Anggota DPR-RI Priode 2004-2009
Skrinews.com -
” Kerja seorang guru tidak ubah seperti seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya” ( Abu Hamid Al Ghazali )
Rezim terus berganti, korupsi tak pernah pergi. Para wakil rakyat dan elit pemerintahan sudah sedemikian “Sego Jangan” (lumrah) kita saksikan berompi oranye digelandang menuju gedung KPK. Bahkan, ada yang digelandang berombongan, karena mereka terbukti bergotong-royong untuk membajak uang rakyat.
Seloroh seorang rekan saya saat kami bersama menonton tanyangan televisi terkait 41 orang anggota DPRD kota Malang digelandang KPK : “mereka sedang study banding ke KPK,” miris,, tetapi itu faktanya.
Kita sepakat bahwa Korupsi adalah penghianatan terhadap rakyat. Hak rakyat dibajak. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan mimpi indah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia bila wakil rakyat dan pejabat pemerintahan sendiri masih bermental korup? Tentunya terkait korupsi ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan saya yakin keprihatinan itu-pun dirasakan Prabowo Subianto.
Prabowo yang juga Capres itu, di forum Internasional menyatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat masif dan merajalela, ia juga menganalogikan bahwa korupsi itu sudah seperti penyakit kanker stadium 4.
Jika apa yang dikatakan Prabowo di forum internasional itu menurut Wakil Ketua MPR , Ahmad Basarah, dalam tulisannya yang berjudul “Jas Merah,” ia menuliskan bahwa apa yang dikatakan Prabowo mengusik rasa nasionalisme-nya, itu hak, dan sah-sah saja.
Walaupun, tentunya tidak semua orang akan bersepakat akan pijakan masalah yang ia rangkai dalam bingkai nasionalisme itu, saya, misalanya.
Jika kita kembali kepada pokok permasalahan, tentunya bagi saya justru bukan ucapan itu yang menodai rasa nasionalisme, tetapi prilaku Korupsi !! Tindakan yang jelas-jelas adalah penghianatan kepada rakyat dan itu kini semakin subur. Prilaku korupsi itulah yang menghianati nasionalisme.
Bahkan, pak Jokowi sendiri selaku presiden mengatakan bahwa dengan banyak tertangkapnya pelaku tindak pidana korupsi bukan merupakan ukuran suatu keberhasilan pemerintah, tetapi kegagalan.
Sudirman said mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa sejak 14 tahun KPK lahir di bumi pertiwi ini, di 4 tahun kepemimpinan Jokowi inilah jumlah kasus OTT KPK terhadap pejabat Korup sampai pada titik terbanyak, jumlahnya setara dengan 10 tahun pemerintahan era Reformasi .
Tidak ketinggalan saya juga mengutip apa yang dikatakan Mahfud MD pada suatu diskusi di Televisi Nasional yang dengan tegas mengatakan bahwa tindakan korupsi yang terjadi di era pasca reformasi ini jauh lebih parah dari era presiden Soeharto.
Ahmad Basarah seolah menutup mata, ia melaju dengan tafsirnya sendiri yang mengatakan Soeharto adalah “Guru Korupsi”, sekali lagi : Guru Korupsi. Menurutnya, ia mengacu pada Tap MPR 1998, padahal, di dalam penggalannya juga disebutkan “dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.”
Lalu, jika kemudian ia mengunakan Frase “Guru Korupsi” yang ia lekatkan pada Pak Harto, siapa muridnya ? Tentunya, menjadi wajar jika kemudian kita menduga apa yang ia katakan adalah upaya membelokkan fakta bahwa PDIP sendiri merupakan partai dengan indeks terkorup ?
Bisa saja kemudian saya atau siapapun jika merujuk kepada apa yang ia katakan, mengatakan : “ya guru kencing berdiri, maka muridpun kencing berlari,” karena fakta menyatakan bahwa tindak pidana korupsi jauh lebih berjamaah, masif dan terstruktur di era kekinian ini.
Atau frase-frase lain, misalnya : Juragan Korupsi, Ibu Korupsi, Emak Korupsi dan sebagainya. Namun, apa kemudian perlunya kita membalas politisi cap lempar handuk dengan frase yang sama konyol-nya ?
Atas dasar itulah kemudian saya sebagai warga masyarakat yang perduli terhadap generasi muda kedepannya, beranggapan bahwa sangat penting untuk meluruskan apa yang diucapkan Basarah terkait kalimat “Guru Korupsi,” yang ditujukan-nya kepada Alhmarhum presiden Soeharto, padahal tidak bisa kita pungkiri bahwa jasa beliau sangat besar bagi negeri ini.
Tentunya kita harus sepakat, bahwa prilaku Korupsi itu adalah “mentalitas” buruk, dan bukan sesuatu yang diajarkan. Tentunya yang harus kita hadapi dan lakukan adalah bagaimana kedepannya dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi ini , karena berbagai fakta menyebutkan bahwa korupsi di era kepemimpinan Jokowi ini kian bertambah parah.
Skri 01
