Suaraindonesia1, Pohuwato - Masyarakat penambang yang ada di Desa Hulawa dan sekitarnya memblokade jalan menuju pertambangan Botudulanga, karena kesal dengan tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penyisiran alat berat di kawasan tersebut, Minggu (20/12).
Masyarakat mempertanyakan sikap aparat penegak hukum, karena dianggap sangat membingungkan masyarakat khususnya para penambang.
"Operasi ini sangat tidak logis, kenapa, Seharusnya ini di bicarakan baik-baik dulu, kenapa disaat alat kemarin beroperasi tidak ada tindakan dari pihak kepolisian untuk melakukan penertiban. Nanti alat sudah turun semua baru ada gerakan seperti ini, apakah ini menakut-nakuti rakyat atau apa," Ujar Limonu Hippy.
Menurut Limonu, jika bicara tambang ilegal, jangan salahkan masyarakat. Masyarakat sudah bermohon, dari sejak 2012 mengenai realisasi legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) itu sendiri.
"WPR sampai dengan hari ini, itu belum pernah terealisasi, bahkan hari ini rekomendasi belum di tandatangani oleh pak Gubernur, apakah hanya karena tidak di legalkan tambang rakyat ini, ekonomi di Pohuwato harus di lemahkan," Tegas Limonu Hippy.
Kemarahan masyarakat semakin memuncak manakala saat Operasi ini, aparat penegak hukum turun dengan bersenjata lengkap menuju areal pertambangan.
"Seharusnya untuk memastikan ada atau tidaknya alat berat di atas, aparat penegak hukum harus pastikan dulu dengan memerintahkan anak buahnya, tidak harus menggunakan kekuatan anggota seperti tadi, sudah dengan senjata lengkap," Ungkap Limonu Hippy.
Limonu menyayangkan sikap penegak hukum yang semestinya, semua bisa di bicarakan dengan baik-baik bersama dengan perwakilan penambang dan Forkopimda.
"Jika inginkan solusi yang baik, kenapa tidak mengajak untuk diskusi, kita akan membicarakan solusi terbaik seperti apa. Bagaimana aktifitas tambang tetap berlangsung dan persoalan lingkungan teratasi, sehingga tidak berdampak kepada ekonomi yang ada di Pohuwato," Pungkas Limonu Hippy.
Merespon sikap aparat penegak hukum ini, APRI yang menjadi wadah bagi para penambang yang ada di Pohuwato, akan melakukan aksi demo, mulai Senin besok hingga jum’at mendatang, dengan jumlah masa sebanyak 1200 orang.
Kapolres Pohuwato, AKBP Teddy Rayendra, S.IK,.M.IK, saat di konfirmasi mengenai kejadian penutupan akses jalan oleh masyarakat penambang mengatakan operasi ini hanya untuk mencegah penggunaan alat berat untuk menambang.
"Kita melakukan upaya preventif untuk mencegah penggunaan alat berat yg di gunakan untuk menambang," Jelas AKBP Teddy Rayendra.
Saat di tanya mengenai aksi demo yang akan di lakukan oleh penambang, pada senin (21/12), Pihak Polres Pohuwato sendiri sudah menyiapkan pengaman dengan penambahan pasukan dari BKO Polda Gorontalo.
"Untuk demo kita akan siapkan pengamanan nya, dan harapan untuk para peserta agar mematuhi Protokol Kesehatan, dan untuk personil BKO dari Polda Gorontalo sendiri sudah berada di Pohuwato," Tutup AKBP Teddy Rayendra.
Abd.
