BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Skrinews - APA KABAR ANGGARAN DD DESA DODAP TAHUN 2017/2018,DI DUGA ADA UNSUR MARK UP.DAN BANTUAN-BANTUAN UNTUK MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU,TIDAK TEPAT SASARAN.


SKRINEWS-BOLTIM.
Anggaran Dana Desa (ADD)tahun 2017-2018 Rp 2 Milyar lebih Di Desa DODAP Mikasa Kecamatan Tutuyan,Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di duga ada unsur mark up.begitu juga dengan bantuan Raskin,mesin paras dan RTLH,tidak tepat sasaran.            01-Maret-2020.

Dana Desa di prioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.kualitas hidup manusia,serta penanggulangan kemiskinan yang di tuangkan dalam Rencana kerja pemerintah desa.

Berdasarkan laporan masyarakat.Kepala Desa Dodap Mikasa Feky Binulang bahwa rumah yang di tempatinya berasal dari bantuan pemerintah,tidak lama kemudian sudah ada kendaraan roda empat.

Begitu juga dengan Sekertaris Desa (Sekdes) Zakaria Mangoli,mendapatkan rumah bantuan dari pemerintah,serta aparat pemerintah setempat.

Di desa kami banyak bantuan yang tidak tepat sasaran misalnya,bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH),mesin paras,sembako dan bantuan lainnya aparat semua dapat.ujar beberapa masyarakat Dodap mikasa.

Bantuan RTLH,yang sesungguhnya layak menerima,sampai sekarang hanya pondasi saja yang berdiri padahal anggaran 17 juta. material yang ada sekarang,hanya saya pinjam sama keluarga biar bisa sekeluarga menempati untuk sementara waktu.ungkap A.R

Pantauan skrinews- di Dodap Mikasa, banyak rumah-rumah masyarakat yang kurang mampu,yang sampai saat ini hanya pondasi saja yang berdiri.begitu juga dengan jalan paving blok yang terlihat segi pekerjaannya amburadul.pemasangan pipa air tidak memenuhi standar,dan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim  Fuad Landjar membenarkan "Di Dodap memang banyak temuan yang saya dapat dan setiap tahunnya baik masalah proposal dan rumah tinggal layak huni.itu di karenakan ada unsur pilih kasih dari pemerintah desa untuk hal ini,saya tidak setuju terjadi pada masyarakat "tutup Fuad Landjar.                  (A.TUBAGUS)
« PREV
NEXT »