SuaraIndonesia1,Kubar,Kaltim - Angaran Dana Desa terus menguyur sekujur 74.954 desa se Indonesia. Total dana desa sejak 2015dan hingga 2020 sudah mencapai Rp. 332,7 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp.47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun ditambah dana Kelurahan Rp. 3 triliun, sehingga mencapai 73 Triliun. Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu mengungkapakan angaran Dana Desa untuk tahun 2020 sebasar 72 triliun.
Namun ,dana sebesar itu tak semuanya mulus ke turun ke desa; sebagian dihisap para koruptor. Baru-baru ini koran Nasional dan lokal mengungkap isu korupsi dana desa. Data yang disorongkan ICW menyebutkan, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.
KORUPSI SUDAH MENGGERUS DESA
Lima besar tingkat korupsi menyangkut Infrastruktur dan non infrastruktur terjadi pada berbagai sektor. Yakni, dana desa, pemerintahan,pendidikan, transportasi,dan kesehatan. Korupsi sebagai penyakit mental yang acap kambuh bahkan menular tak Cuma di Jakarta, bahkan sudah menular dan mengerus samai ketingkat desa.
Kita tak habis pikir, tak sedikit sosialisasi dan kampaye antikorupsi. KPK, Saber Pungli,Satgas Dana Desa, dan aparat penegak hukum lain selalu gencar meluncurkan upaya-upaya pencegahan, maupun penindakan yang berakhir lewat oprasi tangkap tangan (OTT).
Baru-Baru ini Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi, LPK, DPD-Kaltim dan beberapa LSM,Lembaga Tipikor lainnya di Provinsi Kalimantan Timur menyoroti pengunaan Dana Desa di Kecamatan Siluk Ngurai Kabupaten Kutai Barat.
Ketua LPK DPD Kaltim, Bambang, Seperti yang terjadi di kampung Muara Ponak,ada dugaan penyimpangan dana desa sangat besar, terlihat dari minimnya pemabngunan dan Kantor Kampung sangat tidak terawat dalam ruangannya acak-acakan terlihat jelas bahwa tidak ada aktiwitas pelayanan masyarakat.
“ Iya pada hari, Kamis 3 Desember 2020 kami melakukan Investigasi di Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat. Khususnya di Kampung Muara Ponak terlihat sangat jelas Kantor Kampung dalam semak belukar tidak terawat, kami pun sempat mengujungi rumah kepala Kampung, tidak ada di tempat. Kami diterima yang mengaku sebagai anaknya” bapak saya tidak ada, ada di samarinda, mungkin hari ini pulang tapi langsung ke Barong Tonkok,” terangnya sembari menutup pintu rumanya.
Lebih lanjut Ketua LPK menjelaskan kepada media ini, bahwa dugaan penyimpangan dana desa semakin jelas tidak terlihatnya pembangunan di Kampung Ponak tesebut.
Ini salah satu dari sekian banyaknya kesemerawutan Pembangunan yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa APBN, di Kampung Muara Ponak, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat.
Masih banyak lagi hal seperti ini yang perlu kita urai cuman masyarakat harus bersabar, walaupun sudah ada beberapa Desa / Kampung yang sudah kami adukan ke pihak yang berwenang. Kami akan mengurainya satu persatu sesuai kemampuan kami dan keterbatasan kami, tentunya kami akan selalu bekerja sama dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian. Bahkan nantinya pengaduan sampai ke pusat,” punggkasnya
