Setubuhi Pelajar 16 Tahun, Tiga Pria Cukuh Balak Ditangkap Polres Tanggamus

TANGGAMUS, Suaraindonesia1. Unit PPA Satreskrim Polres Tanggamus Dibackup Tekab 308 Presisi menangkap sekaligus 3 tersangka dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur di salah satu Pekon/Desa di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung.

Ketiga tersangka berinisial KH (35), MR (34) dan MS (30) juga merupakan warga Kecamatan Cukuh Balak ditangkap atas dasar 3 laporan yang masuk ke Polres Tanggamus pertanggal 30 November 2022. 

Atas penangkapan tersebut terungkap, sebelum melakukan persetubuhan tersebut, para pelaku intens berkomunikasi dengan korban berinisial AN (16) melalui jejaring sosial sehingga terjadinya perbuatan tersebut bahkan ada yang lebih dari sekali. 

Kasat Reskrim Polres Tanggamus Iptu Hendra Safuan, S.H., M.H mengatakan, ketiga tersangka ditangkap berdasarkan penyelidkan dikuatkan sejumlah alat bukti yang ditemukan penyidik UPPA. 

"Berdasarkan hal itu, selanjutnya tersangka berhasil ditangkap kemarin Kamis 30 Maret 2023, pukul 17.00 WIB," kata Iptu Hendra Safuan mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Siswara Hadi Chandra, S.I.K., Jumat 31/03/ 2023. 

Kasat menjelaskan, peristiwa itu diketahui hingga dilaporkan oleh MU (43) selaku orang tua korban setelah melihat chatingan mesengger pada handphone anaknya yang isinya berupa ajakan berhubungan badan dari ketiga pelaku sehingga membuat geram orang tuanya. 

Tak berhenti disana, orang tua korban juga menanyakan kepada korban AN dan menurut pengakuan anaknya tersebut juga membenarkan telah melakukan hubungan badan dengan tersangka KH, MR dan MS. 

"Atas pengakuan tersebut, sang ayah melaporkan perkara tersebut ke Polres Tanggamus untuk ditindaklanjuti," jelasnya. 

Menurut Kasat, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, modus operandi yang dilakukan para tersangka dengan melakukan bujuk rayu dan mengimingi korban dengan uang sehingga terjadinya persetubuhan tersebut. 

"Awalnya melalui chat, kemudian terjadi persetubuhan dengan TKP dapur rumah korban. Keterangan sementara dilakukan para pelaku sekitar bulan Oktober 2022, yakni MS sebanyak 2 kali. KH sebanyak 2 kali dan MR sebanyak 1 kali," ungkapnya. 

Saat ini tersangka dan barang bukti pakaian korban, bukti-bukti percakapan melalui chat dan hasil visum ditahan di Mapolres Tanggamus guna proses penyidikan lebih lanjut. 

"Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal Pasal 76D Jo Pasal 81 UU RI No.17  tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU  No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 

"Ancaman pidananya, maksimal 15 tahun penjara," tandasnya. 

Sementara itu, tersangka KH dalam keterangannya mengakui perbuatannya yang bermula dari chat dari korban yang hendak meminjam uang untuk membeli kuota sehingga terjadilah obrolan-obrolan yang menjurus kepada persetubuhan. 

"Iya saya dua kali di dapur rumah korban. Saya kasih uang Rp100 ribu yang pertama yang kedua belum ngasih," kata KH. 

Dua tersangka lainnya MS dan MR juga mengakui hal serupa yakni komunikasi melalui chat dan juga melakukan perbuatan di dapur rumah korban, juga dengan iming-iming uang. 

"Kami juga sama ngobrolnya di chat dan juga memberikan uang," ucap keduanya kompak.

Kota Agung, 31 Maret 2023

Kasi Humas Polres Tanggamus

Iptu M. Yusuf, S.H.

CP. 0813-7780-7622

(Yuliar).

Yanes Y. Frans Kantor Staf Presiden Minta Kepada Jendral Muldoko Oknum Mafia Tanah PT. Priamanaya Energi disikat

LAHAT, Suaraindonesia1.Com | Yanes Y. Frans  jabatan kantor Staf Presiden menemui wabup lahat untuk menyelesaikan dan mendampingi pemilik lahan diduga digusur dan dirusak oleh pihak perusahaan tambang PT. Priamanaya energi. 

Yanes Y. Frans langsung berangkat dari jakarta untuk membela wong cilik korban dizolimi oleh pihak perusahaan tambang batubara di IUP PT. Priamanaya energi ada ribuan hektare yang belum diganti untung ucap " Yanes usai bertemu dengan wakil bupati lahat diruang kerjanya jumat (31/3) 

Pertemuan diruang kantor wabup hari ini langsung diterima oleh H. Haryanto, bersama perwakilan pemilik lahan untuk mendiskusikan persoalan lahan milik masyarakat yang saat ini sedang dalam sengketa adanya dugaan mafia tanah yang ikut bermain untuk mencari keuntungan pribadi sehingga masyarakat menjadi korban kata " Yanes kepada wartawan usai bertemu dengan wakil bupati lahat H. Haryanto, 

Yanes mengungkapkan setelah saya pulang menuju ke jakarta saya akan bertemu dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral Muldoko, untuk melaporkan dan saya juga mendesak Kejagung RI, bapak Kapolri agar Mafia Tanah di sikat sesuai arahan dari Presiden RI Bapak Joko Widodo ucap " Yanes selaku tenaga Profesional di Staf kepresidenan. 

Ia juga menambahkan silahkan pemilik lahan untuk menduduki lahannya tapi jangan anarkis, pertahankan lahan milik anda apabila ada oknum yang menanakuti kalian dilokasi tempat anda mempertahankan lahan kalian silahkan telpon saya, tegas " Yanes saya siap turun kebawah dan saat ini hukum di Indonesia " tajam dibawa tumpul diatas " 

Masih ujar " Yanes Saya sudah keliling Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang ada dibawah yaitu " wong cilik saya sudah 10 tahun mendukung bapak jokowi, dan saya berpesan sabar untuk menyelesaikan masalah lahan yang kita perjuangkan agar segera tuntas permasalahan ini "pungkasnya

Jurnalis : Bambang.MD

Diiming-imingi Pekerjaan! Diduga Puluhan Pencari Kerja Menjadi Korban Penipuan Calo Loker

TANGERANG, Suaraindonesia1.Com | Diduga Puluhan orang yang mencari pekerjaan menjadi korban penipuan lowongan kerja (LOKER) oleh calo dengan modus dijanjikan dan diiming-imingi bekerja di sebuah perusahaan ternama di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Para pencari kerja tersebut diharuskan membayar sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah kepada calo tersebut yang berinisial DW alias BA. 

Kejadian tersebut sudah terjadi selama satu tahun, para korban belum juga menerima panggilan kerja dengan dalih kondisi perusahaan sedang tidak stabil atau sudah tutup untuk penerimaan karyawan baru. Dari informasi yang didapat dari para korban lainnya, selain AN, RN, BS, NR ,dan AD, Selasa (28/03/23), diduga ada puluhan calon tenaga kerja yang dijanjikan dan diiming-imingi pekerjaan oleh oknum calo yang akan ditempatkan bekerja di perusahaan ternama di PT. Victory Chingluh Indonesia di wilayah pasar kemis itu, dan mereka rata-rata sudah menyetorkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DW oknum calo pemberi tenaga kerja.

