Suaraindonesia1.com, SAROLANGUN – Upaya hukum praperadilan yang diajukan Neli Sakura terhadap Kapolres Sarolangun selaku Termohon berakhir kandas. Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun secara resmi menolak seluruh permohonan Pemohon dalam sidang putusan praperadilan yang digelar Senin (9/11/2026).
Sidang dengan perkara Nomor 04/Pid.Pra/2026/PN.Srl tersebut dipimpin hakim tunggal Ashifa Yona, S.H., dengan agenda pembacaan putusan.
Perkara praperadilan ini berkaitan dengan keberatan Pemohon terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen serta barang miliknya oleh penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
Kasus tersebut bermula dari pengembangan sejumlah perkara narkotika yang melibatkan tersangka Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul. Dalam proses penyidikan, petugas melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana hasil penjualan narkotika yang diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk satu unit mobil Mitsubishi Pajero warna cokelat metalik.
Dalam proses penyidikan TPPU tersebut, penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah dokumen serta barang yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan praperadilan dengan meminta agar tindakan penggeledahan dan penyitaan dinyatakan tidak sah, seluruh barang yang disita dikembalikan, serta menuntut ganti kerugian sebesar Rp1 miliar.
Namun, setelah melalui rangkaian persidangan hingga agenda pembacaan putusan, hakim tunggal menyatakan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan pengadilan dan menjadikan proses tersebut sebagai bagian dari mekanisme hukum yang harus dijalankan secara terbuka dan profesional.
Menurutnya, Polres Sarolangun berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Kami menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan praperadilan ini. Polres Sarolangun akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana narkotika, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika," tegasnya.
Sidang tersebut turut dihadiri tim kuasa hukum Termohon dari Bidkum Polda Jambi bersama personel Sikum Polres Sarolangun. Sementara Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat Raju Darmawan dan Advokat M. Amin, S.H.
Selama pelaksanaan sidang hingga pembacaan putusan, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.
Polres Sarolangun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika. Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan Kepolisian 110.
Redaksi/Suara Indonesia 1
