Kami di Suruh tanda tangann oleh Andreas Lede Bole,SE.Sesuai Pengakuannya.Nanti ada terima Uang Kelompok ternyata Kami di bohongi saja.
Kabale Dana Wewa Barat,Skrinews.Com
Yakob lede,Kades Kabale Dana Kecamatan Wewa Barat Kabupaten Sumba Barat daya.Menentang keras tuduhan Andreas Lede Buole SE.Ketika pada tanggal 24 Membuat Surat Pengaduan dan dalam bunyi Surat itu Saya sebagai Kades Kabale Dana di Duga ada Korupsi Dana ADD- DD, tuduhan yang dilakukan Andreas Lede Bole,SE.Itu adalah Bohong belaka, kenapa saya berani Katakan demikian Karena saya sebagai Kades di Kabale Dana ikuti mekanisme Undang-undang Undang Desa yang Berlaku tandas Kades Kabale Dana ketika ditemui Media Skrinews di wilayah Desa Kabale Dana pada 28 Juli 2019.
Lanjutnya Prilaku atau tindakan Andreas Lede Bole,SE.Ketika meminta Dukungan Masyarakat Desa Kabale Dana, yang berjumlah 35 Orang melakukan tanda tangan itu, Saya sebagai Kepala Wilyah di Desa Kabale Dana Kecamatan Wewa Barat Kabupaten Sumba barat daya,Menilai Pembohongan.Ungkap Yakub Lede
Seperti surat yang dia buat Oleh Andrias Lede Bole, SE di luar Prosudur Hukum,seperti Bunyi Surat bahwa saya sebagai Kepala Desa Kabale Dana,di tuduh bahwa program tidak berjalan,tuduhan Andreas Lede Bole,SE. Saya beranggapan itu Bohong Belaka, tandasnya
Andreas Gono Ate, Sebagai Kepala DUSUN empat Desa Kabale Dana.Juga menilai tuduhan Andreas Lede Bole itu tidak.benar sama sekali.Tandas Kepala dusun pada Media ini
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Menurut Permen No. 16 Tahun 2018.Kalau bilang tidak pernah libatkan Masyarakat itu bohong Belaka
Anders Gono Ate Kepala Dusun empat Kabale Dana,Dana Kecamatan Wewa Barat
Lima orang warga saya, yang tanda tangan
Menurut pengkuan kepala Dusun setiap Program perencanaan adakan Musawara Dusun,yang berlangsung di rumah kepala Dusun Andreas Gono Ate,
Masyarakat Lukas Dairo Bili, saya di panggil Oleh Andrias Lede Bole,SE.
Memanggil Saya bilang mari tanda tangan tanpa ada penjelasan
Dana Desa Tahun 2019 – Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia.Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.
Melalui Permen No.16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut.Beberapa Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Permen No. 16 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut:
Ayat 1: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ayat 2: Pritoritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.4 Program Prioritas Kementerian Desa Beserta Tujuannya
Ayat 3: Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
Dari ke tiga ayat tersebut dapat diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang berada di desa. Hal ini tercantum pada ayat 1 yang kemudian dikuatkan kembali pada ayat 3.
Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam hal peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa tercantum dengan jelas pada Pasal 5.
Pada Pasal 5 ini dijelaskan bagaimana upaya tersebut bisa dijalankan seperti pengadaan pembanguan.
(Liputan Tim skrinews)