AN salah satu korban menuturkan, bahwa dirinya dimintai uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dirinya mengaku sudah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebagai _down payment_ (DP) atau uang muka. Sudah lebih dari satu tahun dirinya belum ada panggilan kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang sepatu itu. 

Selain dimintai uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bisa masuk kerja di perusahaan itu, juga ada biaya-biaya lainnya seperti biaya pendaftaran Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), biaya kursus jahit sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama dua jam atau dua kali pertemuan, bagi yang non pengalaman. Dan setelah itu, AN diharuskan menebus sertifikat kelulusan menjahit atau paklaring senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada DW yang diduga oknum calo pemberi tenaga kerja.

Hal tersebut diceritakan oleh AN kepada awak media ini, Minggu (19/3/23). "Saya berharap uang kami segera dikembalikan, kan sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani di atas materai. Bahwa bilamana tidak masuk kerja, uang akan kembali. Namun sampai saat ini sudah hampir 1 tahun belum juga ditepati. Uang kami itu kan dapat pinjam ke orang lain, dan terpaksa bila tidak segera dikembalikan uang kami, kami akan melaporkan kepada aparat penegak hukum," tegas AN kepada awak media dengan nada kesalnya.

Kemudian korban lainnya RN, NR dan BS juga menyampaikan hal yang serupa dengan AN, karena kesal dan kecewa, tidak adanya kepastian, kapan mereka bisa bekerja di perusahaan yang dijanjikan untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Mereka sudah memberikan sejumlah uang kepada DW, namun tidak ada panggilan kerja hingga saat ini, dan mereka menegaskan, bilamana tidak segera mengembalikan uangnya, maka para korban akan melaporkan ke pihak Kepolisian. 

Lalu mereka pun menguasakan hal tersebut kepada salah satu lembaga di tangerang untuk meminta uang mereka kembali. Adapun upaya yang dilakukan dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu yaitu sudah dua kali mendatangi kediaman DW, namun belum juga menemukan hasil. Pasalnya oknum calo itu menyampaikan bahwa dirinya hendak menjual aset sebidang tanah miliknya untuk mengembalikan uang tersebut kepada para korban calon tenaga kerja.

Saat dikonfirmasi awak media ke oknum calo tersebut di kediamannya, dan bertemu dengan suaminya, mengatakan hal senada disampaikan, "Iya bang, kami kooperatif kok dan bertanggung jawab. Siapapun yang datang ke sini, kami temui dan jelaskan. Bahwa kami sedang berupaya menjual aset tanah untuk mengembalikan uang yang sudah kami terima dari para calon tenaga kerja tersebut," dalih suami oknum calo DW.

Lanjutnya, "Kami hanya membantu mereka yang kesulitan untuk bekerja di perusahaan tersebut, toh merekapun datang ke sini atas kemauan sendiri. Karena kondisi saat ini perusahaan sedang tidak menerima karyawan, jadi harus sabar, kami pun tetap bertanggung jawab dan akan segera mengembalikan uang tersebut.

Padahal kami sudah mengatakan kepada para calon tenaga kerja, jangan sampai uang yang kami terima ini hasil pinjam ke orang, apa lagi melibatkan rentenir," tutupnya. 

Hal tersebut disampaikan saat dikonfirmasi awak media yang didampingi oleh perwakilan para korban calon tenaga kerja dari lembaga itu, Senin (20/3/23).

Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan tersebut PT. Victory Chingluh Indonesia selalu menggembar-gemborkan melalui media sosialnya ig@victory chingluh bahwa tidak ada biaya saat rekruitmen, apalagi bekerjasama melalui Balai latihan kerja (BLK) kursus menjahit. (SH_Red)

Amin Lasena Hadiri Pisah Sambut Wakapolres Bolaang Mongondow Utara

Foto,Wakil Bupati Bolmut, Drs. Hi. Amin Lasena, MAP

BOLMUT, SUARAINDONESIA1.COM | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT) Drs. Hi. Amin Lasena, MAP menghadiri acara pisah sambut Wakapolres Bolaang Mongondow Utara yang bertempat di Naulas Resort and Resto Desa Paku Selatan, kecamatan Bolangitang Barat.,30/03/2023

Turut hadir Kapolres Bolmut AKBP. Aries Aminnullah, SH., SIK beserta jajaran, Sekretaris Daerah dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra Rachmat R. Pontoh S.H, M.Si, serta Pimpinan OPD

Sebelumnya telah dilaksanakan Upacara Pelepasan Purna Bhakti dan Tradisi Pedang Pora Wakapolres Bolmong Utara AKBP Semuel Kayangan, S.H di halaman Polres Bolmut.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bolmut atas nama Pemerintah serta Masyarakat Bolmut mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh mantan wakapolres Bolmut AKBP Semuel Kayangan, S.H. dimana telah bekerjasama dengan Pemerintah daerah untuk membangun Bolmut lebih baik serta menjaga keamanan di Kabupaten Bolmut., Pungkasnya

Selanjutnya, Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata dari Wakil Bupati dan Kapolres  kepada AKBP Semuel Kayangan, S.H.  (Fhik)

Peradi Pergerakan Jakarta Selatan Menilai Laporan Terhadap Ketua Indonesia Police Watch Sebagai Upaya Kriminalisasi Peran Serta Masyarakat

JAKARTA,SUARAINDONESIA1. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso atau biasa disapa STS, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan oleh salah satu wakil menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas laporannya, STS justru dilaporkan balik dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik di Bareskrim Polri.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Selatan Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (Peradi Pergerakan), Fatiatulo Lazira, S.H., menilai bahwa tindakan melaporkan pelapor yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, termasuk tipikor berpotensi menciptakan ketakutan-ketakutan masyarakat untuk mengungkap kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu (extra ordinary crime).

"Pelaporan terhadap Ketua IPW berpotensi menjadi preseden buruk, tidak hanya dalam pengungkapan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi, melainkan juga dugaan tindak pidana pada umumnya. Masyarakat akan takut dilaporkan balik, bilamana melaporkan adanya dugaan tindak pidana", kata Fati Lazira.

Fati pun menerangkan, bahwa tindakan melaporkan dugaan tipikor adalah hak dan merupakan bagian dari bentuk peran serta masyarakat yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 41 UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), mengatur bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hak untuk memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dengan berpegang teguh pada asas-asas hukum yang berlaku.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 43/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok orang antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat.

"Oleh karena itu, kami meminta agar Bareskrim Polri menghentikan proses tindak lanjut atas laporan terhadap Sugeng Teguh Santoso", desaknya.

*KPK Wajib Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor*

Hal senada diungkapkan Advokat Doris Manggalang Raja Sagala, S.H., Ia menuturkan bahwa KPK memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dalam setiap dugaan tindak pidana, termasuk tipikor.

"Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945, yang berbunyi: bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", terangnya.

Doris juga menerangkan bahwa Pasal 15 UU No. 19/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), mengatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia pun mendorong KPK agar melaksanakan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap Sugeng Teguh Santoso selaku pelapor dalam dugaan tindak pidana korupsi, termasuk berkoordinasi dengan Bareskrim untuk menghentikan proses tindak lanjut atas laporan terhadap Ketua IPW itu, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) PP 43/2018.

