendesak pencopotan Kepala BPJN Sulut apabila terbukti tidak mampu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam menangani persoalan infrastruktur jalan nasional.
3. Memerintahkan penanganan darurat terhadap ruas-ruas jalan berlubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, dengan mengutamakan titik-titik yang memiliki tingkat risiko tinggi bagi pengguna jalan.
4. Melakukan audit dan keterbukaan informasi terhadap anggaran pemeliharaan serta pekerjaan perbaikan jalan nasional, termasuk kualitas pekerjaan, realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan.
JANGAN TUNGGU ADA KORBAN JIWA BARU BERTINDAK!
GTI menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa untuk menyadari seriusnya persoalan infrastruktur jalan.
Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menjadi slogan dalam program pembangunan.
Fikri Alkatiri juga menegaskan bahwa desakan ini bukan bentuk serangan pribadi terhadap pejabat tertentu, melainkan kritik dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang menggunakan uang negara.
"Jabatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar laporan administratif atau janji perbaikan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata di lapangan. Kalau tidak mampu menjalankan tanggung jawab, berikan kesempatan kepada orang yang lebih mampu dan profesional," tutup Fikri.
LSM GARDA TIMUR INDONESIA (GTI)
Fikri Alkatiri
Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia
Kontrol sosial, transparansi, dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.
