Aceh Tamiang - Skrinews,
Dewan Pimpinan Wilayah Komite Nasional
Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Hidup (KOMNAS PK LH) Provinsi Aceh, telah
mengadakan Rapat Kerja di Karang Baru. (20/10/19) dihadiri oleh seluruh pengurus.
Pelaksanaan rapat kerja berlangsung 1 hari penuh dengan berbagai agenda pokok
pembahasan yang dibahas secara maraton.
Pada pembukaan rapat, Fahkrul Razi selaku Sekretaris Umum menyampaikan
ulasan dan membacakan pesan dari Ketua Umum Pusat KOMNAS PK LH, yang pada
pokoknya disampaikan bahwa KOMNAS PK LH dibentuk atas dasar lahirnya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya
disebutkan bahwa perlindungan konsumen dapat diikutsertakan 3 lembaga
nonpemerintah yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPKSK). KOMNAS PK LH adalah merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen tersebut. Tegasnya.
Raden Endang Abdurrahman selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah
KOMNAS PK LH Provinsi Aceh dalam sambutannya, ia mengajak seluruh unsur
pengurus agar meningkatkan eksistennya dalam memajukan organisasi. “Ini organisasi
kita bentuk bersama, tanggungjawab terhadap maju dan mundurnya organisasi ini
sangat ditentukan dari keaktifan dari kita semua. Jajaran Ketua tidak akan bisa bekerja
maksimal tanpa didukung oleh semua komponen bidang-bidang yang ada. Mari kita
tingkatkan kepedulian kita terhadap konsumen dan lingkungan hidup di sekitar kita.
Agar anak cucu kita akan tetap dapat hidup dengan baik di masa yang akan datang”
tuturnya dengan berapi-api.
Pengurus Paripurna Dewan Pimpinan Wilayah KOMNAS PK LH Provinsi Aceh terdiri
dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua I Bagian Perlindungan Konsumen,
Ketua II Bagian Lingkungan Hidup, Ketua III Bagian Organisasi Bantuan Hukum,
Sekretaris, Bendahara yang dibantu oleh 7 Bidang yaitu: Bidang Kelembagaan, Bidang
Penelitian dan Pengembangan, Bidang Bela Negara dan Investigasi, Bidang
Perekonomian, Bidang Pemerintahan, Pelaku Usaha dan Ketenagakerjaan, Bidang
Humas dan Penyiaran Informasi Publik serta Bidang Koordinasi dan Pengawasan,
keseluruhan personil pengurus berjumlah 24 Orang.
Dalam rapat tersebut, semua pengurus menyampaikan pendapatnya satu persatu
yang dipimpin oleh Sekretaris Umum. Semua pendapat yang disampaikan mendapat
tanggapan dan saran serta usul dari satu sama lain. Jalannya rapat terlihat alot dan
dialogis, namun masih berada dalam kolidor yang membangun agar eksistensi
organisasi ke depannya lebih baik. Rapat terpaksa diskor untuk istirahat, shalat zuhur
dan makan siang pada pukul 12.15 waktu setempat.
Tepat pada pukul 14.00 WIB skor dicabut dan rapat dilanjutkan dengan agenda
mendengarkan program kerja yang disampaikan oleh masing-masing kepala Bidang,
Ketua I, Ketua II dan Ketua III. Akhirnya, dapat diambil keputusan rapat yaitu:
melaksanakan sosialisasi dan kaderisasi kepada seluruh masyarakat tentang
perlindungan konsumen dan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pendataan Perusahaan
dan Pekerja di seluruh perusahaan BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Aceh
khususnya pada Kabupaten Aceh Tamiang, Pengaktifan Sekretariat untuk pelaksanaan
Administrasi dan Rapat-rapat selanjutnya, Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, segera mungkin mempersiapkan
Peraturan Organisai DPW KOMNAS PK LH Provinsi Aceh untuk selanjutnya dibuatkan
Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, seluruh
pembiayaan awal untuk pelaksanaan kegiatan dari DPW KOMNAS PK LH Provinsi Aceh
menjadi tanggung jawab renteng bagi seluruh pengurus sesuai SK yang telah
diterbitkan oleh DPN KOMNAS PK LH.
“Saya yakin dan sangat percaya bahwa apabila kita semua bersatu, saling bahu
membahu, organisasi kita akan lebih maju, sehingga nantinya mendapat perhatian lebih
dan diperhitungkan oleh semua elemen masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah
Aceh” tegas tegas Fahkrul mengakhiri wawancaranya dengan media ini.
Edi S
