Dwi Prasetya Saputra
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Skrinews.com - Merebaknya wabah Covid-19 saat ini membuat negara termasuk masyarakatnya sendiri mengalami kepanikan massal. Dalam kondisi demikian beberapa negara salah satunya Indonesia dikabarkan per tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1.414 jumlah pasien terpapar wabah Covid-19. Sejak adanya Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa mengajak masyarakat untuk melakukan Social Distancing, menutup beberapa toko atau rumah-rumah makan, dan hanya berdiam diri dirumah sembari memutus rantai virus Covid-19.
Hal ini berdampak pada roda perekonomian negara Indonesia yang berimbas kepada perekonomian masyarakat kecil kebawah dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat para pelaku usaha kecil menengah harus tetap berjualan dengan adanya kondisi wabah Covid-19 yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Padahal UKM tersebut merupakan pondasi perekonomian masyarakat kebawah. Datangnya wabah Covid-19 mematikan perekonomian pelaku usaha kecil menengah kebawah dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tak ayal beberapa dagangan seperti pedagang kelontong, penjual ikan, penjual sayur, dan sebagainya merasakan menurunnya daya beli masyarakat dan penurunan pendapatan karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja sejak adanya wabah Covid-19. Sebelum adanya wabah Covid-19 tersebut biasanya masyarakat ketika melakukan penjualan terhadap konsumen tingkat pendapatan naik diatas rata-rata, akan tetapi adanya wabah Covid-19 dinilai merugikan pelaku usaha kecil menengah, bahkan para pedagang memaksa mereka harus menggulung tikar karena kerugian yang signifikan.
Masalah lain yang dihadapi adalah tingginya bahan-bahan pokok dipasaran atau swalayan mengingat masyarakat kecil saja sangat sulit mencari keuntungan dalam berdagang dan masyarakat kurang mampu, tentunya peningkatan harga yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat adalah penyebab kesejahteraan masyarakat menurun.
Kondisi Kesejahteraan Masyarakat
Mengingat Indonesia masih terdapat banyak garis-garis kemiskinan di berbagai daerah dengan kondisi serba kekurangan dan keterbatasan ditengah adanya wabah Covid-19 membuat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung akan mengalami penurunan. Akibatnya, masih banyak masyarakat kecil dan kurang mampu mengalami berbagai hambatan seperti kebutuhan finansial yang kurang dalam membeli kebutuhan pokok dan sebagainya sehingga dapat dikatakan belum menjalani kehidupan secara layak.
Apalagi kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan masalah kesehatan khususnya kalangan masyarakat kecil kebawah saat ini di uji akibat adanya wabah Covid-19 seperti contohnya berupa vitamin dan obat-obat an yang dimana stok persediaan dirumah mereka saja tidak ada sama sekali bahkan masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Dengan adanya wabah Covid-19 yang bisa saja mereka terserang kapan saja apabila tidak ditangani secara cepat oleh pemerintah.
Permasalahan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial menjadi masalah utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil kebawah dimana mereka harus bertahan hidup ditengah kondisi wabah Covid-19 kian hari semakin mengerikan.
Peran Dari Pemerintah
Hal ini menjadi persoalan pemerintah bagaimana peran dari pemerintah tetap menjaga kesejahteraan masyarakat khususnya kalangan kecil kebawah di tengah wabah Covid-19. Maka, sudah selayaknya keseriusan pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat dengan cara membuat kebijakan seperti contohnya, melakukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui APBN berupa uang yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu maupun yang bekerja di sektor informal sehingga diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk menopang konsumsi rumah tangga miskin, pemerintah juga akan menyediakan jaring pengaman sosial dengan berbagai tahapan. Mulai dari pemberian bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi setidaknya 10 juta penerima manfaat dan bantuan sosial (bansos) untuk 15 juta penerima manfaat. Pemerintah juga tengah mengkaji untuk menaikkan nilai manfaat yang akan diberikan untuk setiap keluarga penerima. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan pemberian pelatihan dan pemberian santunan Rp 1 juta per kepala.
Tidak hanya dari peran pemerintah bahkan peran dari masyarakat secara finansial berkecukupan turut andil berpartisipasi membantu masyarakat yang kurang mampu dapat berupa donasi uang, penggalangan sembako, dan obat-obat atau vitamin agar dapat dibagikan kepada yang lebih membutuhkan supaya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Pada dasarnya rasa kemanusiaan adalah hal yang utama ketika menghadapi musibah Covid-19, maka sudah selayaknya pemerintah dan masyarakat turut berpartisipasi dan saling membantu satu sama lain ketika sedang dalam kesusahan. Untuk itu diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi akan kebutuhannya oleh pemerintah dalam hal aspek ekonomi maupun sosial ditengah adanya wabah Covid-19.