Gowa | SKRINEWS.COM/ Puluhan warga yang didominasi masyarakat tidak mampu dan lanjut usia sabtu 31/8/2019 , Mereka mempertanyakan penyaluran bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan yang saat ini dianggap tidak tepat sasaran.
"Menurut KADIRPDA, LPP SEGEL RI. Selaku kepala direktorat daerah Hariadi talli, "bahwa, sesuai suvei LPP segel RI dilapangan kepada warga masyarakat "kalau bantuan PKH diduga hanya menggunakan data lama yang digabungkan dengan data yang sekarang, "sehingga tidak jauh beda dengan data dari kartu KIS dengan PKH kalau banyak mendapatkan kartu doble berganda sampai warga yang sudah meninggal masih mendapatkan kartu dan namnya masih di masukkan sampai sekarang "menurut Hariadi bahwa dalam dekat ini akan melakukan penyuratan (Kemensos) terkait data ini tuturnya.
"Hal senada juga, disampaikan Masyarakat yang berasal dari kalangan warga Miskin (Tidak mampu) bahwa sejumlah masyarakat Kabupaten Gowa Khususnya Kecamatan Bajeng Desa Pannyangkalang mengaku tidak semuanya mendapatkan bantuan PKH yang tergolong dari masyarakat miskin, Justru banyak ditemukan dilapangan kalau banyak masyarakat atau warga desa ini justru mendapatkan sementara kondisi ekonomi sangatlah berkecukupan Alias Orang Mampu.
"Salah seorang diantaranya warga yang berinisial BR (55) asal warga Desa panyangkalang Kecamatan bajeng Kabupaten gowa, kalau menurutnya dia tidak pernah mendapatkan bantuan program
Keluarga Harapan (PKH) sampai saat ini sementara pekerjaannya hanyalah buruh(Kuli) Bangunan yang diperbantukan.
Menurut BR (55) bahwa "Di tempat saya banyak yang dapat tapi banyak juga yang tidak dapat (PKH) sementara " kata BR bahwa alasan tidak terpilihnya kurang jelas alasannya bahwa dia mengaku tidak menerima bantuan apapun sejak dulu meskipun tergolong miskin.tuturnya.
"Banyak penerima bantuan yang salah sasaran karena ketidakakuratan data tersebut. Hal itu bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat ," kata warga yang tak ingin disebutkan namanya. Karena itu, ia sengaja memberikan informasi kepada awak media SKRINEWS kalau masih banyak masyarakat miskin yang tidak tersentuh bantuan tersebut agar diketahui pemerintah daerah setempat.cetusnya.
"Dia Menambahkan lagi kalau menurutnya, survei yang dilakukan pemerintah justru tidak melibatkan masyarakat miskin dan wajarlah kalau masyarakat tidak mengetahui kapan survei tersebut dilakukan petugas dinas terkait. Ia menduga data masyarakat miskin hanya berdasarkan laporan pejabat daerah setempat, bukan survei.(*)
(Hariadi talli)