Skrinews.com_ Akhir-akhir ini nama Yahdi Basma, SH, viral diberbagai media off & on-line di Palu. Pria sederhana berkacamata ini adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem, yang dikenal kritis sejak memimpin gerakan mahasiswa 98 lalu. Namanya belakangan kembali mencuat dipublik menyusul dilapor oleh orang nomor satu di Sulteng, Gubernur Longki Djanggola atas dugaan mencemari nama baiknya sebagai Gubernur, dengan disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE.
Publik luas menilai, sikap kritis Yahdi selama ini menjadi asbab ia dilaporkan ke POLDA Sulteng. Spekulasi yang berkembang justru lebih tajam menyebutkan bahwa lantaran Presidium Nasional PENA 98 ini miliki memori penanganan Bencana yang dinilainya buruk, termasuk aspek keuangan pemulihan bencana, hingga ia "disasar" untuk segera "dilumpuhkan". Adapula yang meyakini, sebab utama karena Ketua PANSUS Pengawasan Bencana PASIGALA ini adalah salah satu "aktor penting" yang berada di Kubu berbeda dari Kelompok GERINDRA, kaitannya dengan perhelatan PILKADA 2020 kelak. "Melumpuhkan Yahdi, potensial mengurangi kaki meja lawan" kata pengamat politik di warkop Palu.
Ditemui paska Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pengawasan Bencana beberapa hari lalu, Yahdi sampaikan bahwa RDP kemarin menargetkan lebih terbukanya aspek penanggulangan bencana di Sulteng.
Jauh sebelum hari ini, kata Yahdi, tepatnya Nopember 2018, dirinya dkk di DPRD bersama PASIGALA CENTER, pernah ngotot untuk membentuk BRR (Badan Rehab Rekon) di Sulteng, seperti BRR pasca tsunami di Aceh. "Badan ini kami usul dipimpin Gubernur Sulteng sebagai pengendali utama. Tujuannya tidak lain adalah agar pusat kebijakan teknis pemulihan bencana itu ada di Daerah. Publik miliki kemudahan dalam mekanisme komplain. Kemudahan informasi, dan efisiensi dalam mengeksekusi. Namun ide ini tidak mendapatkan respon yang memadai dari berbagai pihak", sebut Yahdi Basma.
"Sepuluh bulan berjalan, kita merasakan betapa aspek koordinasi antar stakeholder, bahkan antar Pemerintah (Pusat) dan Pemda pun lemah, dan ini kendala serius dalam perjuangan pemulihan bencana" sambungnya.
"Harusnya, Pemerintah (Pusat) & Pemerintah Daerah prioritaskan aspek penanganan human being nya, aspek MANUSIA secara seriusi. Klirkan hal yang terkait kebutuhan pokok soal MANUSIA dahulu, soal hak-hak normatif korban yang dijamin regulasi, psiko-sosial korban, kebutuhan hidup sd HUNTAP nya, plus roda ekonominya, barulah layak mendesain aspek INFRASTRUKTUR yang menyertainya", tambah Yahdi.
Sepuluh bulan berlalu, tambah Yahdi, soal DATA pun Pemda masih belum beres. Disisi lain, lalu-lintas intervensi berbagai Pihak Luar Negeri luar biasa ramai, ini layaknya industrialisasi Bencana, semua dijadikan proyek" kata Yahdi.
"HUNTAP, harusnya Negara bisa pangkas banyak hal, cukup dengan gandeng REI (Real Estate Indonesia - red). Kita punya banyak Developer Lokal yang kecil-kecil itu dihimpun, Anggota REI, GAPENSI, KADIN Daerah. Lahan kan ada, progres rumah sederhananya berjalan, tinggal mekanisme akad kredit yang diatur ulang, jadilah Huntap bagi puluhan ribu korban bencana. Jika ini dilakukan, justru roda ekonomi lokal untui turut sehat. Ini namanya Sulteng Bangkit." Tutupnya.
Amr
