Skrinews - Tidak Efisiennya PSBB di Kota Bekasi

Sukma Mega Rani 
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Sosiologi 

Skrinews.com_
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bekasi belum efektif untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Jika penerapan PSBB ini tidak membuahkan hasil makan pemerintah kota Bekasi akan memperpanjang sistem penerapan PSBB tersebut. Sebaiknya pemerintah kota Bekasi harus lebih tegas terhadap aturan PSBB, jadi bukan hanya seuah imbauan saja jika tidak ada ketegasannya itu sama saja percuma dan sia-sia.
Masih banyak warga Bekasi yang keluar masuk ke Jakarta sehingga tak kemungkinan adanya penularan Covid-19. Penegasan terhadap aturan PSBB itu juga harus diawasi ketat oleh Pemeritah yang bekerja sama dengan aparat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melanggar aturan PSBB tersebut. Masyarakat bisa diberikan edukasi atau pemahaman bahayanya keluar rumah ketika masa pandemi Covid-19 tersebut.
Masyarakat belum maksimal dalam nenerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di wilayahnya. Di sore hari pada bulan Ramadhan ini banyak masyarakat yang berkumun dan keluar rumah. Sebagian masyarakat ada yang ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa, ada juga yang mencari takjil. Masyarakat menaati protokol kesehatan, dimana mereka keluar rumah dengan menggunakan masker. Namun, tak sedikit pula yang mengakali aturan pengemudi sepeda motor yang tak boleh berboncengan. Para petugas terus mengedukasi warga tentang pentingnya menerapkan aturan PSBB guna memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan penerapan PSBB di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi akan di perpanjang selama 14 hari.
Kebijakan untuk melakukan aktivitas dirumah nyatanya menuai pro dan kontra dari masyarakat. Seperti yang diketahui, wabah COVID-19 membuat seluruh lapisan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, bukan cuma dari segi kesehatan, melainkan bisnis dan perekonomian.
Di Indonesia, kebijakan belum mengarah ke lockdown. Pemerintah masih sebatas membatasi aktivitas masayarakat yang berada di luar rumah dan melakukan kebijakan physical distancing. Kebijakan ini turut diikuti dengan kebijakan turunan oleh masing-masing pemimpin daerah dengan mengeluarkan kebijakan WFH(Work From Home).