Gorontalo Utara – SuaraIndonesia1.Com, Aktivis senior Gorontalo Utara, Anton Hulinggato, menyatakan dukungan penuhnya terhadap Instruksi Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu Nomor: 100/Bupati/123/XII/2025 tentang Kewajiban ASN Mensosialisasikan Program Pemerintah Daerah melalui media sosial.
Menurut Anton, kebijakan tersebut merupakan langkah yang sangat relevan dan bermanfaat, terutama dalam rangka mempercepat akses informasi publik atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
“Kritikan yang muncul dari sejumlah kalangan mahasiswa tentu patut dihargai, namun dari sisi substansi, saya melihat instruksi Bupati ini justru merupakan solusi yang sangat strategis. Masyarakat kini dapat mengakses langsung informasi resmi dari pemerintah secara cepat, transparan, dan lebih efisien,” jelas Anton.
Anton menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah memiliki banyak manfaat, antara lain.
1. Penyebaran Informasi Resmi Pemerintah, Media sosial menjadi saluran utama menyampaikan informasi akurat dan terkini, baik melalui akun resmi maupun situs resmi instansi.
2. Edukasi Publik dan Literasi Digital, Digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu melalui konten edukatif, sekaligus mengajarkan penggunaan media sosial secara bijak dan anti-hoaks.
3. Akses Informasi Real-time Memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi isu-isu terkini secara langsung tanpa harus menunggu laporan atau riset panjang.
Lebih lanjut, Anton menjelaskan bahwa tujuan utama instruksi Bupati tersebut adalah untuk memperkuat literasi digital sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi media sosial yang berlaku.
Beberapa poin penting di antaranya. Perlindungan Data Pribadi ASN diminta berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi sensitif milik masyarakat.
Regulasi Usia Pengguna Media Sosial, Mendorong perlindungan anak di bawah usia 16 tahun dari konten digital yang tidak layak.
Etika dan Tanggung Jawab Pengguna
Mewajibkan seluruh pihak untuk bersikap bijak, mematuhi hukum, serta tidak menyebar konten SARA dan provokatif.
Kebijakan Perusahaan dan ASN
Mendorong ASN dan mitra kerja Pemda untuk mengikuti pedoman komunikasi publik secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Menyelaraskan aturan antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil.
“Saya kira tidak ada masalah jika Bupati menginstruksikan jajaran ASN serta masyarakat untuk ikut menyebarluaskan informasi program Pemda. Hal ini justru mendekatkan pemerintah ke masyarakat, termasuk hingga pelosok,” kata Anton.
Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan platform seperti TikTok, Facebook, dan Instagram akan menjangkau berbagai lapisan masyarakat — dari kalangan bawah hingga menengah — serta mengefisienkan anggaran publikasi kegiatan pemerintahan.
“Bukan hanya untuk edukasi dan transparansi, tetapi juga untuk menangkal penyebaran informasi palsu dari akun-akun anonim yang kerap menyerang personal Bupati maupun Wakil Bupati. Ini langkah proaktif dan patut didukung,” tutup Anton Hulinggato.
Reporter: Opan Luawo