Inservice Training Operator Ground Support Equipment dan Marshaller Pesawat Udara Prajurit Remaja Lanudal Manado

 

SULUT,SUARAINDONESIA1. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang tugas pokok Pangkalan sebagai pengawak fasilitas labuh bagi Pesawat Udara TNI AL, Prajurit remaja Lanudal Manado yang terdiri dari Bintara dan Tamtama mengikuti Inservice Training Operator Ground Support Equipment dan Marshaller Pesud, di Shelter CN dan Apron Lanudal Manado. Pada Rabu (29/3/23).

Insidious Training berupa pembelajaran teori dan praktek langsung di lapangan. Instruktur kegiatan ini adalah Letda Laut (T) Didie Hermanto dan Serda LPU Joko Anoto yang mengenalkan sistem serta prosedur pengoperasian GSE yang terdiri dari Ground Power Unit (GPU) dan Towing Car, dilanjutkan dengan pengenalan Isyarat Marshalling untuk mengarahkan pergerakan dan parking Pesud.

Si1-RN

Komandan Lanudal Manado Bersama Forkopimda Dampingi Bupati Minut Sidak dan Operasi Pasar

 

SULUT,SUARAINDONESIA1. Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut (P) Tatang Yanuar Ristanto., M. Tr. Opsla., bersama Forkopimda Minahasa Utara, yang terdiri dari Ketua DPRD, Kapolres Minahasa Utara, dan Kodim Bitung mendampingi Bupati Joune J. E. Ganda., S. E., serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Minahasa Utara, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan melaksanakan Operasi pasar berupa Beras dan Minyak Goreng di Pasar tradisional Airmadidi Minahasa Utara. Kamis (30/3/23).

Inspeksi mendadak tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian harga pangan serta mengantisipasi inflasi daerah dengan meninjau secara langsung ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.

Danlanud Manado menyampaikan bahwa ketersediaan seluruh komoditas bahan pokok di pasar tradisional Airmadidi masih mencukupi, hampir seluruh harga komoditas seperti beras, minyak goreng, dan daging masih stabil, beberapa harga komoditi minggu kemarin memang sempat naik drastis menjelang bulan puasa seperti cabe, namun berkat intervensi dan aksi cepat Pemerintah Minahasa Utara kenaikan tersebut saat ini sudah dapat dikontrol", ujarnya.

Si1-RN

Wabup Lahat Bersama Dinas Pertanian Buka Bussines Metting, Guna Tingkatkan Produksi Pasar Dan Permodalan

LAHAT, SUARAINDONESIA1. Sebagian Dari Pada Upaya Dalam meningkatkan kelembagaan Pertanian, terutama dalam meningkatkan produksi, pasar dan Permodalan, pada wilayah Daerah Irigasi/Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), kamis (30/3/2023).

Dinas Ketahanan Pangan Dan Holtikultura kabupaten Lahat menyelanggarakan kegiatan pertemuan Antara petani, suplier dan Bagian Keuangan Perbankan,

Dengan tujuan untuk mendukung Produktivitas usaha tani, serta memfasilitasi kebutuhan dan pengembangan usaha Kelompok tani Di kabupaten Lahat

Acara yang berlangsung di Hotel Buser Lahat ini nampak di Hadiri Oleh Wakil Bupati Lahat H. Haryanto SE MM MBA, perwakilan kementerian republik Indonesia, konsultan regional IPDMIP, OPD terkait, dan ketua serta pengurus kelompok tani.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPH dan Nakan) Kabupaten Lahat Eti Listina, S.P, M.M dalam laporannya mengatakan,

Yang pertama mengucapkan Terima kasih kepada Perwakilan Kementerian republik Indonesia Ir famela fadila, Bapak Wakil Bupati dan seluruh Peserta yang dapat hadir hari ini,

“Dengan Melihat hasil produk pertanian dan potensi yang ada di kabupaten Lahat, maka perlu upaya dalam membangun jaringan kemitraan pemasaran dan akses permodalan, dan semoga dengan acara ini dapat terwujudnya akses kerja sama dan kemitraan antara petani dengan penyedia saprodi lembaga keuangan atau offtaker dan pembeli dalam rangka peningkatan kapasitas petani dalam menyediakan komoditi yang benilai ekonomis di daerah guna tercapainya kesejahteraan petani dan keluarganya,” Ungkap Eti Listiana.

Dirinya juga menambahkan jumlah peserta hari ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari beberapa OPD terkait, Perbankan, calon pembeli, pengurus gapoktan.

Sementara Wakil Bupati Lahat H. Haryanto SE MM MBA Mengatakan, sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karna kontribusinya yang nyata dalam upaya mewujudkan ketersedian dan ketahanan pangan Nasional.

“Untuk itu kami sebagai pemerintah kabupaten Lahat mengapresiasi kegiatan seperti ini, dan semoga kedepanya apa yang menjadi target capaian dapat terwujud, serta membuat kabupaten Lahat semakin bercahaya. Tutupnya.

Untuk diketahui dalam acara ini di lakukan juga penandatanganan tanganan komitmen bersama dengan OPD terkait di Kabupaten Lahat.

Jurnalis : Bambang.MD

Kelas Kerja Sama Antara Dinas Pendidikan Dengan Unsri

LAHAT,SUARAINDONESIA1. pada tanggal 29 Maret 2023 Dalam rangka untuk meningkatan Pendidikan Pasca Sarjana S2 sekira pukul 09.30 telah digelar Soalisasi tentang Perencanaan Per Kuliahan Kelas Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lahat.

dengan Universitas Sriwijaya Palembang sebagai peluang Para Pendidik /Kepala Sekolah dan Guru untuk meningkatkan SDM setelah Tingkat Pendidikan S1 ke jenjang S2, Acara Soalisasi berlangsung di gelar diGedung Rapat Diknas pendidikan Lahat.

Sempat Hadir mahasiswa Sosialisasi Perkuliahan untuk Gelar S2 dari Unsri diantara nya Nyimas Aisyah Ph.D didampingi 8 oang FKIP Universitas Sriwijaya Palembang, Kadis Pendidikan dan Nasional Drs.Suhirdin.MM, Sekretaris Diknas pendidikan Lahat Dr.Hasperi Susanto M.Pd,Para Kabid , Staf Kep Sek dan Para Guru

Drs.H.Suhirdin kepala Dinas Pendidikan Lahat pada kesempatan di acara Sosialisasi ini mengatakan untuk Peserta Studi S2 pertama harus adanya Niat, sehingga Siapa, bagaimana dimana pun mereka yang punya niat akan kuliah pasti ada semua jalan keluarnya dikarenakan Belajar itu adalah Pendidikan untuk masa depan bagi kita untuk keperluaan diri nya, serta bagi keluarga nya

Ditambahkan nya Ia menghimbau agar setiap Kepala Sekolah , Guru , yang mempunyai Niat untuk Perkuliahan jenjang S2 agar memberikan Informasi kepada Rekan rekan se profesi sehingga pada waktu nya di laksanakan mereka sama mendapatkan Prestasi dengan gelar S2

Sementara Dr.Hasperi Santoso.MPd Sekretaris Dinas Pendidikan Lahat pada kesempatan tersebut menyampaikan sesuai lanjutan dari Kepala Dinas Pendidikan Perkuliahan Tingkat S2 ini merupakan Peluang bagi Kepala Sekolah dan Para Guru sebagai Peserta Angkatan pertama Tahun 2023 Study dapat dilaksanakan secara erlearing 70 % dan Daring 30 %.

