Tim yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung, KPU, Polres Sijunjung, Kesbangpol dan Linmas, Kominfo, Perkim LH dan Pol PP dan Damkar melakukan penyisiran disetiap nagari yang ada terpajang APK, termasuk di sepanjang jalan lintas sumatera. "Sebelumnya kita telah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan terkait hal tersebut kepada peserta pemilu, dan sekarang kita lakukan tindakan persuasif dengan cara menurunkan APK berupa baliho dan spanduk," tutur Agus Hutrial Tatul, Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Selasa (4/9).
Dijelaskanya, penertiban dilakukan karena saat ini belum memasuki tahapan kampanye, dan itu melanggar peraturan KPU. "Kalau sudah memasuki masa kampanye tidak ada masalah. Boleh saja memasang foto diri, namun selagi tidak menampilkan nama dan lambang partai, serta nomor urut tidak ada persoalan," terangnya.
Penertiban APK tersebut dilakukan selama tiga hari, yang dimulai semenjak Senin (3/9). "Selama tiga hari ini penertiban akan kita lakukan dengan cara turun langsung ke nagari dan jorong. Dalam hal ini kita turun bersama tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisioner KPU Sijunjung juga membenarkan hal tersebut, dan mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. "Jadwal kampanye akan dimulai pada 23 September hingga 13 April 2019 mendatang, kalau dimasa tersebut silahkan saja dan nanti akan kita wadahi. Karena setiap tahapan pemilu itukan ada jadwalnya dan sudah diatur. Kita mengharapkan pemilu berjalan tertib, lancar dan sukses," tegas Lindo Karsyah. (Hendri/Ruli)
