BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

RAHMAN PATINGKI SENTIL KERAS PEMKOT GORONTALO DAN BTN: RKUD DIDUGA DIDEBIT GANDA, PKS TAK SESUAI PERMENDAGRI 77/2020, SEMBILAN TRUK SAMPAH JANGAN SAMPAI MENJADI ALAT TUKAR KEPENTINGAN!


GORONTALO, SuaraIndonesia1.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2025 kembali membuka persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Bank Tabungan Negara (BTN), yang berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan mengalami pendebitan rekening secara ganda dengan menggunakan satu nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).


Temuan ini bukan persoalan administrasi biasa yang bisa diselesaikan hanya dengan mengembalikan uang ke rekening pemerintah daerah. Ini menyangkut keamanan uang rakyat, ketepatan sistem transaksi perbankan, dan tanggung jawab pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kas daerah.


Berdasarkan Lampiran 17 LHP BPK, terdapat 11 kejadian pendebitan ganda pada rekening RKUD BTN. Sejumlah transaksi tersebut berkaitan dengan pengadaan motor sampah listrik, pemeliharaan jalan, pengadaan bahan pangan, sewa perlengkapan kegiatan, hingga pembayaran honorarium. Dalam lampiran yang sama, BTN mencatat telah mengembalikan dana yang terdebit ganda tersebut.


Namun, pertanyaannya: mengapa satu nomor SP2D bisa berkaitan dengan lebih dari satu pendebitan rekening? Bagaimana sistem pengendalian transaksi BTN bekerja? Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, dan berapa lama uang daerah berada di luar penguasaan RKUD sebelum dikembalikan?


Rahman Patingki menilai, pengembalian dana tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup persoalan. Sebab, pemulihan dana hanya menjawab aspek pengembalian uang, bukan menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan transaksi, pertanggungjawaban pihak bank, maupun kelemahan pengawasan pemerintah daerah.


"Jangan berpikir bahwa ketika uang sudah dikembalikan, persoalan otomatis selesai. Publik berhak mengetahui mengapa pendebitan ganda bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pengembaliannya, dan apa jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Ini uang daerah, bukan uang pribadi yang bisa diperlakukan sesuka hati," tegas Rahman.

PKS PEMKOT DENGAN BTN HANYA MEMUAT SATU DARI DELAPAN KETENTUAN MINIMAL


Persoalan semakin serius ketika BPK juga menemukan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Gorontalo dan BTN dalam pengelolaan RKUD belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.


Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, PKS Pemkot Gorontalo dengan BTN hanya mengatur satu dari delapan ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Tujuh ketentuan lainnya tidak diatur, yakni:


1. Mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana.

2. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening.

3. Penerimaan bunga, jasa giro, atau bagi hasil.

4. Pembayaran imbalan atas jasa pelayanan.

5. Sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

6. Kewajiban penyampaian laporan.

7. Tata cara penyelesaian perselisihan.


BPK bahkan mencatat bahwa PKS tersebut tidak mengatur secara khusus sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pemerintah daerah tidak memperoleh kompensasi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan layanan bank di kemudian hari.


Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan permintaan keterangan BPK, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan minimal PKS yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.


Rahman mempertanyakan bagaimana mungkin kerja sama pengelolaan rekening yang menampung dan menyalurkan uang daerah dapat dijalankan dengan perjanjian yang tidak memuat tujuh ketentuan penting tersebut.


"Kalau mekanisme pengeluaran dana, pelimpahan saldo, kewajiban laporan, sanksi, hingga penyelesaian perselisihan tidak diatur secara memadai, lalu apa yang menjadi jaminan perlindungan uang daerah? Jangan sampai pemerintah daerah begitu mudah menyerahkan pengelolaan RKUD, tetapi justru lalai memastikan perjanjian yang melindungi kepentingan rakyat," ujarnya.

KELAYAKAN BTN SEBAGAI PENGELOLA RKUD PATUT DIEVALUASI


Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa kepala daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Dalam proses penunjukan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan reputasi bank, kualitas pelayanan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang diberikan.


Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penunjukan bank pengelola RKUD bukan sekadar keputusan memindahkan rekening dari satu bank ke bank lain. Ada tanggung jawab untuk memastikan bank yang dipilih memiliki reputasi, pelayanan, dan sistem pengelolaan yang dapat menjamin keamanan serta ketertiban transaksi keuangan daerah.


Karena itu, Rahman meminta agar kelayakan BTN sebagai pengelola RKUD Kota Gorontalo dievaluasi secara objektif berdasarkan temuan BPK.


"Jangan hanya berbicara tentang keuntungan dan manfaat kerja sama. Kalau dalam pelaksanaannya ditemukan pendebitan ganda dan PKS tidak memenuhi ketentuan minimal, maka wajar publik mempertanyakan bagaimana proses penilaian kelayakan BTN sebelum ditunjuk mengelola RKUD. Apakah seluruh aspek reputasi, pelayanan, keamanan transaksi, dan manfaat sudah benar-benar diuji?" tegasnya.

Rahman menekankan bahwa pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan BTN tidak sehat secara perbankan, melainkan mendesak pemerintah daerah membuka dasar penilaian dan mengevaluasi kualitas layanan BTN berdasarkan fakta pemeriksaan BPK.


