“Langkah-langkah strategis yang diambil adalah optimalisasi asimilasi melalui open camp berbasis industri seperti Permukiman Pemasyarakatan Ciangir, menggiatkan industri dalam lapas untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai SDM produktif dan produk-produk bernilai, bahkan hingga diekspor kc mancanegara,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami. Rabu (22/11).
Selanjutnya, ia menyampaikan strategi lain yang harus segera diantisipasi, yakni penanganan overstay yang melibatkan Aparat Penegak Hukum terkait, serta rehabilitasi pengguna narkoba di luar institusi lapas yang diproyeksikan akan berpengaruh positif pada penurunan angka overcrowded.
“Dan yang sangat panting lagi adalah digitalisasi di semua lini Pemasyarakatan, khusususnya pemberian hakhak narapidana yang transparan dan mematahkan isu pungutan liar,” tambah Utami.
Maka dari itu, Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernis PAS) yang diselenggarakan tanggal 22-24 November 2017 im' dijadikan momen untuk mengkompilasi dan mensinergikan, tak hanya permasalahan, namun juga program-program unggulan dan' masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, khususnya digitalisasi.
Apalagi tak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi adalah konsep yang telah diadopsi dan wajib diimplementasikan di semua bidang Pemasyarakatan. Tak mengherankan bila pada kesempatan ini juga dipamerkan inovasi Pemasyarakatan dalam bidang IT seperti Kantin Jempol, Koperasi Pemasyarakatan Indonesia atau Kopasindo, serta aplikasi penjualan e-commerce Lapas Kelas I Tangerang.
Penguatan SDM Pemasyarakatan melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mencapai 14 ribu orang juga menjadi bahasan utama karena merekalah yang akan menjadi garda terdepan pembinaan dan pengamanan WBP.
Utami berharap Rakernis PAS bisa memberi masukan komprehensif dalam pengelolaan SDM Pemasyarakatan serta merumuskan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan kondisi overcrowding sebagai upaya menj aga dan meningkatkan kemanan dan keteriban.
“Tantangan Pemasyarakatan kedepan semakin kompleks sehingga diperlukan pemetaan kembali isu strategis dan aktual pelaksanaan tugas demi memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan langkah dari kebij akan yang akan diambil ke depan,” tegas Utami.
Ia juga berharap Rakemis PAS dapat menj adi sarana untuk menggali dan meng-explore peluang dan tantangan menjadi jalan keluar atau solusi tepat sebagai bahan masukan dalam penentuan arah, corak, dan bentuk kebijakan yang akan diramu dan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM menjadi keputusan yang bulat dan siap diimplementasi pada UPT Pemasyarakatan. (Agn/Ws)
