BREAKING NEWS
latest
header-ad

468x60

header-ad

Hadiri Rakor Evaluasi Dana Transfer, Bupati FX Mote Harap Ada Penambahan Alokasi DT untuk Waropen



JAKARTA-Suaraindonesia1.com. Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Transfer untuk delapan Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Papua yang digelar di Gedung H lantai 8 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa (8/7/2025).


Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si yang juga menjabat sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana Wanggai.


Dalam pertemuan strategis tersebut, dilakukan evaluasi terhadap dana transfer daerah (DT) yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Penentuan alokasi DAU telah menjadi ketentuan nasional yang mengacu pada parameter tertentu, seperti luas wilayah dan jumlah penduduk.


Namun demikian, dalam sesi penyampaian pandangan, Bupati Waropen FX Mote menekankan perlunya penambahan alokasi dana transfer untuk Kabupaten Waropen. Ia menyampaikan bahwa selain faktor luas wilayah, pertumbuhan jumlah penduduk serta penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025 juga perlu menjadi pertimbangan serius.


"Kami berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dapat melihat secara lebih komprehensif realitas di daerah. Tahun ini kami mengalami penambahan ASN dari formasi 2024, termasuk pengangkatan honorer dan P3K. Hal ini tentu berdampak pada kebutuhan belanja pegawai dan pelayanan dasar," jelas Bupati Mote.


Ia juga menambahkan bahwa beban pelayanan publik di Waropen semakin meningkat, sehingga dibutuhkan dukungan fiskal yang lebih proporsional demi menjamin efektivitas program pembangunan dan pelayanan pemerintahan.


Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mengkaji kebutuhan daerah secara rasional dan adil, sesuai kemampuan fiskal nasional.


Rapat ini menjadi bagian dari agenda strategis Kemendagri dalam memastikan efektivitas penggunaan dana transfer sekaligus mendengar langsung masukan dari kepala daerah di wilayah Papua.

« PREV
NEXT »