Dan Apabila Peserta Kegiatan Studi jika para peserta Perkuliahan Sudah mencapai 40 orang keatas maka Tim Pengajar Dosen nya bisa didatangkan ke Kabupaten Lahat semoga kedepan nya Lahat kembali Bangkit sebagai Kota Pelajar dan Bercahaya. 

Jurnalis : Bambang

Bantuan Alsintan Traktor merek Jhon Deere Dari Dirjen Kementerian Pertanian Tidak Diperjualbelikan

Suaraindonesia1.com Sumsel - Lahat - Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan sarana memberikan bantuan Traktor merek Jhon Deere diperuntukkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lahat dan Muara Enim, 

Bantuan alsintan tersebut informasi yang kami dapatkan dari Pusat ini tidak untuk dijual perbelikan tertera seri D 5044 JD Jhon Deere seri yang diperbantukan melalui aspirasi DPR RI, Kata salah satu pegawai dinas Pertanian dan Holtikultura Muara Enim kepada wartawan ditemui diruang kerjanya Kamis (30/3) 

Ia menambahkan ini aspirasi dari ketua DPRD Muara Enim, bantuan alsintan merek jhon Deere (traktor red) dan sudah diterima ujarnya "

Terpisah Kadis Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lahat Eti Lastini, SP, saat dikonfirmasi wartawan kamis (30/3) melalui salah satu pegawainya bantuan alsintan dari Dirjen Kementerian Pertanian Pusat, sudah diterima belum lama ini sudah tiba di kantor Dinas Pertanian, diangkut menggunakan mobil angkutan dari jakarta, dan traktor merek  Jhon Deere ini tidak untuk dijual perbelikan ada tulisan di traktor tersebut seri nya JD 5044 D warna hijau kisaran harganya sekarang sekitar Rp 660 juta 

Jurnalis : bambang

Ketua DPC PPWI Kabupaten Sangihe : "Negara Harus Hadir Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Tambang"

Sulut, Suaraindonesia1. Kantor Sekretariat DPC PPWI di Tapuang - Tahuna Timur Kabupaten Sangihe dikunjungi oleh Koordinator dan Anggota SSI (Save Sangihe Island), Selasa (28/03/2023), sore hari.

Pertemuan kedua belah pihak ini terjadi sangat akrab dan penuh kekeluargaan, membicarakan tentang terancamnya kelestarian alam yang ada di Kabupaten Sangihe, dan sampai dimana peran pemerintah daerah dan kontribusi aparat hukum untuk menjaga lingkungan hidup dari tambang-tambang dalam bentuk apapun.

Koordinator SSI (Save Sangihe Island) Jull Takaliuang banyak bercerita tentang perjalanan panjang SSI memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dari sebuah "skenario" pengrusakan lingkungan yang lebih besar, demi mengejar uang banyak.

"Sebenarnya perjuangan kami adalah perjuangan antara Daud dan Goliat, ini sama dengan kita menabrak gunung besar, mereka (PT. TMS-red) mempunyai kekuatan finacial, sedangkan kami (SSI-red) cuma bermodalkan semangat juang yang tinggi untuk menegakan kebenaran dan ternyata Tuhan tidak menutup mata, melihat perjuangan kami," tutur Jull Takaliuang.

Jull Takaliuang juga menjelaskan bahwa perjuangan kami banyak dipelintir oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan dengan perusahaan tambang, untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat Sangihe melalui media sosial dan bahkan ada juga media online resmi.

"Tuduhan-tuduhan mereka terhadap SSI sangat frontal, tetapi kami tetap konsentrasi terhadap kasus persidangan dengan PT.TMS (Tambang Mas Sangihe). Puji syukur beberapa tahapan sudah dilalui  dan dimenangkan oleh Masyarakat yang peduli lingkungan yang tergabung dalam Save Sangihe Island (SSI), "kata Jull Takaliuang.

Kedatangan SSI ke sekretariat DPC PPWI untuk menyamakan persepsi tentang upaya pelesatarian lingkungan di Kabupaten Sangihe yang dirusak oleh pertambangan. 

Sementara itu Ketua DPC PPWI memberikan masukan dan apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan SSI, karena perjuangan yang dilakukan oleh SSI memerlukan kesabaran dan waktu cukup panjang. Dan mengenai pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh pertambangan, PPWI meminta negara hadir untuk melakukan penertiban agar kerusakan lingkungan ini tidak meluas.

"PPWI Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat prihatin atas kerusakan alam yang begitu masif diakibatkan oleh pertambangan yang ada di daerah ini, untuk itu PPWI akan mendorong Pemerintah Kabupaten Sangihe dan Aparat Keamanan dalam hal ini Polres Sangihe untuk segera melaksanakan aturan undang-undang yang benar, negara harus hadir dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas", ungkap Fentje Janis Ketua DPC PPWI Kabupaten Sangihe.

Dilanjutkannya ia mengatakan bahwa, "Pulau kecil ini jangan dirusak oleh kepentingan cukong (pemilik modal) untuk mengeruk keutungan yang besar dari tambang emas di Kepulauan Sangihe. Dan kedepan PPWI akan menyurat kepada Bupati dan Kapolres untuk segera mengambil tindakan tegas, kepada perusak lingkungan ini," tegas Fentje Janis.

Ia juga menuturkan kepada pihak SSI bahwa, PPWI senantiasa akan mengawasi perkembangan pelaksanaan tindakan sesuai tupoksi yang ada di organisasi ini yaitu pemberitaan, dan akan bersama SSI sebagai pemerhati lingkungan hidup dan DPC PPWI Kabupaten Sangihe akan memberitahukan hasil pertemuan hari ini kepada Ketua Umum untuk bisa memberikan informasi kepada Mabes Polri agar segera menindaki, apabila ada aparat Polri yang terlibat bekerjasama melakukan kegiatan tambang ini. 

Pertemuan penuh keakraban dan kekeluargaan menyatakan akan bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup. *(Tim DPC PPWI Sangihe)*

Tim Itwasda Polda Papua Gelar Wasrik Tahap I T.A. 2023 di Polres Kepulauan Yapen

Yapen,Suaraindonesia1.Com | Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Papua menggelar kegiatan audit kinerja Tahap I Itwasda Polda Papua T.A 2023 Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian Pada Polres Kepulauan Yapen. bertempat di gedung mambora Polres Kepulauan Yapen.Kamis (30/3/2023).

Tim Wasrik Itwasda Polda Papua yang akan berlangsung selama dua hari kedepan, dipimpin AKBP Diah Ratna Windusara Dewi S.Sos. sebagai Ketua Tim, Kombes Pol Gatot Suprasetya, S.IK., M.H Pengawas Tim beserta  tim.

Pada Wasrik tahap I ini meliputi aspek  perencanaan dan pengorganisasian yang menjadi fokus tim dalam pemeriksanaan kepada seluruh Bagian, Satuan Fungsi, Seksi dan Polsek jajaran yang ada di jajaran Polres Kepulauan Yapen. 

Dalam sambutan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih.S.I.K.,M.H mengatakan ucapan selamat datang dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi anggota Team serta berharap adanya masukan dan saran dari tim wasrik untuk pimpinan satfung di Polres Kepulauan Yapen

"pesan saya agar terbuka kepada tim yang dari Itwasda Polda Papua bila mana ada kejanggalan agar tidak ada yang di tutup-tutupi".tandasnya. 

