Suaraindonesia1.com_Sarolangun, Rapat paripurna di buka langsung oleh ketua DPRD Ahmad Jani ,yang dihadiri langsung oleh H. Hurmin Bupati Sarolangun, OPD, dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun serta camat se-Kabupaten Sarolangun berlangsung dengan lancar.
Dalam acara rapat paripurna tingkat 1 tahap II lanjutan tahun 2024 yang digelar di Aula gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, Senin 16/06/2025. Melalui juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fazin Hisabi, S.I.Kom, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024.
Sejumlah apresiasi sekaligus catatan kritis untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan. Apresiasi atas Capaian Opini WTP Fraksi PPP menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Fazin Hisabi menyampaikan, "Semoga pencapaian ini memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBD di masa mendatang,” ujar Fazin.
Lanjut Fazin, harapan Peningkatan Realisasi dan Pengelolaan Anggaran, Meski memberikan apresiasi, Fraksi PPP juga mendorong agar realisasi pendapatan dan belanja daerah lebih optimal untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya di sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Di samping itu Fraksi PPP juga menyoroti masih adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang cukup besar akibat kurangnya serapan anggaran oleh beberapa OPD. Untuk itu, Fraksi PPP meminta agar ke depan dilakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien. Saran Strategis untuk Peningkatan PAD Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis teknologi informasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, termasuk sektor pertanian dan industri pengolahan.
Selain itu, Fraksi PPP meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap perusahaan perkebunan, terutama yang berkaitan dengan proses perizinan HGU, sebagai dasar peningkatan pajak daerah,Dorongan untuk Komunikasi Lebih Baik Antara Eksekutif dan Legislatif.
Fazin juga menyinggung pentingnya membangun komunikasi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia mengapresiasi langkah Bupati yang mengabsen seluruh OPD yang hadir dalam rapat, dan berharap ke depan para camat juga dapat aktif hadir dalam agenda-agenda penting DPRD agar tidak terjadi lagi miskomunikasi seperti yang terjadi sebelumnya.
Daftar Juru Bicara Fraksi DPRD Sarolangun dari PPP. Fazin Hisabi, S.I.Kom, Golkar. Yusuf Helmi AB, SE, PAN. Dodi Arya Mustain, S.Pd, PDIP. Rasidi, PKS. Febi Bestian, PKB. Riki Angriawan, Gerindra. Bambang Gunawan, SE, Demokrat-NasDem. Subhan.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Pewarta : Djarnawi Kusuma
