Pola pembangunan ekstraktif berbasis lahan berskala luas adalah penyebab utama marjinalisasi masyarakat adat. Pola pembangunan tersebut ditopang oleh politik hukum agraria yang memarjinalkan hak masyarakat adat, sehingga dalam tingkat operasional terjadi aksi perampasan lahan (land grabbing) tanah-tanah adat skala luas.
Situasi ini mengakibatkan konflik tanah dan sumber daya alam membara dimana-mana, yang memakan waktu bertahun-tahun. Konflik-konflik ini pada derajat tertinggi menjelma menjadi konflik sosial yang kompleks.
Sekertaris I (Satu ) F-(PHS)Yohan Zonggonau S,Komp MM sekertaris 1 forum pemilik hak sulung menyampaikan klarifikasi informasi yang kita terima dari kepala dinas ESDM Provinsi Papua hanya 3% ,padahal ternyata 4% diberikan kepada pemilik hak ulayat sulung.ini yang kemudian kita mendapatkan klarifikasi dan kita sampaikan kepada seluruh stakeholder, kawan-kawan yang mana selama ini bekerja sama dan mendukung kita selama ini dengan doa yang di tuntun oleh Tuhan Yesus.
Selain itu ,dukungan serta kerja keras masyarakat yang alas tikar dan rela menjual ternaknya untuk perjalanan tiket serta akomodasi kami jelasnya
"Semua dibiayai oleh masyarakat serta beberapa kawan-kawan di F-PHS termasuk pak ketua F-PHS Tsingwarop.yafet Manga Beanal
Benar-benar sangat independen tidak terlepas dari berbagai pihak yang juga memberikan support langsung karena kita ini dianggap berjuang
"forum ini kan baru terbentuk di tanggal 20 Oktober 2017 . Dari situ kita mulai bergerak jalan sampai ke pusat. Untuk mengurusi Dokumen yang kita Bawah
"jadi kita sudah ketemu dengan kementrian ESDM bolak-balik keprovinsi sampai kembali ke daerah kita juga kirim surat kepada 19 menteri dan kepada DPR RI sampai komisi 7 serta presiden Jokowi
Lanjut ketua I F-PHS semua dokumen serta rekomendasi yang diamanatkan oleh mensekneg di mana ada catatan dari istana sehingga melalui ESDM disampaikan lah terakhir untuk membuat. Perda ,kemudian sekarang jadi bola panas yang tarik ulur.
pesan kemarin di timika sampai terakhir kita memang sulit untuk kontak dengan pak Bupati.karena pak Bupati mungkin berada di Jakarta akhirnya kita tidak ketemu karena Perda itu memang harus di koordinasi oleh Pemda untuk mengeluarkan Perda dan DPR dari kabupaten Mimika.
Jadi selama ini kita juga kejar pak Bupati kontak tapi sampai terakhir belum pernah ketemu sampai Jakarta. full kita kejar sampai sana kita mendapatkan informasi akhirnya kita mendapatkan titik terang besok kita kembali ke timika dan masyarakat akan bergembira ria menyambut satu sejarah baru bagi masyarakat. sejak 51 tahun silam tidak pernah ada satu lembar catatan bahwa masyarakat itu adalah pemilik tanah yang terkaya di dunia jadi kota terkaya yang kemudian mereka tidak pernah memberikan satu catatan. dari beberapa waktu lalu media keluarkan pemberitaan itu kita bersenang hati karena sudah diakui negara sebagai perpanjanga tangan pemerintah pusat dari kepresidenan adalah gubernur memberikan itu dan itulah yang kita bawa dan kita akan sampaikan kepada masyarakat.
Sekretaris dua menambahkan dan mengatakan bahwa seorang pemimpin salah satu intelektual muda amungme dan saya juga merupakan salah satu calon untuk maju DPR RI,tentunya saya berjuang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sampai masuk 14 besar dari Sabang sampai Merauke dengan Nada Gembira
Sebagai warga negara Indonesia yang ada di tanah Papua
Elfinus Jangkup Omaleng, BCOM sebagai sekertaris II mengatakan kepada media bahwa 4% sudah sah di tangan forum pemilik hak sulung F-PHS Tsingwarop sebagai pemilik hak ulayat area operasi pertambangan PT Freeport di 3 kampung dan landasan hukumnya jelas sangat kuat . Oleh karena itu saya berpesan agar lupakan segala egoisme dan hormati sebagai warga negara Indonesia kedudukan yang kau tangkap engkau dimata tuhan semua sama agar engkau sebagai warga negara Indonesia mematuhi,menghormati keputusan negara dan menghargai perjuangan anak-anak muda melalui forum Pemilik Hak Sulung.
"mari bergabung bersama untuk mengawal 4% yang sudah diturunkan dan marilah kita. sampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah provinsi dan ESDM pusat
" di belakang itu sama sekali tidak benar. di belakang adalah Tuhan Yesus bersama orang tua kita. yang saya mauh sampaikan bahwa tidak ada dukungan dari yang mempunyai kepentingan. Tapi ini semua perjuangan. Katanya
Dalam waktu yang sama Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB)Provinsi Papua Yeri Basri Mak yang selama ini mendukung penuh terhadap Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS)meminta kepada PT. Freeport agar bisa bekerja sama baik dengan pemilik hak ulayat dalam arti sang pemilik tanah yang sah yaitu Tsingwarop terdiri dari kampung tsinga, kampung waa atau Banti dan kampung Arwanop dan saya juga meminta kepada PT. Freeport agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pemilik tanah yang sah.
kami LSM (WGAB)Papua juga berterima kasih kepada mama mama yang sudah Berdoa hingga berhasil kami juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah mendengar doa dari mereka ini tutupnya
Pelaporan Rahman Kaperwil Papua Papua Barat