Kapolres menambahkan, silakan menjalin hungan baik dengan tim kemudian bila mana ada kekurangan, selaku pimpinan satker mohon maaf dan kami semua di sini memohon petunjuk dan saran, masukan agar kedepannya kami lebih baik lagi.

Sementara itu, Kombes Pol Gatot Suprasetya, S.IK., M.H selaku pengawas tim dalam arahannya menyampaikan ucapan terima kasih atas penyambutan yang di berikan kepada tim. 

Disampaikan bahwa, tim tidak hanya mengaudit namun juga memberikan masukan-masukan dari rekan-rekan agar nanti kedepannya lebih baik. 

"bila terjadi temuan - temuan banyak tidak masalah, kalau tahap satu temuan banyak itu lebih bagus supaya nanti saat kegiatan dari irwasum temuannya sedikit, dan itu nanti pada bulan juli dan itu harus betul-betul di persiapkan agar tidak ada temuan'.

Ia juga memahami adanya kesibukan aparat keamanan dimana lagi sibuk sekali dan salah satunya di yapen sedang di laksanakan kegiatan MRP.

Jurnalis : Mochtar

Kadis Kesehatan Taufik Hidayat Damping Bupati Tanggamus Tinjau Donor Darah.

TANGGAMUS, SUARAINDONESIA1. Taufik Hidayat,SE,M,Kes,. (Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus) mendampingi Dewi Handajani,SE,MM, (Bupati Tanggamus) menghadiri kegiatan donor darah menyongsong hari ulang tahun Tanggamus yang Ke- 26 ,Kamis, (29/3/2023).

Tanggamus– Taufik Hidayat,SE,M,Kes,. (Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus) mendampingi Dewi Handajani,SE,MM, (Bupati Tanggamus) menghadiri kegiatan donor darah menyongsong hari ulang tahun Tanggamus yang Ke- 26 ,Kamis, (29/3/2023).

kegiatan donor darah tersebut dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Pugung yang sebelumnya bersenam rutin keliling bersama masyarakat (Seruling Emas) lanjut resmikan Rest Area Pugung.

Usai senam dilanjutkan dengan pembagian door prize, penanaman pukat oleh Bupati dan rombongan, pelayanan donor darah di puskesmas, peninjauan Usaha Masyarakat Kecil Menengah ( UMKM ) pekon se-kecamatan Pugung, pelayanan identitas kependudukan digital, puskesmas Rantau Tijang, di akhiri pantau giat puskesmas Pugung.

Taufik Hidayat menjelaskan giat donor darah oleh Dinas Kesehatan ini rangkaian dalam menyambut HUT Kabupaten Tanggamus yang Ke-26 Tahun 2023, antusias masyarakat cukup tinggi dan selain itu ada juga sunatan masal.

” Periksa kesehatan secara gratis, donor darah, ibu ibu pasang susuk KB 80 orang, USG 30 orang, sunat masal 50 orang, dan semoga apa yang kita berikan bisa meringan kan beban masyarakat khususnya di kecamatan Pugung ini, ” kata Taufik.

Bupati dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih atas inisiasi dari dinas pemuda dan olahraga (Dispora) Dinas Kesehatan dengan diselenggarakannya kegiatan Seruling emas, giat donor darah periksa kesehatan dalam rangka memeriahkan HUT Tanggamus ke 26 tahun.

Melalui senam menurut Dewi, yang merupakan gerakan masif dan mudah dilakukan hingga ketingkat bawah, salah satu upaya untuk menjadikan masyarakat Tanggamus sehat.

” Insyallah Pemkab Tanggamus, akan selalu memberikan program program yang positif, akan dipadukan dengan kegiatan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi fokus Pemkab Tanggamus, ” tuturnya.

Sementara Suyanto selaku Kepala dinas Dispora dalam laporannya menyampaikan,

Pemerintah kabupaten Tanggamus selalu memberikan program-program yang positif yang juga berdampak positif kepada masyarakat. Sebagai salah satu contohnya kegiatan Seruling emas, ini juga akan di padukan ataupun akan di sandingkan dengan kegiatan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat, selama ini tentunya menjadi fokus dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus.(Yuliar).

VIRAL DI FACEBOOK VIDEO PEMBERITAAN ATAS DUGAAN SALAH TANGKAP SAMPAI MELAKUKAN KEKERASAN DARI ANGGOTA POLSEK PARIGI

PALU, Suaraindonesia1.com | Pada hari Rabu 29/03/2023 telah beredar postingan di media sosial facebook  atas nama @Arman pemberitaan  dugaaan salah tangkap dan juga penduhan pencurian. 

Facebook (Arman ) menyebutkan dalam postingannya begini kronologisnya, "Minggu 23:45, bertempat Di Desa Baliara, kecamatan Parigi barat, kabupaten  Parigi Moutong Provinsi sulawesi tengah anak saya (17 tahun)  yang mau beli pulsa, tiba-tiba ditahan dan dituduh mencuri, lalu dipaksa mengaku dan dipukuli.

Selain dianiaya, anak saya juga mendapatkan persekusi dan intimidasi. Ketika anak saya mau menghubungi saya (orang tuanya), HP-nya disita! 

Ketika saya sampai ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), anak saya sudah dibawa ke kantor polisi (Polsek Parigi). 

Korban

Di kantor polisi (Polsek Parigi),  anak saya ternyata  juga mengaku dipukuli dan dipaksa mengaku (oleh oknum polisi bernama Kifli dan Asrul).  Hingga hari Senin, anak saya semalaman tidak diberi makan (Untung ada Babinkamtibmas bernama Pak Made yang akhirnya beri makan anak saya di siang harinya).

Sampai  Senin sore, anak saya pun akhirnya dikeluarkan dari sel Polsek Parigi, karena memang tidak terbukti dan tidak ada saksi/pelapor.  Dan, HP yang dituduhkan dicuri oleh anak saya merupakan HP milik sepupunya (Doz dan bukti pembelian ada)

Saya selaku orang tua anak dalam video, saya sangat keberatan atas perlakuan dialami anak saya.  Tolong kawan-kawan share persoalan ini hingga anak saya mendapatkan keadilan"

 

Ayah dari korbanpun memberikan tanggapan kepada pihak media via telepon genggam dengan no 0813-5422-XXXX

Benar pak kronologisnya sesuai apa yang ada di postingan facebook tersebut dan sayapun merasa keberatan atas tindakan pihak kepolisian yang melakukan pemukulan dan juga intimidasi terhadap anak saya, apalagi anak saya sampai di ancam mau di setrom untuk bisa mengakui kesalahannya. 

Atas tindakan tersebut saya akan melakukan pelaporan ke Propam Polda Sulawesi Tengah dengan bukti bukti yang ada. 

Apalagi info bahwa anak saya melakukan pencurian tersebut sempat di pist di info kota Parigi, yang sangat merugikan pihak keluarga kami dan mencemarkan nama baik kami.

Menurut salah satu Aktivis GEMPAR (Gerakan  Mahasiswa Peduli Rakyat ) Sulawesi tengah   Zikra Samindi kepada reporter kami di kota Palu, Melihat dari adanya  postingan tersebut 

Saya angat menyayangkan atas insiden tersebut yang dimana masyarakat telah melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa menelusuri kebenaran yang sesungguhnya, dan seharusnya masyarakat menyerahkan ke pihak yang berwajib, bukan malah main hakim sendiri.

