Skrinews - Halmahera selatan,
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat
dan pemersatu bangsa, sebagaimana tecantum pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dan pasal 2 ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
sebagai ASN. yg sudah seharusnya dalam menjalankan tugas dan perannya menjunjung tinggi asas Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada10 asas yg di amanahkan dalam UU RI NO. 5 TAHUN 2014.
Akan tetapi, di dalam tatanan dinamika birokrasi republik dua warna ini, terkhususnya kab. Halmahera Selatan mengalami suatu faseh birokraksi yg pasif dan tidak mengerti akan kode etik dan tugasnya dalam melayani pelyanan publik. Yg sudah di jelaskan dalam undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 2014.
Salah satu kasus adalah kadis Satpol-PP yg kemudian melakukan tindakan represif kepada masa aksi yg melakukan demonstrasi kemarin.
Maka dari pada itu saya selaku korban M RISAL ABUSAMA yg terlibat dalam aksi kemarin tidak terima dengan tindakan premanisme tersebut. Dan meminta kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polres kab. Hal-sel dan juga komisi aparatur sipil negara ( KASN ) agar supaya memberikan teguran dan memberikan efek jera kepada kadis satpol PP kab. Hal-sel. Sesuai dengan UU yg berlaku.
Saya juga takut dan khawatirkan tindakan premanisme ini juga bisa menjadi budaya di dalam birokrasi kab. Hal-sel dan bisa menghambat dinamika demokrasi kita dalam penyampaian pendapat di muka umum. Maka dari pada itu sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak terima dengan hal ini dan saya dan kemudian beberapa kawan2 akan menindak lanjuti hal ini agar supaya tidak menjadi budaya yg merusak harkat dan martabat selaku ASN yg seharusnya mengayomi dan melindungi aspirasi masyarakat yg di wakili oleh teman2 mahasiswa kemarin.
Didi WS
