BANGGAI KEPULAUAN, suaraindonesia1.com - Keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SD-SMA yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) akibat makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kecaman. Aktivis Bangkep Irfan Kahar mengecam keras lemahnya pengawasan Pemda Bangkep yang dinilai lalai dan abai dalam menjamin kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.
“Ini jelas kelalaian yang tidak bisa ditolerir. Anak-anak menjadi korban karena pemerintah daerah dan pihak vendor tidak serius memastikan kualitas makanan yang mereka distribusikan. Jangan hanya minta maaf, harus ada tindakan tegas, mulai dari pemutusan kontrak vendor, pencopotan petugas dapur yang tidak profesional, sampai proses hukum jika ditemukan unsur pidana,” tegas Irfan Kahar.
Irfan menyebut bahwa kasus ini adalah cerminan buruknya tata kelola program MBG di Bangkep. Ia mendesak agar Bupati segera turun tangan langsung, bukan sekadar membentuk tim investigasi formalitas.
“Kalau hanya dibentuk tim lalu hasilnya menguap tanpa tindakan, itu sama saja melindungi kelalaian. Anak-anak yang keracunan itu bukan angka statistik, mereka adalah masa depan daerah ini. Pemda harus bertanggung jawab penuh, termasuk biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan korban,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih lanjut, Irfan meminta aparat penegak hukum ikut turun tangan. Menurutnya, jika ada bukti bahwa vendor atau petugas dapur sengaja mengurangi kualitas bahan makanan demi keuntungan pribadi, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus diproses secara hukum.
“Jangan biarkan nyawa dan kesehatan anak-anak dijadikan ajang bisnis kotor. Jika kasus ini dibiarkan, maka akan membuka ruang bagi kejadian serupa di masa depan,” tambahnya.
Masyarakat Bangkep juga mulai bersuara di media sosial, menuntut transparansi hasil investigasi dan menolak jika kasus ini hanya selesai dengan permintaan maaf. Desakan agar Pemda melakukan evaluasi besar-besaran terhadap semua pihak yang terlibat terus menguat.
Program MBG yang seharusnya menjadi simbol kepedulian terhadap gizi siswa kini justru dipertanyakan kredibilitasnya. Tanpa evaluasi dan tindakan nyata, program ini dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan publik. (Rep/Jhul)