Yang kedua saya  sangat  menyayangkan kepada anggota polsek Parigi atas tindakan memaksa sampai memukuli  korban untuk mengakui pencurian tersebut.

Yang dimana seharusnya Tupoksi dari pihak kepolisian seharusnya menjadi penengah jika terjadi permasalahan di masyarakat bukan malah mengintimidasi korban untuk mengakui kesalahannya yang belum di ketahui kebenarannya.

Sementara itu,Tanggapan dari Kapolsek Parigi, IPTU Haryono, SH Kepada Pihak media via telepon dengan no 0812-2802-XXXX  Rabu, 29/03/2023   " Berita itu tidak benar adanya, karena anggota saya tidak pernah  melakukan pemukulan dan juga pengancaman kepada korban apalagi sampai melakukan intimidasi  untuk mengakui pencurian tersebut, jika info tidak diberi makan itupun tidak benar karena ada salah satu anggota  pak Made selaku Bhabinkamtibmas   memberi makan di kantin kepada dia, kamipun melepas dia  karena tidak ada masyarakat yang melakukan pelaporan kehilangan dan dia juga baru niat juga sudah ketangkap."

Dugaan SPJ Fiktip Desa Telun Resmi di Laporkan Warga Ke Inspektorat Mernagin

MERANGIN, Suaraindonesia1. Khasus dugaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktip Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin tahun anggaran 2022 resmi di laporkan warga ke Inspektorat Kabupaten Merangin.

Ada 5 aitem laporan dugaan SPJ Fiktip yang di laporkan warga ke Inspektorat di antara nya : 

1. " Perkerasan Jalan Usaha Tani Kebun Desa " tahun anggaran 2022 Sebesar Rp. 1.44.250.000.000,- ( Seratus Empat Puluh Empat Juta Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah ) .

2. "Rehab Jambatan Gantung Rantau Dalam " tahun 2022 sebesar Rp. 16. 850.000,-.

( Enambelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

3. " Pengelolaan Kebun Sawit Desa " tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 55. 000.000,-.

( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ).

4. " Pengadaan Bibit Sawit " tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 32. 960.000'-.

( Tiga Puluh  Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ).

5. " Penyelanggaraan Pos Keamanan Desa " tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 14.400.000,-.

( Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).

Em Fajri, Warga Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin yang melaporkan Pemdes Telun yang melapor dugaan SPJ Fiktip kepada awak media mengatakan, alhamdulilah hari ini saya sudah melaporkan dugaan SPJ Fiktip tahun anggaran 2022 ke Inspektorat Kabupaten Merangin, harapan saya agar Inspektorat Merangin akan segera menindak lanjuti laporan tersebut karna Pemdes Desa Telun sudah merugikan masyarakat dan Dana Desa yang di kucurkan ke Desa Telun tidak ada asas manfaatnya cuma kepentingan pribadi.

" Alhamdulilah hari ini saya sudah melaporkan dugaan SPJ Fiktip Desa Telun Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin tahun anggaran 2022, saya berharap Inspektorat agar segera memeriksa Pemdes Telun yang sudah merugikan masyarakat banyak ". Ungkap Fajri.

Ketua IWO Merangin tersebut juga menjelaskan ada 5 aitem kegiatan yang di duga di Fiktipkan oleh Pemdes Desa Telun yang di laporkan dengan kerugian negara lebih kurang 300 Jutaan.

" Ada lima aitem kegiatan yang kita laporkan di duga di Fiktipkan Pemdes Telun, dengan total kerugian 300 jutaan ". Tandasnya.

Terpisah Sektretaris Inspektorat Kabupaten Merangin Ote Zaini kepada awak media mengatakan, laporan dugaan SPJ Fiktip warga Desa Telun sudah kami terima dan akan kita tindak lanjuti, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan bentuk tim dan akan kami audit.

" Iya laporan Warga Desa Telun sudah kami terima, dan akan kami tindak lanjuti atas dugaan SPJ Fiktip tahun 2022, dalam waktu dekat ini kita akan bentuk tim dan audit SPJ dugaan Fiktip Desa Telun ". Singkatnya.(*)

Kapolri Mutasi Ratusan Personel Polri, 7 Kapolda Alami Pergantian

 

JAKARTA,Suaraindonesia1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan perwira baik pati hingga pamen di lingkungan Polri. Tercatat, ada 473 personel yang dimutasi dan dirotasi jabatannya.

Keputusan mutasi itu tertuang dalam 4 surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/712/III/Kep./2023, ST/713/III/Kep./2023, ST/714/III/Kep./2023 dan ST/715/III/Kep./2023. Semuanya tertanggal 27 Maret 2023 dan ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri. Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri.

"Jadi pada hari ini Pak Kapolri mengeluarkan 4 TR mutasi. Dari TR mutasi tersebut, jumlah keseluruhan yang mengalami rotasi dan mutasi ada 473 personel," kata Dedi, Rabu (29/3/2023).

Dari ratusan personel yang dimutasi, 7 Kapolda mengalami pergantian. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendapatkan promosi jabatan menjadi Kabaharkam Polri. Ia menggantikan
Komjen Arief Sulistyanto yang memasuki pensiun.

Pengganti Irjen Fadil menjadi Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian Kapolda Jawa Barat akan dijabat oleh Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Irjen Akhmad akan menggantikan Irjen Pol Suntana yang memasuki purnatugas.

Lalu Kapolda Lampung yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Akhmad Wiyagus akan digantikan oleh Irjen Pol Helmy Santika. Posisi Helmy Santika yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Gorontalo akan diisi Irjen Pol Angesta Romano Yoyol.

Lalu, Kapolda Kalimantan Barat akan dipimpin oleh Brigjen Pol Pipit Rismanto. Dilanjutkan dengan posisi Kapolda Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat Irjen Nana Sudjana akan berganti ke Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso.

Ada Kapolda Sulawesi Tengah yang akan dijabat Irjen Pol Agus Nugroho. Irjen Agus menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi yang dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri.

Selain mutasi Kapolda, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar juga dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Komjen Boy memasuki masa pensiun.

Jenderal bintang tiga lainnya yang mengalami mutasi dan rotasi adalah Komjen Rycko Amelza Dahniel dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Jabatan sebelumnya Komjen Rycko yaitu Kelemdiklat Polri akan diisi oleh Komjen Purwadi Arianto.


Si1-RN

Pemerintah Desa Peteley Peduli Warga Disabilitas Fisik

 " STOP PRESS"

SUBARDI DIFA 

Mulai hari ini tanggal 28/8/2023

Sudah bukan lagi wartawan Suaraindonesia1.com karena sudah tidak bisa lagi dihubungi dan telah melakukan pengelapan uang kerja sama tahun anggaran 2023 dengan beberapa desa di Kecamatan Maba Selatan Halmahera Timur.

Apabila setelah Stop Press ini di terbitkan apapun yang berhubungan denga Subardi Difa diluar tanggung jawab media Suaraindonesia1.com

Tertanda 

Abdul Wahid P diko

Pemimpin Redaksi

MABA, SUARAINDONESIA1. Pemerintah Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur,   menyerahkan bantuan  kepada Kaya Matiyonga, salah satu warga   , yang mengalami keterbatasan fisik (disabilitas Fisik), penyerahan bantuan tersebut berlangsung pada  Senin  23 Maret 2023 di lingkungan RT 04/ RW 02 Desa Peteley.

