SKRINEWS - Dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, upaya untuk menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat menjadi sangat penting. Sebab mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tidak akan dapat secara optimal ikut melakukan pembangunan.
“Jokowi adalah presiden paling gagal sepanjang sejarah Indonesia”
~ Natalius Pigai
Oleh sebab itu upaya untuk mengurangi dan meniadakan mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan harus menjadi perhatian utama.
Saat mulai membangun, pemeritahan presiden Soeharto menghadapi kenyataan bahwa jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat besar.
Pada permulaan Repelita II saja, penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 54 juta jiwa atau lebih dari 40 persen jumlah penduduk pada masa itu.
Namun berkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru, jumlah tersebut terus menyusut sehingga pada 1996 jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 22,5 juta orang, atau hanya sekitar 11,34 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada saat itu.
Penurunan jumlah penduduk miskin yang cepat ini merupakan prestasi besar. Keberhasilan ini juga merupakan hasil keberpihakkan Pemerintah untuk melindungi dan mengangkat mereka yang kurang beruntung untuk melepaskan diri dari kemiskinan.
Namun pada saat terjadi krisis moneter pada paruh kedua 1997, dan kemudian bereskalasi menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensi, kemiskinan meningkat kembali menjadi 24 persen.
Saat pemerintahan BJ Habibie, era awal Reformasi, kemiskinan nasional mampu ditekan dari jumlah 24,43 persen, (dampak dari krisis moneter) menjadi 23,42 persen. Sementara saat Abdurrahman Wahid (Gusdur) dari 23,42 persen menjadi 18,41 persen, atau turun sebesar 5,1 persen.
Kemudian di masa pemerintahan Megawati, angka kemiskinan dari 18,41 persen menjadi 17,42 persen.
Di era pemerintahan SBY dari 17,42 persen turun menjadi 14,15 persen, bahkan di periode ke dua SBY berkuasa menjadi 10,96 persen atau turun 3,46 persen. Era Jokowi dari 10,96 persen sekarang menjadi 9,86 persen. Turun cuma 1 persen selama empat tahun.
Selama dua puluh tahun Reformasi, tingkat kemiskinan dari 24,23 persen mampu diturunkan hingga mencapai angka 9,8 persen. Artinya, selama periode keseluruhan presiden di era Reformasi telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 14,55 persen.
Jika kita membuat perbandingan terkait paparan di atas, pada awal pemerintah Orde Baru angka kemiskinan yang menyentuh 40 persen mampu diturunkan hingga menjadi 11,34 persen, itu artinya, terjadi penurunan selama pemerintahan presiden Soeharto sebesar 28,66 persen, atau setara dengan dua kali lipat dari yang dihasilkan 20 tahun pemerintahan Reformasi.
Bahkan yang mengejutkan, menyimak apa yang dikatakan Natalius Pigai yang pernah menjadi kepala bidang statistik di Kementerian Tenaga Kerja, ia mengatakan, Rp 7 ribu triliun (APBN) yang dikeluarkan pemerintah saat ini ke mana? Sedangkan selama empat tahun Jokowi berkuasa, kemiskinan dari 10,96 persen hanya turun menjadi 9,86 persen, artinya, terjadi penurunan hanya sebesar satu persen. Karenanya, “Natalius tak ragu menyebut Jokowi adalah presiden paling gagal sepanjang sejarah Indonesia.”
H. Anhar SE, MM.
Ketua Umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan.
