Suaraindonesia1, Pohuwato - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pohuwato, Rabu (07/06/2023).
Bertempat diruang kerjanya, Sekda Iskandar bersama Kepala BPS Pohuwato, Fugoh Praharjo membahas tentang evaluasi penyelenggraan statisik sektoral.
Dimana evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Kepala BPS Pohuwato, Fugoh Praharjo menjelaskan kedatangannya juga untuk membahas terkait Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 dimana salah satu indikator reformasi birokrasi di pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoralnya.
“Hasil uji coba tahun kemarin telah dinilai termasuk pemda, dan kita menyampaikan ke pak sekda langkah-langkah apa saja yang kita lakukan kedepan biar nilainya bisa meningkat. Karena dari sekarang kan ada WTP-nya, Lakip dan sebagainya semuanya sudah bagus. Tetapi di penyelenggaraan statistik sektoralnya agak timpang,” jelas Fugoh.
Selain itu ia menambahkan bahwa laporan hasil forum konsultasi publik (FKP), ada fenomena oknum cenderung memiskinkan diri sendiri, memiskinkan masyarakat. Jadi, kenapa tingkat kemiskinannya masih besar sementara penurunannya sangat kecil.
Disisi lain dilaporkan pula di bulan Juni-Juli dilaksanakan sensus pertanian di seluruh Kabupaten Pohuwato.
Kita menerjunkan 156 petugas, tapi ini karena baru di minggu pertama kita belum sampaikan progresnya ke pemerintah daerah,” terang Fugoh.
“Sensus pertanian adalah kegiatan nasional yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Data yang dikumpulkan lengkap, pertaniannya dalam arti luas dari tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan juga jasa pertanian. Seluruh Indonesia atau dari Sabang sampai Merauke dilakukan sensus ini, semua rumah di data termasuk rumah-rumah yang ada di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.
Semenara itu, selaku pemerintah daerah, Sekda Iskandar Datau sangat menyambut baik dan mendukung program BPS. Mulai dari evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi penilaian kedepannya.
“Diharapkan bisa mencapai nilai yang bagus, untuk itu kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang dimaksud bisa tercapai,” kata Iskandar.
Selanjutnya terkait dengan adanya oknum masyarakat yang memiskinankan diri sendiri ini juga perlu menjadi perhatian bersama termasuk perhatian dari camat dan kepala desa.
“Karena bagaimana pun pendataan yang dilakukan tidak akan berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan bila masih saja ada oknum yang selalu memperhatikan keluarganya dari kemiskinan padahal yang bersangkutan sudah keluar dari data miskin karena sudah tidak layak lagi,” jelas Iskandar.
“Ia, terkadang ada saja oknum masyarakat atau keluarga dari (kades) yang dimasukkan, sehingga ini harus diverifikasi baik, karena data dari BPS menjadi rujukan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Untuk sensus pertanian Sekda Iskandar juga berharap agar masyarakat dapat mendukung program tersebut dengan memberikan keterangan yang jelas dan benar.
“Diharapkan pula masyarakat bisa memberikan keterangan sesuai yang ditanyakan, karena semua rumah akan di data oleh petugas sensus pertanian yang 10 tahun sekali dilaksanakan,” pungkas Iskandar. (Abd)