SEMBILAN TRUK SAMPAH DAN PEMINDAHAN RKUD: KEBETULAN ATAU ADA KEPENTINGAN YANG HARUS DIJELASKAN?


Persoalan ini semakin menarik perhatian publik ketika mengingat kembali peristiwa 26 Juli 2025. Pada momentum kegiatan Gebyar UMKM yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan dan penyimpanan RKUD antara Pemkot Gorontalo dan BTN, pemerintah kota menerima bantuan sembilan unit mobil dump truck dari BTN.


Sejumlah pemberitaan pada saat itu menyebutkan bahwa penyerahan sembilan truk sampah tersebut berlangsung bersamaan dengan penandatanganan kerja sama pengelolaan RKUD. Bahkan, Wali Kota Gorontalo saat itu menyampaikan bahwa bantuan armada pengangkut sampah merupakan salah satu manfaat yang menjadi pertimbangan pemindahan RKUD ke BTN.


Fakta mengenai waktu penyerahan bantuan dan penandatanganan kerja sama tersebut patut menjadi perhatian. Bukan berarti bantuan itu otomatis merupakan suap atau gratifikasi, tetapi publik berhak meminta penjelasan mengenai dasar pemberian, mekanisme penerimaan, pencatatan aset, dan hubungan antara bantuan tersebut dengan kebijakan pemindahan RKUD.


Rahman mempertanyakan apakah pemberian sembilan unit truk sampah itu benar-benar merupakan bantuan sosial atau program tanggung jawab perusahaan yang berdiri sendiri, atau justru memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis BTN untuk memperoleh pengelolaan RKUD Pemerintah Kota Gorontalo.


"Jangan sampai bantuan sembilan truk sampah kepada pemerintah daerah justru menimbulkan persepsi bahwa ada manfaat tertentu yang diberikan bersamaan dengan keputusan pemindahan RKUD. Apakah bantuan itu murni untuk kepentingan pelayanan publik, atau ada hubungan kepentingan dengan kerja sama pengelolaan uang daerah? Ini harus dibuka secara terang-benderang. Jangan biarkan publik hanya menerima penjelasan sepihak," tegas Rahman.

Menurutnya, yang harus diperiksa bukan hanya waktu penyerahan bantuan, tetapi juga dokumen penawaran, komunikasi antara BTN dan Pemkot, dasar hukum pemberian, dokumen serah terima, pencatatan aset, serta proses pengambilan keputusan penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD.


Jika ditemukan adanya hubungan timbal balik berupa pemberian fasilitas untuk memengaruhi keputusan pejabat, maka aparat penegak hukum harus menguji fakta tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dugaan tersebut tidak boleh disimpulkan tanpa bukti yang cukup.


FKPR DESAK PEMERIKSAAN MENYELURUH, JANGAN BERHENTI PADA PENGEMBALIAN UANG


Atas temuan tersebut, Rahman Patingki mendesak Wali Kota Gorontalo, BKAD, Inspektorat, dan pihak BTN agar memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.


FKPR meminta:


1. Membuka seluruh dokumen dan bukti pengembalian dana atas 11 kejadian pendebitan ganda RKUD BTN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 LHP BPK.

2. Meminta BTN menjelaskan penyebab teknis dan operasional terjadinya pendebitan ganda dengan satu nomor SP2D.

3. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap sistem pengendalian transaksi, rekonsiliasi rekening koran, dan pengawasan pengelolaan RKUD.

4. Mengevaluasi serta memperbaiki PKS Pemkot Gorontalo dengan BTN agar memenuhi seluruh ketentuan minimal Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

5. Membuka dokumen dasar pemberian sembilan unit truk sampah, termasuk dokumen penawaran, serah terima, pencatatan aset, dan komunikasi terkait kerja sama RKUD.

6. Meminta aparat penegak hukum menelaah apabila ditemukan bukti adanya pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat atau menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum.

7. Mengevaluasi kembali penunjukan BTN sebagai pengelola RKUD berdasarkan reputasi, kualitas pelayanan, keamanan transaksi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.


Rahman menegaskan bahwa pengelolaan RKUD merupakan urusan strategis yang menyangkut uang rakyat dan tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan pertimbangan manfaat sesaat tanpa jaminan tata kelola yang transparan dan akuntabel.


"Jangan sampai pemerintah begitu cepat menerima bantuan, tetapi begitu longgar dalam memastikan perlindungan uang daerah. Sembilan truk sampah memang dapat membantu pelayanan kebersihan masyarakat, tetapi pengelolaan puluhan miliar uang kas daerah membutuhkan standar keamanan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jauh lebih ketat."

"Kalau memang tidak ada kepentingan tersembunyi di balik bantuan sembilan truk tersebut dan pemindahan RKUD ke BTN, buktikan dengan membuka seluruh dokumen dan menjawab temuan BPK. Rakyat tidak membutuhkan pembelaan retoris. Rakyat membutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban!"

Bagi FKPR, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif dalam LHP BPK. Harus ada evaluasi, perbaikan tata kelola, dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab. Sebab, uang daerah adalah uang rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan siapa pun.


Rep: JO

NEXT »