Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hardi Mopangga selaku Wakil ketua DPRD Boalemo yang juga sebagai Motor penggerak G149 usai Dialog Interaktif Dirumah Makan Klaten. Sabtu, (27/10/2018).
"Wajib hukumnya pada saat persidangan
( Hak Angket), red dihadiri oleh 3/4 dari 25 jumlah Anggota Dewan (19 orang), Namun fakta dilapangan kita mencari 19 itu susah!
Kenapa, 4 PDIP, 2 HANURA, 1 GERINDRA, 1 PPP, yang sudah terindikasi. Sehingga dari 19 orang yang kami butuhkan, dalam sidang penetapan Hak angket berkurang alias tidak Quorum, sehingga tidak memungkinkan sidang penetapan Hak angket dilanjutkan.
Kita sebenarnya tidak masuk angin seperti isu yang beredar, karena kita pada prinsipnya sudah sangat luar biasa namun hanya saja ada kendala dari oknum-oknum yang istilahnya PECUNDANG dalam memperjuangkan Hak angket tersebut."
( Maman A.A / Majid R )