"Sesuai amanat Undang-Undang, penyandang Disabilitas tentunya mendapatkan hak yang sama dengan non Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, " Ungkap kepala Desa, Syarif Ranun.

Menindaklanjuti kebijakan biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 3% dari dana Desa, yang penggunaannya diatur dalam Permendesa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Program Disabilitas ini juga merupakan program Pemerintah Desa dalam rangka memenuhi 3 persen tersebut, tambah Kepala Desa yang akrab disapa Pak Baha.

Saat ditemui Wartawan Suaraindonesai1, salah satu warga  disabilitas di Desa Peteley membenarkan bahwa mendapatkan BLT Ekstrim dan bantuan satu alat kesehatan tongkat ketiak,  " saya merasa sanagat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Desa  yang masih memperhatikan dan peduli dengan orang-orang yang keterbatasan fisik seperti saya, dan saya harap kepala Desa Peteley terus  meningkatkan program pemerataan Disabilitas agar merasa haknya terpenuhi" ungkap Kaya  Matiyonga.

Program ini akan berkepanjangan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tetang Desa, dan diharapkan agar warga senantiasa mensupport seluruh program Pemerintah Desa agar berjalan lancar dan akuntabel.

Peliput: Barchal Watt / edtr : Sjb Djr

KAPOLRI Mendukung Pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat BRIGNAS RI Dengan 5 Program Prioritas Presiden Jokowidodo Tahun 2023

Jakarta, Suarainsinesia1. Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si melalui Direktorat Sosbud Intelkam Mabes Polri Menerima Audiensi Pengurus Pusat (PP) BRIGNAS RI ( Brigade Nasional Republik Indonesia hari ini Selasa, 28 Maret 2023 pukul 14.00 wib.

Hadir pada Audiensi tersebut dari Jajaran Pengurus Pusat (PP) BRIGNAS RI, 

Ketua Umum Dadang Batra Sunda Wijaya, Bendahara Umum Catur Wibowo Nugroho, Wakil Bendahara Umum Sahda Syaikah Putri, Deputi II Pemberdayaan Herlina Yati Topia, Koordinator Nasional Muchamad Yusuf Habiby dan Koordinator Wilayah se Bali Nusa Teuku Imran SS, 

Dadang Batra Sunda Wijaya Ketua Umum BRIGNAS RI menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Bapak Kapolri yang telah menanggapi dan menerima permohonan Audiensi sebagaimana yang telah dilaksanakan hari ini, adapun tujuan audiensi ini adalah bahwa Kami dari BRIGNAS RI merasa penting untuk mensosialisasikan program kerja BRIGNAS RI dan sekaligus menyampaikan dukungan BRIGNAS RI terhadap 5 Program Prioritas Presiden Ir. H. Joko Widodo tahun 2023, terutama dalam hal urusan yang berkaitan dengan tugas fungsi Kepolisian Republik Indonesia

5 Program Prioritas Presiden Ir. H. Joko Widodo tahun 2023

1. Hilirisasi dan Industrialisasi Sumber Daya Alam;

2. Optimalisasi Sumber Energi Bersih dan Peningkatan Ekonomi Hijau;

3. Penguatan Perlindungan Hukum, Sosial, Politik dan Ekonomi Untuk Rakyat;

4. Melanjutkan Digitalisasi Ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM ) Indonesia segera Naik Kelas;

5. Keberlanjutan IKN dan Program PSN Lainnya.

Program prioritas Presiden Ir.H.Joko Widodo poin 3 “Penguatan Perlindungan Hukum, Sosial, Politik dan Ekonomi Untuk Rakyat” menjadi tema utama dalam audiensi tersebut.

Kami BRIGNAS RI telah menyusun Program Kerja Prioritas tahun 2023 dengan menyelaraskan pada 5 Program Prioritas Presiden Ir. H. Joko Widodo tahun 2023

Program Kerja Prioritas BRIGNAS RI tahun 2023 :

1. Program Kerja Sosial

a. Melakukan Pendampingan Kesehatan Penderita Penyakit Berat Kronis Menahun dari Keluarga Tidak Mampu; 

b. Melakukan Pendampingan Ekonomi bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus dari Keluarga Tidak Mampu;

2. Program Kerja Pemberdayaan

a. Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Pembentukan Kelompok Masyarakat Green Ekonomi Ketahanan Pangan; 

b. Melakukan Fasilitasi dan Pendampingan Pembentukan Jaringan Pemasaran Produk Nasional Usaha Mikro; 

3. Program Kerja Advokasi

Melakukan Advokasi Pendampingan dan Perlindungan Hak hak Masyarakat Miskin melalui Fasilitasi Pembentukan dan Pelayanan Rumah Advokasi Pengaduan Masyarakat di Desa/ Kelurahan di seluruh Indonesia; 

4. Program Kerja Pengawasan oleh Masyarakat

Melaksanakan Pengawasan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Membangun Karakter dan Mental Kritis Masyarakat "PEDULI dan BERANI LAPOR" 

Hal ini sejalan dengan Visi BRIGNAS RI yaitu :

Menjadi Wadah Perkumpulan yang Mempersatukan Masyarakat Indonesia, Bergerak Bersama Memperjuangkan Hak – hak Dasar Rakyat untuk Mendapatkan Keadilan Sosial, Kesejahteraan Ekonomi, Pelayanan Pendidikan, Kesehatan yang Layak dan Berkualitas, Keadilan Hukum, dan Mendorong Politik Bersih, membangun dan mengisi Kemerdekaan Indonesia, Menjaga Kesatuan NKRI, Menjaga Nilai Luhur Adat Budaya Bangsa Indonesia, mengawal Penegakan Hukum, mengawal Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, melaksanakan Peran serta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

BRIGNAS RI memiliki Motto : “Gerakan Rakyat Menjaga NKRI”

Saat ditanya oleh awak media tentang Politik 2024 kemana arah BRIGNAS RI, 

Dadang Batra Sunda Wijaya menjelaskan, “saat ini BRIGNAS RI telah meliliki Pengurus Cabang 7 Koordinator Wilayah se Indonesia, 38 PC. Provinsi, 56 PC. Kabupaten/Kota, 15 PC. Kecamatan dan 39 PC. Desa/Kelurahan dan Jumlah ini terus bertambah sejalan dengan Pelaksanaan Program Kerja, 

mengenai urusan Politik 2024 BRIGNAS RI tidak terlibat dalam Politik Praktis, dan BRIGNAS RI tidak dapat menghindar dari pembicaraan urusan Politik, berbicara urusan Politik BRIGNAS RI menempatkan diri dalam Politik Kerjasama Program Kerja Tidak dalam Politik dukung mendukung, 

maka dari itu BRIGNAS RI sangat terbuka kepada semua Pihak, Pelaku dan Partai Politik jika benar – benar bekerja untuk memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat mari Kita Bekerja sama bergandengan untuk melaksanakan Program – Program Kerja dalam memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat yang tentunya mendukung Program Kerja BRIGNAS RI”.

selanjutnya...

