Gorontalo – SuaraIndonesia1.Com, Aktivis Anton Hulinggato, angkat bicara terkait kebijakan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilainya tidak merata, khususnya bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri.
Dalam keterangannya, Anton menyoroti adanya perbedaan nominal pembayaran UKT antar fakultas yang terkesan tidak berkeadilan.
"Yang menjadi perhatian kami adalah mahasiswa jalur mandiri yang tidak mendapatkan dukungan sedikit pun dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi. Namun karena semangat dan tekad generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi, pihak rektorat semestinya memberikan apresiasi dan perhatian khusus," ujar Anton Hulinggato.
Ia menegaskan, Rektor UNG perlu menunjukkan empati dan kebijakan yang manusiawi, terutama bagi orang tua yang menanggung lebih dari satu anak kuliah dalam satu universitas.
“Harusnya ada dispensasi wajar untuk orang tua yang menanggung dua atau bahkan tiga anak yang kuliah bersamaan. Sudah ada permohonan penurunan UKT dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.400.000 per mahasiswa. Namun angka itu masih tergolong berat, apalagi jika salah satu anak adalah yatim,” tambahnya.
Anton menyebut salah satu kasus, di mana seorang mahasiswa yang sudah kehilangan ayahnya sejak bertahun-tahun lalu tetap berjuang melanjutkan pendidikan tinggi.
“Kita semua sebagai pemerhati pendidikan wajib turut bertanggung jawab agar semangat anak-anak ini tidak padam. Pemerintah dan kampus harus menghadirkan solusi konkret, bukan justru mempersulit,” tegas Anton.
Ia pun meminta Rektor UNG mengevaluasi ulang seluruh permohonan keringanan UKT yang telah diajukan.
“Kami berharap angka UKT yang saat ini Rp2.400.000 bisa diturunkan lagi menjadi Rp1.500.000. Ini lebih realistis dan manusiawi, karena banyak orang tua masih harus mencukupi kebutuhan harian lainnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa pembebanan UKT di seluruh fakultas harus diberlakukan secara merata.
"Jika ada jurusan yang UKT-nya hanya Rp1.500.000 masih bisah di mampuhi, .kenapa jurusan lain bisa sampai Rp3.000.000? .Kalau disamakan, jangankan dua anak, sepuluh anak pun orang tua bisa bayar,” jelasnya.
Aktivis yang dikenal vokal ini menyayangkan kebijakan publik yang tidak adil dan menyebut kondisi ini mendekati indikasi pungutan liar (pungli), khususnya di jalur mandiri.
“Sebelum saya mengambil langkah hukum, sebaiknya pihak UNG segera hadirkan solusi. Jangan sampai UKT ini jadi lahan pungli terselubung. Bukankah anggaran pendidikan sudah begitu besar dari pemerintah pusat?,” tanyanya Anton.
Anton juga mempertanyakan motivasi di balik ketimpangan penetapan UKT antar fakultas.
"Kebijakan rektorat yang tidak merata perlu dikaji ulang. Saya meminta aparat penegak hukum (APH) menyelidiki dugaan adanya ketidak adilan dalam pungutan UKT ini, terutama untuk mahasiswa jalur mandiri," tegasnya.
Ia menekankan, rektor UNG seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung program Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya percepatan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Gorontalo.
“Sebagai pemerhati pendidikan, kita semua punya tanggung jawab moral. Aktivis dan komunitas pendidikan seperti Kopaja, maupun tokoh seperti Ubaid Matraji yang menyoroti program Merdeka Belajar, telah menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam akses pendidikan,” kata Anton.
Di akhir pernyataannya, Anton Hulinggato menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo untuk tidak tinggal diam.
“Jika benar mengaku sebagai pemerhati pendidikan, maka sudah sewajarnya kita bersuara dan bertindak. Dengan pemikiran kritis, analisis mendalam, dan masukan konstruktif, kita berperan dalam mendorong perbaikan sistem pendidikan di Gorontalo,” pungkasnya dengan tegas.
Reporter: Opan Luawo