di konfirmasi via telpon Sekretaris Jenderal BRIGNAS RI Agus Krisdiyanto, maaf saya tidak ikut serta hadir dalam Audiensi tersebut di karenakan pada waktu yang bersamaan saya di tugaskan Ketua Umum untuk menindak lanjuti agenda Khusus yang juga sangat penting terkait Program Kerja BRIGNAS RI dan saya hanya menambahkan, dari penjelasan Ketua Umum yang saya dapatkan "semua yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Ketua Umum adalah sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan organisasi, bahwa BRIGNAS RI akan fokus pada pelaksaan Program Kerja, membangun sinergi kerjasama dengan semua Pihak Pemerintah dan Swasta untuk mewujudkan Visi BRIGNAS RI, target kerja kami sangat tinggi untuk tahun 2023 ini kami menargetkan melaksanakan Program Kerja dengan target realisasi 100% dan ini tidak lah mudah misalkan saja untuk Program Fasilitasi Pembentukan Jaringan Pemasaran Produk Nasional Usaha Mikro kami menargetkan terbentuk di setiap kecamatan di Indonesia yaitu sekitar 7226 kecamatan dan terkoneksi dengan seluruh desa/kelurahan se Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit sekitar 83.252 Desa/Kelurahan. Namun dengan semangat kerja seluruh pengurus BRIGNAS RI se Indonesia kami berkeyakinan target ini akan tercapai, maka itu kami di tuntut untuk Fokus pada Program kerja tidak pada hal hal lainnya.

Menanggapi pelaksanaan Audiesi ini Brigjen Pol. Arif Rahman yang di dampingi Kombes. Andika Fisno dan Kompol. Alam Munajat, menjelaskan Kami Direktorat Sosbud Intelkam Mabes Polri mendapatkan Pelimpahan dari Bapak Kapolri untuk menerima Audeinsi ini, Bapak Kapolri menyampaikan tidak dapat menerma langsung saat ini Bapak Kapolri sedang agenda mendampingi Presiden.

dari uraian, makasud dan tujuan yang di sampaikan oleh Ketua Umum BRIGNAS RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyambut baik, dan Mendukung BRIGNAS RI, untuk melaksanakan Program Kerjanya yang kita lihat baik dan bagus sekali untuk melakukan kegiatan, sosial, pemberdayaan, advokasi dan pengawasan masyarakat, untuk NKRI, Kami akan menyampaikan hasil Audiensi ini dan apa yang menjadi Permohonan BRIGNAS RI Kepada Bapak Kapolri.

Report, Jerry Patty

Yan Christian Arebo, SH, MH, Perwakilan Suku Ampari Akan Mencari Keadilan dan Kepastian Hukum Terkait Seleksi Calon Anggota MRP Yapen.

Yapen, Suaraindonesia1.com | Tahapan seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua periode 2023-2028 kini mulai dilakukan, perwakilan dewan adat suku ampari akan meminta keadilan dan kepastian hukum terkait kinerja Panitia Pemilihan (Panpil) dan Panitia Pengawas (Panwas) seleksi calon anggota MRP Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Yan Christian Arebo, SH, MH selaku ketua umum dewan pimpinan nasional pemuda adat Papua adalah calon anggota seleksi Majelis Rakyat Papua (MRP) Perwakilan dewan adat suku ampari. 

"Pleno sudah dikeluarkan pada tanggal, 24 Maret 2023 tetapi secara faktual tanggal 26 Maret 2003 baru diumumkan berselang dua hari hasil itu diumumkan secara resmi, ada beberapa nama yang tidak diakomodir oleh tujuh suku di Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi nama-nama tersebut muncul pada saat pleno yang dilakukan oleh Panpil dan panwas calon anggota MPR Kabupaten Kepulauan Yapen" ucapnya Arebo kepada wartawan pada hari Senin, (27/03/2023)

Yan Christian Arebo, SH, MH berharap kepada panpil dan panwas agar kegiatan seleksi calon anggota MRP Yapen  tidak boleh ada intervensi oleh pejabat.

"Saya berharap kepada panpil dan panwas calon anggota MRP yapen, bekerja tidak boleh ada intervensi oleh pejabat atau menyelamatkan tim sukses, relawan atau titipan pejabat siapa pun" harapnya. 

Mochtar

PT. GGB Lakukan Pembersihan Bekas Tumpahan Batubara di Desa Gunung Kembang

LAHAT, SUARAINDONESIA1.COM | Terkait Tumpahan batubara yang terjadi di Desa Gunung Kembang, sempat warga aksi di jalan umum, sehingga terjadi kemacetan yang panjang kejadian ini mengundang amarah warga sehingga malam itu aksi warga desa gunung Kembang secara spontan melakukan blokir jalan, gara-gara tumpahan batubara tak kunjung dibersihkan 

ujar " Kades Gunung Kembang Edi Suparno, dia menjelaskan dalam pertemuan dikantor Camat Merapi Barat, belum lama ini. Dihadiri kapolsek Merapi, koramil Merapi, sejumlah mewakili dari perusahaan tambang batubara, 

Atas kejadian tersebut dari pihak PT. Golden Great Borneo ( GGB) melakukan penyemprotan dengan menggunakan tangki air untuk  membersihkan bekas tumpahan batubara dibantu warga setempat. 

Kadiv Humas PT. GGB Edi Mulyono belum lama ini kami prihatin sehingga kepedulian lingkungan untuk itu kami ikut membantu adanya trouble seperti kejadian bekas tumpahan batubara di Desa Gunung Kembang, pihak kami membersihkan tumpahan tersebut atas permintaan dari Kades Gunung Kembang menggunakan mobil steam sampai bersih dibantu warga desa setempat ujar " Edi kepada wartawan selasa (28/3) 

Edi mengaku pihak PT. GGB sudah empat kali membersihkan tumpahan batubara dengan dilakukan penyiraman dibantu warga setempat, ini membahayakan bagi pengguna jalan, belum lagi dampak dari batubara akan menggangu kesehatan disekitar pemukiman warga kalau tidak segera dibersihkan ujar " kadiv humas PT. GGB ini, 

Berita sebelum nya Kemarin senin pihak Tripika menggelar rapat di Kantor Camat Merapi Barat, dihadiri Kapolsek AKP Herman akhiri, Danramil Merapi, Camat Merapi Timur idealis pokal, dan perwakilan pihak perusahaan pemilik IUP, PT. MIP, PT. BAU, PT. BT, PT. BOMBA GRUP, PT. MAS, sebagian perusahaan yang di undang tidak hadir untuk membahas akibat tumpahan batubara terjadi pada tanggal 23 maret 2023 di Desa Gunung Kembang kata " Edi Suparno menuturkan dalam acara rapat, kejadian malam itu adanya aksi demo itu kehendak warga, atas kekecewaan tumpahan batubara tidak langsung dibersihkan oleh pemilik transportir sehingga mengundang amarah warga malam itu, 

Kapolsek Merapi AKP Herman akhiri menghimbau kepada warga untuk berkoordinasi dengan kades setempat apabila adanya kejadian seperti di Desa Gunung Kembang tumpahan batubara jangan menutup jalan, sehingga terjadi kemacetan atas kejadian malam itu, 

Salah satu perwakilan dari pihak perusahaan tambang batubara Andi Wijaya meminta rapat yang akan datang seluruh perusahaan tambang batubara dan transportir diundang duduk bersama ujar " Andi

Senada juga diucapkan oleh Humas PT. BAU Komar meminta untuk seluruh perusahaan tambang batubara dan transportir  diundang rapat kedepannya, "sambung nya

Jurnalis : Bambang. MD